Jurnal Damai dan Resolusi Konflik

POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, Anang Puji Utama — Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000

Sebagai salah satu alat penting dalam pemerintahan suatu negara, lokasi ibukota suatu negara menjadi hal yang harus dipertimbangkan dengan baik. Ibukota suatu negara akan menjadi tolak ukur dan cerminan di mata dunia internasional dalam memandang prospek, maupun nilai dari negara tersebut. Untuk itu, negara akan menjaga kondisi ibukota mereka dengan meminimalisasi maupun mengontrol permasalahan yang ada. Jika permasalahan - permasalahan sudah tidak bisa dikelola lagi, pemindahan (relocation) dapat menjadi pilihan. Kasus serupa telah terjadi di sejumlah negara seperti Nigeria, Brazil, Kazakhtan, Malaysia, dan negara lainnya. Indonesia pada tahun 2019 lalu sudah mencanangkan pemindahan Ibukota. DKI Jakarta ke Kalimantan yang menimbulkan beragam reaksi. Menimbang kondisi Indonesia yang merupakan negara multikultural dan rawan konflik sosial, pemindahan ibukota ini menjadi salah satu agenda yang memerlukan kajian mendalam, khususnya bidang sosial. Pada tulisan ini, penulis bertujuan untuk menganalisis potensi konflik sosial mengenai pemindahan Ibukota Indonesia dan upaya pencegahannya dalam bingkai pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif-analisis, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber dari pemerintahan Kalimantan dan Akademika terkait. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi lebih lanjut, peneliti menggunakan beberapa teori diantaranya adalah; konsep keamanan nasional, konsep perubahan sosial, teori konflik sosial, dan teori kebutuhan manusia. Penelitian ini kemudian membuktikan bahwa terdapat potensi konflik sosial dalam agenda pemindahan ibukota yang disebabkan perubahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya potensi ini dapat dicegah dengan upaya pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas, tahapan pemindahan yang matang, serta program lainnya yang menjaga kestabilan dalam masyarakat.

PENANGANAN KONFLIK DALAM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DKI JAKARTA GUNA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL

Fitri Apriyani, I Gede SKY, Achmed Sukendro — Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000

COVID-19 telah menyebar ke Indonesia sejak 2 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 ditetapkan bahwa penyebaran COVID-19 termasuk bencana non-alam. Dampak pandemi ini menjadi sangat masif karena pemerintah Indonesia tidak bersiaga sejak awal. COVID-19 akhirnya menjadi ancaman keamanan nasional. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam penanganan COVID-19 melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan pergerakan aktivitas penduduk. Dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta terjadi tumpang tindih kebijakan dan silang pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta pada jilid 1 dan jilid 2 serta upaya resolusi konflik interagency antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dalam bentuk studi literatur dan wawancara dengan 7 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSBB jilid 1 berhasil sedangkan PSBB jilid 2 tidak berhasil. Hubungan komunikasi antarlembaga menunjukkan komunikasi yang tidak mulus. Interagency masih lemah sehingga diperlukan resolusi berupa pembuatan lembaga disertai tupoksi dengan alur koordinasi yang jelas, pembuatan yuridiksi yang tidak tumpang tindih, minimalisasi ego sektoral dan pembentukan mindset yang sama. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemberlakuan lockdown di DKI Jakarta, komunikasi risiko kepada khalayak oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan, serta pembentukan Dewan Keamanan Nasional sebagai wadah untuk koordinasi antar lembaga.

ANALISIS PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PERAN ANGKATAN DARAT TERHADAP PERTAHANAN NEGARA (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD)

Fredi Firmansyah, Eri Radityawara Hidayat, M. Adnan Madjid — Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000

Komponen Cadangan Negara Republik Indonesia untuk saat ini masih belum terbentuk, sedangkan perannya sangat penting dalam sistem pertahanan negara sebagai penambah kekuatan dan kemampuan komponen utama yaitu TNI. Permasalahan penelitian yaitu tentang kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara dan Pembentukan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara dan menganalisis Pembentukan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari literatur-literatur dan narasumber yang berjumlah 5 orang. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Komcad Matra Darat dapat meningkatkan peran TNI AD pada fungsi utama pertempuran. Komcad yang dikembalikan ke masayarakat dan tersebar di seluruh wilayah NKRI merupakan Bapul yang membantu peran TNI sebagai mata dan telinga. Komponen Cadangan Matra Darat dibentuk kedalam satuan tempur setingkat Batalyon dengan sebutan Batalyon Komcad (Yonkomcad) dan satuan Brigade. Komposisi personel yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara personel TNI AD dan personel Komcad Matra Darat dimana pucuk pimpinan/komandannya dipegang personel TNI AD aktif. Batalyon-Batalyon Komcad akan ditempatkan di daerah-daerah yang tidak memiliki satuan TNI setingkat Kodim dengan tujuan sebagai pelapis dan pendukung kekuatan utama. Sebagai rekomendasi, berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk mempercepat terbentuknya Komponen Cadangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kajian dari TNI AD.

INTEGRASI NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM PENANAMAN LITERASI DIGITAL DI LINGKUNGAN KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL

Wisnu Bramantyo, I Gede Sumertha KY, Endro Legowo — Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000

Perubahan gaya hidup masyarakat memasuki era digital memerlukan peningkatan kemampuan literasi digital, salah satunya melalui Gerakan Literasi Nasional. Ranah keluarga menjadi strategis di dalam hal ini karena nilai-nilai karakter yang positif mudah dan harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak di lingkungan keluarga, khususnya literasi dan toleransi. Tulisan ini hendak menganalisis pelaksanaan penanaman literasi digital di keluarga, menganalisis representasi toleransi di dalam literasi digital, dan menganalisis integrasi nilai-nilai toleransi dalam penanaman literasi digital di lingkungan keluarga untuk mewujudkan keamanan nasional. Kajian dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus dan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengumpulkan data. Ditemukan bahwa (1)pelaksanaan penanaman literasi digital di lingkungan keluarga oleh Badan Bahasa masih belum maksimal (2)ditemukan representasi nilai-nilai toleransi di dalam dasar-dasar pendidikan literasi digital (3)orang tua memiliki peran penting dalam penanaman literasi dan toleransi, namun potensi ini belum dimanfaatkan. Peran orang tua sebagai fasilitator penting dalam integrasi nilai-nilai toleransi dalam literasi digital di lingkungan keluarga mulai tingkat paling sederhana untuk membantu mewujudkan keamanan nasional. Untuk itu, Badan Bahasa perlu mengadakan kolaborasi dan koordinasi dengan pihak lain secara lebih baik untuk meningkatkan mutu penanaman literasi digital; para peneliti perlu lebih meneliti mengenai pemanfaatan literasi dan literasi digital dalam mengajarkan nilai-nilai pendidikan perdamaian dalam mewujudkan keamanan nasional; dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan perlu lebih menggalakkan upaya-upaya dalam mendidik orang tua untuk meningkatkan kualitas pendampingan terhadap anak-anaknya di era digital.

MAIYAH: UPAYA PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DALAM KEBERAGAMAN DI INDONESIA

Juang Pawana, Ichsan Malik, Adnan Madjid — Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000

Indonesia merupakan satu wilayah yang mimiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang begitu banyak. Ragam yang begitu banyak, membawa dampak yang cukup signifikan dengan hadirnya konflik sosial, seiring meruncingnya perbedaan. Gerakan Maiyah merupakan salah satu gerakan yang mencoba untuk melakukan dekonstruksi atas kondisi Indonsia saat ini dengan beberapa nilai yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Gerakan Maiyah dalam konteks menjaga perdamaian pada kondisi Indonesia yang beragam. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan jenis fenomenologi. Sumber data penelitian didapatkan dari wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga nilai utama dalam gerakan Maiyah, ketiga nilai tersebut adalah pluralisme, spiritualitas yang cair, dan kesetaraan. Ketiga nilai yang ada dalam gerakan Maiyah kemudian menjadi motor dalam gerakan Maiyah untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia. Adanya unsur kesetaraan dan egalitarian ini memungkinkan Maiyah untuk dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat menemukan solusi dan memediasi masalah-masalah sosial. Berdasarkan hasil penelitian, sangat direkomendasikan kepada berbagai pihak di pemerintahan untuk dapat berkolaborasi bersama dengan memunculkan nilai-nilai Maiyah di dalamnya

ANALISIS FALSAFAH HUMA BETANG SEBAGAI SARANA REKONSTRUKSI PERDAMAIAN PASCA KONFLIK SUKU DAYAK - MADURA DI KALIMANTAN TENGAH

Endri Ahmadi, Anang Puji Utama, I Nengah Putra Apriyanto — Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Falsafah Huma Betang sebagai sarana rekonstruksi perdamaian pasca konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Falsafah Huma Betang merupakan salah satu kekayaan intelektual lokal asli Suku Dayak di Kalimantan Tengah yang terinspirasi dari rumah adat. Falsafah Huma Betang memiliki nilai luhur seperti kesetaraan sesama manusia, kebersamaan, kekeluargaan/ persaudaraan, persatuan dan taat pada hukum. Dalam menganalisis Falsafah Huma Betang, konstruksi teori transformasi konflik, teori manajemen strategi, konsep pembangunan perdamaian dan konsep keamanan nasional digunakan untuk melihat pembangunan perdamaian pasca konflik secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Penelitian mengunakan pendekatan kualitatif dengan konstruksi deskirptif. Data dikumpulkan dengan mengunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian akan menunjukkan sejauh mana Falsafah Huma Betang dapat dipakai sebagai rekonstruksi perdamaian pasca konflik suku Madura dan Dayak di Kalimantan Tengah. Selain itu Huma Betang juga selayaknya ditempatkan sebagai pedoman hidup dan menjadi bagian dalam upaya penyelasaian konflik secara non ligitatif serta pembangunan perdamaian yang positif dan berkelanjutan.

RETURNIS ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA : ANCAMAN DAN TANTANGAN TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

Luthfi Ghifariz, Puguh Santoso, Panji Suwarno — Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000

Milisi Teroris Asing (MTA) asal Indonesia yang pada awalnya meninggalkan Indonesia dan bertempur di kawasan Timur Tengah kini tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan dan tempat tinggal termasuk yang berasal dari Indonesia yang menuntut Pemerintah Indonesia untuk dipulangkan ke tanah air. Pelbagai tantangan dan ancaman tentu akan dihadapi oleh Indonesia, potensi konflikpun akan timbul seiring dengan tibanya MTA yang menjadi returnis ISIS ini ke Indonesia, sehinga dapat mengakibatkan ketidakstabilan kondisi keamanan nasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis eskalasi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh Returnis ISIS terhadap keamanan nasional Indonesia serta peran dan tantangan Pemerintah dalam menghadapi Returnis ISIS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengupulan data melalui wawancara, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Data diperoleh dari unsur kementerian dan lembaga, akademisi serta masyarakat umum yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada peluang milisi teroris asing asal Indonesia untuk dapat kembali ke tanah air dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, hal tersebut karena ISIS masih terus menjadi ancaman yang serius walaupun secara kekuatan mereka telah tergerus dan tersudutkan, karena mereka sudah terlanjur menancapkan ideologi salafi-jihadis ekstrem kepada pengikutnya termasuk di Indonesia. Kemudian, Pemerintah tidak boleh kaku terhadap hukum yang ada karena apabila berhadapan dengan ancaman negara, wibawa Pemerintah harus dijungjung tinggi apabila mengedepankan keselamatan bangsa dan negara. Sehingga, untuk mengoptimalkan peran pelbagai pihak dalam menghadapi returnis ISIS, peneliti merekomendasikan model kerjasama kolaboratif dan terintegrasi bersifat semesta. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan guna menganalisis peran aktif dari masyarakat umum termasuk organisasi masyarakat.