PERAN DIPLOMASI MARITIM DALAM MENANGANI KRISIS DI LAUT NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA – CHINA

Abstract

Abstrak - Krisis di Laut Natuna Utara terjadi dipicu adanya pelanggaran IUU Fishing (Ilegal, unreported, and unregulated) oleh kapal nelayan dan Coast Guard China yang merugikan ekonomi dan menyinggung hak berdaulat Indonesia sehingga mengakibatkan gangguan keamanan maritim. China berdalih Laut Natuna Utara adalah traditional fishing ground berdasarkan nine dash line sebagai dasar untuk memiliki hak dan kepentingan atas kawasan perairan disebut relevant waters, Klaim tersebut dibantah Menteri Luar Negeri Indonesia dengan menegaskan wilayah Laut Natuna Utara milik Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dan tidak akan pernah mengakui klaim China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Kementerian dan Lembaga dalam menangani krisis di Laut Natuna Utara dan peran diplomasi maritim oleh Kementerian Luar Negeri di forum Internasional dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis data triangulasi serta konsep diplomasi pertahanan maritim, teori pembuatan keputusan luar negeri, konsep keamanan maritim. Peneliti menganalisis bagaimana proses koordinasi dapat mendukung diplomasi maritim untuk menangani krisis di Laut Natuna Utara dan peran aktif Kementerian Luar Negeri di forum internasional untuk menjaga kepentingan nasional namun tetap dapat menjaga mitra baik dengan China di tengah krisis yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan kurangnya intergrasi koordinasi pada Kementerian dan Lembaga menangani krisis Laut Natuna Utara, serta metode ASEAN Way belum optimal dikarenakan perbedaan pandangan isu IUU Fishing di Internal ASEAN. Peneliti menyarankan evaluasi komprehensi pada koordinasi Kementerian dan Lembaga serta hadirnya political will Presiden untuk mengatasi krisis bekerjasama dengan negara non-ASEAN di bidang teknonologi maritim sebagai upaya mencegah IUU Fishing di Laut Natuna Utara.