STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN LAUT INDONESIA – FILIPINA (STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE)

Abstract

Sebagai kawasan yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beberapa permasalahan diantaranya kemiskinan, pengembangan ekonomi yang belum mensejahterakan rakyat, serta illegal fishing yang mengancam keamanan laut Indonesia. Program pengembangan ekonomi yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan belum memberikan dampak yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemerintah dalam pengembangan ekonomi dik kawasan perbatasan laut Indonesia-Filipina yakni di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Serta menganalisis strategi pemerintah dalam pengawasan illegal fishing di kabupaten Kepulauan Sangihe guna mengembangkan ekonomi perbatasan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu wawancara dilanjutkan dengan analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor penghambat pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, yaitu sistem distribusi Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memfasilitasi nelayan dan belum mendukung pemanfaatan SKPT Dagho, regulasi kerjasama perdangan antara Indonesia dengan Filipina masih menggunakan regulasi yang lama dan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana di SKPT Dagho, biaya transportasi yang tinggi untuk patroli keamanan laut, serta sistem Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe yang Belum Terpadu. BNPP perlu memperkuat kewenangan dalam mengkoordinasi Kementerian/LPNK lain yang terlibat sebagai pelaksana teknis pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Regulasi terkait kejelasan pengelolaan SKPT Dagho juga harus segera dibuat oleh Gubernur agar SKPT bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu dibutuhkan, renstra terpadu pengembangan ekonomi perbatasan yang dikhususkan pada pengembangan SKPT Dagho sebagai pedoman. TNI AL dan Polisi Air perlu meninjau ulang untuk pembangunan pangkalan-pangkalan di Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Ekonomi, Kawasan Perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe