ANALISIS PERBANDINGAN KELAYAKAN INVESTASI RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN PANAS BUMI KAMOJANG UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Abstract

Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2014 mengamanatkan pemanfaatan EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, total kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat 6 kali lipat dari tahun 2017 sebesar 226 TWh menjadi 1.471 TWh pada tahun 2050. Produksi listrik bertumbuh 6% per tahun jika diambil asumsi rata-rata pertumbuhan listrik pada masa sekarang. Target kapasitas pembangkitan dari sumber energi panas bumi sebesar 3,4% atau sejumlah 9 GW dari total tambahan kapasitas rentang tahun 2018-2050. Berkaitan dengan mahalnya biaya investasi di bidang panas bumi dan harga Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) yang kurang kompetitif, akan sulit untuk memaksimalkan potensi panas bumi di negara ring of fire. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi rencana pengembangan lapangan panas bumi Kamojang dan menganalisis kriteria kelayakan investasi dari masing-masing peraturan perpajakan yang disimulasikan untuk dihitung. Penelitian menggunakan analisis capital budgeting untuk mengetahui parameter kelayakan investasi (NPV, IRR, MIRR, PI, dan POT) dari masing-masing skema peraturan perpajakan. Dari hasil analisis perhitungan investasi proyek rencana pengembangan lapangan panas bumi Kamojang membuktikan bahwa skema All Inclusive Taxes:34% dapat dikatakan lebih baik secara. Dengan harga BPP Jawa Barat sebesar 6,91 cUSD/kWh maka pada skema All Inclusive Taxes: 34% didapatkan NPV sebesar -104.150 (ribu USD) dengan IRR 6,38%, MIRR 8,91%, PI 0,81 dan POT pada tahun 2038 sebesar 18.966.667 USD. Sedangkan pada skema izin pengusahaan panas bumi didapatkan NPV – 106.254 (ribu USD) dengan IRR 6,50%, MIRR 8,91%, PI 0,78 dan POT pada tahun 2039 sebesar 19.184.395 USD. Sebagai kesimpulan, harga jual listrik (BPP) dan peraturan perpajakan adalah faktor yang sangat mempengaruhi kelayakan investasi proyek pengembangan panas bumi Kamojang. Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, maka pemerintah harus mendukung pencapaian target EBT dengan pembuatan regulasi harga yang kompetitif dan peraturan perpajakan yang sederhana.

Kata kunci : Energi Baru Terbarukan, Panas Bumi, Kelayakan Investasi, Harga BPP, Peraturan Perpajakan.