PENGERAHAN KEKUATAN LAUT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DI LAUT NATUNA UTARA

Abstract

Abstrak – Persengketaan yang terjadi di Laut China Selatan yang berlarut – larut memberikan menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan maritim bagi Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara. Klaim yang saling tumpang tindih di Laut Natuna Utara mendorong negara – negara yang bersengekta untuk meningkatnya kapabilitas militernya demi menjamin kapal perikanannya. Akibatnya, aktivitas IUU Fishing semakin bertambah diikuti dengan pelanggaran perbatasan oleh kapal pemerintah negara asing. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi pengerahan kekuatan laut dalam menghadapi dinamikan ancaman yang terjadi di Laut Natuna Utara. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dikaitkan dengan teori geopolitik dan geostrategis, konsep balance of power, konsep keamanan maritim, dan dipadukan dengan teori strategi. Hasil penelitian menunjukkan pemetaan ancaman merujuk pada ecnomic development, human security, dan national security. Dilihat dari dinamika ancaman yang terjadi, Laut Natuna Utara memiliki beberapa permasalahan, selain masalah perbatasan yang belum disepakati, terdapat masalah pemanfaatan sumberdaya alam oleh negara lain. Oleh karena itu, ancaman yang muncul lebih pada ancaman nirmiliter. Maka, pengerahan kekuatan militer dalam menjawab permasalahan yang terjadi dinilai kurang tepat jika ditinjau dari hukum internasional. Seharusnya, pengerahan kekuatan laut lebih menekankan peran dari instansi non-militer, yakni memaksimalkan peran Bakamla dan KKP. Peran TNI AL sebagai instanti militer bersifat sebagai backup bagi instansi non-militer sekaligus berperan dalam memberikan rasa aman bagi nelayan – nelayan lokal sekaligus penyeimbang kekuatan di laut.

Kata Kunci: Laut Natuna Utara, Kekuatan Laut, Balance of Power, IUU Fishing, dan batas wilayah.