PATROLI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA, SEGMEN KHUSUS TUGAS KEPOLISIAN UDARA REPUBLIK INDOENSIA

Beny Sritito

Abstract


Kontrol wilayah perbatasan Indonesia masih memiliki permasalahan karena masih tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah perbatasan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya “jalur-jalur tikus” diperbatasan negara yang berpotensi besar menimbulkan tindak pidana. Pola-pola pengamanan wilayah perbatasan telah dikaji dan diimplementasikan pada masing-masing wilayah perbatasan, akan tetapi tindak pidana masih terjadi dan cenderung naik setiap tahunnya terutama pada perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam menuangkan hasil penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara semi-terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Dengan terknik tersebut diharapkan dapat memahami peningkatan kemampuan kepolisian udara dalam pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Direktur Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri beserta staf, Pejabat Polda Kalimantan Barat, air crew pesawat udara yang melaksanakan Bawah Kendali Operasi (BKO) di Polda Kalimantan Barat dan informan lain diluar kesatuan Polri antara lain staf Skadron Helikopter TNI AU serta staf Skadron Helikopter Serbu TNI AD. Peningkatan Kemampuan Kepolisian udara dalam mengamankan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat melalui penggunaan helikopter sebagai sarana patroli udara kepolisian, mengoptimalkan pelaksanaan patroli udara kepolisian yang telah berjalan, kerja sama operasional penerbangan helikopter, penguatan internal organisasi kepolisian udara dan penguatan stakeholder dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah perbatasan.


Keywords


Keamanan; Kerja Sama; Patroli Udara Kepolisian; Peningkatan Kemampuan

Full Text:

PDF

References


Andilala. (2019). Penyelundupan rotan di perbatasan Indonesia. Antara, 2019.

Azizah, R. Z. H. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Email:, 6(September 2001), 94–104.

Elyta. (2020). Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia Elyta | Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia Pendahuluan Kejahatan lintas batas antara dua negara merupakan kejahatan yang sangat serius mengancam keamanan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas Tanjungpura, Indonesia, IX(2), 100–115.

Kalbar, B. P. (2021). Berita resmi statistik Kalbar 2020. 07, 1–16.

Kalbar, Polda. (2021). Pengamanan Perbatasan Wilayah Hukum Kalimantan Barat (pp. 149–165).

Kalbar, Provinnsi. (2019). Gambaran Umum Kalimantan Barat. 20–22.

Kieck, E. (2010). Coordinated border management: unlocking trade opportunities through one-stop border posts. World Customs Organization Journal, 1(2).

Kusnanto, A. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum. Departemen Kehakiman Dn HAM RI.

Nikolas, F. X. (2014). Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang. Universitas Tanjungpura Pontianak. http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/8005

Nuroni, A. M., & Adiguna, R. (2017). Evaluasi Strategi pada PT. Elco Indonesia Sejahtera menggunakan Analisis SERVO. Wacana Ekonomi, 16(3), 034–041.

Okumu, W. (2011). Border Management and Security in Africa. The Borders Institute (TBI), June 2011, 1–19.

Polri. (2017a). Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli. Polri, 1–27. https ://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/

Polri. (2017b). Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017. Sturtur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 9, 1689–1699.

Polri. (2019). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, 53(9), 21–25. http://www.elsevier.com/locate/scp

Praditya, Y. (2016). Ancaman Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Optimalizing the Synergy of Military-Police-Civillian. Universitas Pertahanan, 6(April 2016), 31–54.

Sagena, U. W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu dan Imteraksi Antar Aktor. Jurnal Interdependence, 1(1), 72–90. http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1891

Siburian, R. (2002). Berita Penelitian Entikong : Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 18–21.

Sindo, K. (2020). Menguak Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia. Artikel Berita, 2–5.

Sugiyono. (2010). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. In Bandung Alf.

Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9).

Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. Journal of Civic Education, 3(2), 191–199. http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/349

Sulaksono, E. (2015). Keamanan Lintas Perbatasan. Sekolah TInggi Ilmu Kepolisian, 221–240.

Webb, A. C., Army, U. S., & Webb, A. C. (2019). ROF THE ENDS, WAYS, MEANS MODEL OF STRATEGY.

Yuniar, U. (2020). Ada 29 Titik Lintas Batas Negara Tak Resmi , Ini Langkah BNPP.Berita, September.

Zamzami. (2018). Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, 1(1), 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o




DOI: https://doi.org/10.33172/jdp.v8i3.1371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ethics in Publishing

Publishing ethics refers to COPE (Commitee on Publication Ethics) and Regulation of the Head of LIPI Number 5 of 2014 concerning the Code of Ethics for Scientific Publications.

This statement outlines the ethical behavior expected of all parties. The parties are related and obedient in their respective positions and roles: authors, editorial board, peer reviewers, and publishers, who are involved in publishing articles in this journal.

Author
Authors create articles. Authors should read the policies that apply to their contributions and the author's guidelines. Once a submission has reached the review stage, authors are not allowed to withdraw it. The author accepts editorial decisions voluntarily.

Editorial Board
The editor consists of the chief editor and staff as a unit. Editors grade manuscripts on intellectual merit alone, regardless of the author's rank, title, skin color, gender, sexual orientation, religion, ethnicity, nationality, or political philosophy. Corresponding authors, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and publishers, as appropriate, are the only parties to whom any editor and editorial staff may divulge information about manuscripts that have been submitted. The editor chooses which article to publish. When reaching a choice, the editor can consult with other editors or reviewers.

Peer Reviewers

Peer review provides an assessment of the articles submitted by the editor. The reviewer's assessment results assist the editor in editing the assessment and can also help the author improve the article through the editorial communication with the author. Any selected reviewer who believes they lack the skills necessary to evaluate a manuscript or realizes that doing so quickly is impossible should notify the editor and withdraw from the review process. The review must be carried out impartially. It would be inappropriate to criticize the author personally. Referees must clearly state their position and provide evidence to support them. Any manuscript sent to you for review should be treated with confidentiality. They cannot be discussed or shown to anyone without the editor's permission. Reviewers must indicate related published work that the author still needs to cite. Suitable quotations must support any claim that specific observations, deductions, or arguments have been recorded. Any significant overlap or resemblance between the manuscript under consideration and other published material of which the reviewer has direct knowledge must be communicated to the editor.

 

Publisher
The publisher is the institution that publishes the journal. Universitas Pertahanan Press under the Universitas Pertahanan Republik Indonesia, publisher of this Journal of Defense Diplomacy. Moral and ethical obligations as publishers are aware of and take their duties and responsibilities seriously during and throughout the publication process. For publishing journals, publishers work closely with editorial boards to facilitate communication with other journals and publishers.


Alamat Dewan Redaksi:
Alamat: Jl. Salemba Raya No.14, RT.3/RW.6, Kenari, Kec. Senen,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Email: pertahanandiplomasi@gmail.com
Website: http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP


Creative Commons License
Jurnal Diplomasi Pertahanan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


 View My StatCounter