PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA BERAS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH

Abstract

Abstrak - Mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Oleh karena itu kondisi produktivitas dan harga beras selalu menjadi perhatian pemerintah karena akan berdampak pada negara dan banyak orang. Salah satu kebijakan perberasan di Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang digunakan bulog sebagai acuan untuk menjaga kestabilan harga beras. Akan tetapi, masih banyak petani yang menjual hasil panen kepada tengkulak, bukan kepada bulog. Para petani menjual hasil panen kepada tengkulak karena harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pasar. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan HPP serta peran Bulog Butuh Kabupaten Purworejo dalam menjaga kestabilan harga beras di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menggambarkan pelaksanaan kebijakan HPP dan peran Bulog Butuh Kabupaten Purworejo dalam menjaga kestabilan harga beras di daerah. Hasilnya, pelaksanaan kebijakan HPP di Kabupaten Purworejo masih mengalami hambatan pada tahap penyerapan gabah/beras dari petani, hal ini terjadi karena perbedaan harga antara HPP dan harga pasar serta kriteria gabah/beras yang diminta oleh Bulog yang dinilai sulit dipenuhi. Bulog Butuh Kabupaten Purworejo juga melaksanakan berbagai kebijakan selain menjaga harga melalui kebijakan HPP, yaitu mengelola cadangan beras pemerintah dan operasi pasar khusus melalui program raskin. Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo turut serta membantu menjaga kestabilan harga pangan melalui program, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan HPP, Stabilitas Harga

Abstract - The majority of Indonesians consume rice as a staple food. Therefore, the condition of productivity and price of rice is always on the government's attention because it will affect the country and many people. One of the rice policy in Indonesia is contained in the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 5 of 2015 on the Policy of Procurement of Rice and Rice Distribution by the Government or HPP policy. This policy used as one of Bulog's reference to maintain rice price stability. However there are still many farmers who sell crops to middleman, not to BULOG. Farmers sell crops to middleman because government prices are lower than market prices. This thesis aims to analyze the implementation of HPP policy and the role of Bulog Butuh Purworejo District in maintaining rice price stability in Purworejo District. This research uses qualitative method, which describes the implementation of HPP policy and the role of Bulog Butuh Purworejo District in maintaining the stability of rice prices in the region. As a result, the implementation of HPP policy in Purworejo District still faces obstacles in the absorption of rice from farmers, this is because the price difference between HPP and market price and rice criteria requested by Bulog are considered difficult to fulfill. Bulog Butuh Purworejo District also implemented various policies besides maintaining the price through the HPP policy, which is to manage government rice reserves and special market operations through raskin program. In addition, the Ministry of Agriculture through the Department of Agriculture of Food and Fishery Purworejo District also helped maintain food price stability through the program called  Community Food Distribution Institution (LDPM), Barn Food Community (LPM) and Community Food Business Development (PUPM).

Keywords: Implementation, HPP Policy, Price Stability