KEBIJAKAN PERTAHANAN TERHADAP PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NO. 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY DI INDONESIA

Abstract

Ancaman terbatasnya ketersediaan energi fosil dan dampak pemanfaatan terhadap lingkungan menuntut dibutuhkannya inovasi dalam pemanfaatan energi sehingga menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern. Hal ini diinisiasi oleh PBB untuk membuat program Sustainable Development Goals (SDGs) No. 7 Affordable and Clean Energy dan telah diratifikasi dalam Perpres No 59 tahun 2017. Sektor pertahanan sebagai pengguna energi tidak terlibat sebagai instansi pelaksana sedangkan pertahanan berperan dalam mendukung energi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bentuk kebijakan pertahanan yang mendukung SDGs No 7. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan Analitycal Hierarcy Process (AHP) dengan mencari prioritas alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasi SDGs di Indonesia terdapat kendala seperti memberikan akses energi di wilayah perbatasan karena daerah tersebut tidak komersil dan terkendala anggaran APBN. Sedangkan wilayah perbatasan, akses energi sangat mendukung operasional pertahanan maupun pertahanan dalam turut serta menjaga objek vital nasional seperti pada daerah perbatasan yang berpotensi sumber energi melimpah. Berdasarkan hasil perhitungan AHP dengan mempertimbangkan dari berbaga kriteria dan alternatif dari beberapa responden, pembaruan perpres diperlukan sebagai payung hukum bagi pertahanan untuk dapat mengelola energi secara mandiri dengan memperhatikan kriteria cakupan kebijakan untuk mengimplementasikan program tersebut, setidaknya pada daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).

Kata Kunci: Clean Energy, Kebijakan, Pertahanan, dan Wilayah Perbatasan