Ketahanan Energi

PEMANFAATAN POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) DI LANTAMAL III JAKARTA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Danisworo Danisworo — 2022-12-29

Pemanfaatan energi matahari melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan suatu alternatif teknologi yang biasanya digunakan di rumah/ gedung dalam hal mendukung adanya pasokan energi listrik.Jika dilihat dari potensinya lantamal III Jakarta Memiliki potensi yang bagus jika diterapkan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Jika dilakukan penerapannya, PLTS memberikan peluang dan keuntungan jika diterapkan di gedung Lantamal III Jakarta karena dapat mendukung adanya ketahanan energi dan memberikan penghematan efisiensi biaya. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil perhitungan di dapatkan data yaitu produksi enerdi dari PLTS atap mencapai 150,15 kWp. Sehingga jika diterapkan adanya penggunaan PLTS maka akan memiliki biaya Harga untuk PLTS dengan 150 kWp maka mendapatkan biaya sekitar Rp 2.637.000.000. Jika digunakan adanya PLTS maka akan memberikan keuntungan yaitu dengan Efisiensi listrik yg dihasilkan dari PLTS per bulan sekitar Rp26.089.128. Kesimpulan yang didapatkan masih belum adanya penerapan PLTS pada Lantamal III Jakarta, PLTS memiliki potensi di Lantamal III dan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dalam penerapannya.

KEBIJAKAN PERIZINAN PANAS BUMI SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Mila Utami Sari — 2022-12-29

PPengembangan pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia masih belum dioptimalkan dari potensinya yang besar. Masalah perizinan masih menjadi kendala dalam pengusahaan panas bumi terutama di Kawasan Kehutanan karena prosesnya yang rigid dan lama serta penolakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar terwujudnya ketahanan energi nasional melalui kebijakan perizinan panas bumi yang memudahkan bagi investor. Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik naratif serta analisis data Miles Huberman dan Saladana. Dari penelitian ini didapatkan hasil: masih terdapat tumpang tindih kebijakan dalam izin penggunaan sumber daya air terhadap pengusahaan panas bumi, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan sehingga terjadinya kerusakan lingkungan, sistem perizinan yang masih belum memudahkan investor, dan pengaruh UU No. 11 tahun 2020 dalam pengembangan panas bumi di Indonesia masih belum dapat dirasakan karena pengintegrasian perizinan dalam Sistem Online Single Submission Berbasis Resiko (OSS-RBA) yang masih terus dilakukan. Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan perizinan panas bumi di Indonesia yaitu pengintegrasian perizinan usaha panas bumi dalam Sistem OSS-RBA harus segera dilakukan disertai dengan pengawasan yang ketat oleh badan pembinaan dan pengawasan (BINWAS) masing-masing lembaga terkait, dan sosialisasi terhadap masyarakat.

PENGELOLAAN NIKEL INDONESIA TERHADAP PERTAHANAN NEGARA DAN KETAHANAN ENERGI

Nurbaiti Nurbaiti — 2022-12-29

Nikel merupakan komponen penting dari material baterai untuk mendukung transisi penggunaan kendaraan Internal Combustion Engine ke kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia khususnya di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Permasalahan penelitian yaitu pengelolaan sumber daya nikel belum maksimal dan belum dikuasai Indonesia serta mengkaji perannya terhadap pertahanan negara dan ketahanan energi. Terdapat tiga perusahaan pengelolaan nikel terbesar yang didominasi oleh Tiongkok yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), PT.Obsidian Stainless Steel (OSS) dan PT.Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengelolaan nikel terhadap pertahanan negara, ancamannya dan peran nikel untuk memperkuat ketahanan energi dan pertahanan negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan nikel belum dapat mencapai kepentingan nasional dan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Tiongkok melakukan monopsoni dan extended quasi territory terhadap pengelolaan nikel dengan sharp power serta pengelolaannya memberikan eksternalitas negatif terhadap lingkungan yang membahayakan rakyat sehingga dapat mengancam pertahanan negara. Ancamannya termasuk ancaman nasional berbentuk potensial berasal dari One Belt One Road (OBOR) dan state actor. Nikel dapat digunakan sebagai alutsista, baterai kendaraan listrik untuk operasi militer tertentu serta cat anti radar dan nikel dapat mendukung aspek availability dan acceptability untuk mendukung ketahanan energi Indonesia. Kesimpulan pengelolaan nikel diantaranya berkaitan dengan tindakan Tiongkok dalam menguasai nikel Indonesia yang berdampak kepada pertahanan negara dan ketahanan energi Indonesia.

PENGEMBANGAN THORIUM SEBAGAI BAHAN BAKAR NUKLIR DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Nyimas Aljaniah Zahra — 2022-12-29

Saat ini, data menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi masih bergantung pada bahan bakar yang bersumber dari fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi. Namun energi fosil tidak ramah lingkungan bahkan akan menipis dan habis. Sehingga perlu mengembangkan energi alternatif yang bersih lingkungan. Energi nuklir dijadikan salah satu opsi dalam pemenuhan kebutuhan energi dunia masa depan sebagai energi alternatif yang strategis. Mengingat Indonesia memiliki potensi sumberdaya Thorium yang tinggi, maka pemanfaatannya dalam pengembangan industri nuklir di Indonesia merupakan hal yang sangat mendasar, karena akan meningkatkan ketahanan energi baik dalam availability, accessibility, maupun sustainability, namun pengembangan thorium masih belum dirasakan di Indonesia akibat dari belum adanya tindakan yang signifikan pada kebijakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan energi nuklir yang berorientasi pada proyek pembangunan PLTN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas yang menjadi objek penelitian. Pada pengumpulan data ditemukan permasalahan implementasi pengembangan Thorium, antara lain belum adanya: NEPIO, keputusan resmi untuk membangun PLTN sebagai payung hukum para investor, kesepakatan mengenai target waktu COD PLTN pertama, dan urgensi untuk produksi bahan bakar nuklir. Secara keseluruhan kegiatan hulu thorium di Indonesia masih belum terlaksana karena untuk memulai produksi thorium diperlukan dukungan kepastian nilai ekonomis dari Thorium. Serta saat ini belum ada kegiatan hilir thorium, karena PLTN dengan bahan bakar thorium sendiri belum dibangun di Indonesia bahkan belum ada yang menggunakan Thorium sebagai bahan bakar nuklir secara komersial.

PERMODELAN SISTEM DINAMIK MINYAK UNTUK MENJAGA KETAHANAN ENERGI INDONESIA

Nurbaiti Nurbaiti — 2022-12-29

Telah dilakukan penelitian pemodelan sistem dinamik minyak untuk menjaga ketahanan energi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tambahan minyak dengan melakukan simulasi dalam beberapa skenario tindakan terhadap penyediaan BBM Indonesia pada masa mendatang dengan menggunakan permodelan sistem dinamik. Penelitian menggunakan 2 case intervensi skenario kebijakan, yaitu intervensi kebijakan 1 (most likely) dan intervensi kebijakan 2 (optimistic). Penelitian menggunakan data stock awal cadangan minyak sebesar 250.000.000 bbl, laju inkremental eksplorasi sebesar 0.9% dan ekspor minyak mentah sebesar 4%. Diperkirakan bahwa tambahan cadangan minyak BAU pada tahun 2030 sebesar 55.559.110 bbl lalu pada intervensi kebijakan 1 tambahan cadangan minyak pada tahun 2030 sebesar 58.225.947 bbl dan intervensi kebijakan 2 tambahan cadangan minyak pada tahun 2030 sebesar 62.726.235 bbl.

PEMBIAYAAN HIJAU (GREEN FINANCING) DAN ATURAN KEBIJAKAN PADA ENERGI TERBARUKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Fauwaz Ahmad Raihan — 2022-12-29

Energi merupakan sebuah modal utama sebuah bangsa dalam mencapai visi dan misinya. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat seiring meningkatkan penduduk. berkembangnya industri, kebutuhan akan keamanan dan pertahan serta pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, energi sebagai komoditas yang strategis dan harus selalu tercukupi sering kali terkendala dalam aspek ketersediaan (Availablitiy) secara khusus bagi energi-energi fossil. Pemerintah terus berupaya dalam memenuhi ketersedian tersebut namun bukan tanpa halangan. Arah pembangunan yang berwawasan lingkungan mengharuskan pemerintah bertransisi menjadi energi yang lebih ramah lingkungan disisi lain energi ramah lingkungan yakni Energi Baru Terbarukan (EBT) masih memiliki kendala atas tingginya biaya, akses biaya, tingginya teknologi, dan payung hukum yang belum mapan. Salah satu alternatif pembiayaan energi terbarukan adalah Green Sukuk. Green Sukuk merupakan hutang yang mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan salah satunya adalah proyek EBT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencoba membahas mengenai Green Sukuk sebagai alternatif pembiayaan Energi Terbarukan serta aturan kebijakan yang mendukung Green Sukuk, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam oleh pemangku kepentingan dan penelitian ini menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai green sukuk untuk EBT belum ada, namun dalam draft RUU EBT terdapat kalimat “sumber pembiayaan lainnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan” dapat dijadikan landasan kebijakan sementara dalam melakukan investasi green sukuk EBT. Green sukuk dalam pembiayaan pengembangan EBT memiliki dampak yang besar bagi ketahanan energi khususnya dalam aspek ketersediaan dan keberlangsungan.