PERAN INSTANSI PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI PEROMPAKAN BERSENJATA TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2017
Abstract
Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan perompakan bersenjata di perairan provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan kualititatif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk kejahatan maritim di perairan Lampung adalah kejahatan lokal. Peran Instansi penegak hukum, baik TNI AL dan Polair telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui operasi patroli rutin dan bersama serta melalui pendidikan dan penyuluhan terhadap masyarakat pesisir sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan perompakan bersenjata sehingga mencapai Peranan Nyata (Anacted Role). Bakamla belum menjalankan tugas dan fungsi di tingkat daerah, berfokus pada wilayah-wilayah perbatasan dan masih menghadapi kendala lainnya, sehingga mencapai Peranan Konflik (Role Conclict). Koordinasi telah dijalankan dengan baik oleh TNI AL, Polair, Bakamla masuk ke dalam level Group karena masing-masing instansi masih bergerak secara parsial.
Kata Kunci: Peran, Perompakan Bersenjata, Nelayan, Keamanan Maritim
Abstract - The purpose of this research is to analyze role and coordination agencies standing in the way to eradicate robbery in Lampung. Researcher used qualitative descriptive method in this research and the data used derived primary and secondary data sources. The result is quite clear that agencies, both Navy and Polair have performed their duties through patrol operations as well as and social services in order to prevent robbery. Bakamla has not performed its functions at the local level, and focuses on border areas. Coordination has been well implemented between the Navy and Polair with other maritime agencies has been eshtablished in Lampung. However, in terms of intelligence data collection not profound in the formulation of patrols, thus the role of Maritime Coordination should be optimized to support maritime security at the provincial
Keywords: Role, Armed Robbery, Fishermen, Maritime SecurityReferences
Referensi
Buku
Cohen, B. J. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.
Creswell, John. W.. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. Los Angeles: Sage Publication.
Ivanco, Stefen. 2013. Organizational Behavior. Universitas Ljubljana
Kementerian Koordinator Bidang Maritim. 2017. Buku Putih Kebijakan Kelautan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Jakarta: Author.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alberta
Perundang-undangan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005 – 2025.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Peraturan Pemerintah Pasal 17 No. 27 tahun 1983 tentang KUHAP.
Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Pasal 6 tentang TNI.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Undang-Undang No. 32 No. 2014 Pasal 60 dan 62 tentang Kelautan.
Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan pada Bab IX Pasal 62.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 6, Pasal 439 dan 368.
Artikel Online
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. “Di Laut Mereka Dirampok”, https://www.kiara.or.id/di-laut-mereka-dirampok/, dikutip dari Majalah Gatra, edisi 1-7 September 2016, halaman 76-77, diakses pada 25 Juli 2017.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
