Keamanan Maritim

PERAN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MERESPONS ISU KEAMANAN MARITIM ASIA TENGGARA: REFLEKSI REGIONAL MARITIME SECURITY REGIME DI KAWASAN

Agung Imam Zulhatta, Marsetio Marsetio, Yusnaldi Yusnaldi — Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000

Abstrak – Perubahan dinamika Hubungan Internasional dan pola Keamanan Internasional yang banyak mengancam stabilitas di kawasan, merubah cara pandang banyak negara di dunia sehingga integrasi melalui regionalisasi menjadi solusi. Integrasi ini juga diiringi dengan kompleksitas baru dari permasalahan Keamanan di kawasan, termasuk Keamanan maritim. Asean sebagai salah satu organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara tentu juga dihadapkan dengan kompleksitas masalah Keamanan Maritim di kawasan, dan ini menuntut ASEAN untuk dapat berperan sebagai aktor kawasan dalam merespon berbagai permasalahan Keamanan Maritim. Namun sejauh ini ASEAN masih belum berperan secara partisipatif dalam menciptakan sebuah kawasan yang aman bagi negara.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN sebagai satu-satunya organisasi kawasan Asaia Tenggara dalam merespon isu keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada upaya merefleksikan Regional Maritime Security Regime sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang di hadapi ASEAN selama ini. Penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa ASEAN belum berhasil berperan secara aktif maupun partisipatif dalam mewakili kepentingan negara anggotanya, khususnya dalam merespon isu kemanana maritim kawasan. Melihat bagaimana dinamika permasalahan keamanan maritim dan bagaimana upaya yang telah diusahakan oleh ASEAN dan Negara anggota, membuka peluang bagi asean untuk dapat melahirkan RMSR di kawasan asia tenggara, khususnya untuk memberikan pedoman bagia setiap aktor bertindak di kawasan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang berpijak pada kajian dokumen dan arsip (Archival Research). Sebagai sebuah Applied Research, penelitian ini merefleksikan Regional Maritime Security Regime (RMSR) sebagai sebuah solusi bagi ASEAN di dalam menangani masalah Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PELABUHAN DI TANJUNG PRIOK DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN PERAIRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM

Degita Febiola Firdaus, Desi Albert Mamahit — Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000

Abstrak - Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan yang ramai dan mempunyai aktivitas yang tinggi, hampir 24 jam pelabuhan ini bekerja. Banyaknya aktivitas yang dilakukan di pelabuhan, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pencemaran lingkungan. Persoalan pencemaran perairan pelabuhan ini dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar serta efektif yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pada domain maritim. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan, faktor yang mempengaruhi tata kelola dan upaya dalam mengatasi pencegahan pencemaran perairan di pelabuhan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pencegahan pencemaran perairan di Pelabuhan Tanjung Priok mengacu pada MARPOL 73/38 dan PERMENHUB No. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim ditinjau berdasarkan parameter implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum terpenuhinya variabel komunikasi dalam melakukan koordinasi antar instansi dan variabel sumber daya juga belum terpenuhi dari segi keahlian sumber daya manusianya. Faktor yang mempengaruhi terdari atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kerja sama dan komunikasi sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan dan sosial masyarakat. Kegiatan koordinasi dan kolaborasi merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dalam upaya penyediaan data dan informasi pelaksanaan aksi dan fungsi pengawasan. Aspek lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam bagaimana suatu negara dapat dipengaruhi. Saran untuk penelitian selanjutnya dengan sudut pandang berbeda dalam melakukan analisa terhadap kajian pencemaran perairan di pelabuhan dalam rangka mendukung keamanan maritim.

PENETAPAN TOPONIMI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA TERHADAP KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH LAUT CINA SELATAN

Eko Budi Haryono, Adnan Madjid, Trismadi Trismadi — Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000

Abstrak – Upaya toponimi Laut Natuna Utara dianggap oleh Pemerintah Cina melanggar kesepakatan Internasional yang tertuang dalam dokumen S-23 IHO mengenai penamaan wilayah Laut Cina Selatan. Posisi strategis Laut Natuna Utara menyebabkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan tersebut dengan penetapan Toponimi Laut Natuna Utara. Tujuan Penelitian ini yaitu menganalisis penetapan, upaya dan implikasi Toponimi Laut Natuna Utara terhadap keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penetapan batas wilayah Natuna Utara telah dilakukan melalui beberapa kajian teknis Kementerian dan Lembaga seperti BIG, KKP, Pushidrosal, dan Kemenkomar. Upaya penamaan Laut Natuna Utara dan penarikan batas wilayah Natuna Utara dengan metoda kartografis. Upaya ini untuk memasukkan penamaan Laut Natuna Utara dalam Gazetir Republik Indonesia (GRI), setelah dilakukan penelahaan oleh Kementerian dan Lembaga teknis, dengan hasil tersebut tentunya akan mendukung pada saat pembahasan internasional terkait penamaan laut (S-23) di IHO maupun United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Penamaan ini didasarkan kepada obyek atau fitur maritim dan fitur yang ada dibawah laut yang nantinya digunakan dalam mendukung keselamatan navigasi dan pelayaran. Penamaan wilayah terkait Natuna Utara tentunya mempertegas identitas Indonesia yang ada di wilayah perairan laut Natuna. Adanya toponimi ini tidak merefleksikan kepemilikan terhadap suatu wilayah, namun ditujukan Sebagai kepentingan pelayaran sehingga penamaan wilayah tidak sama dengan penetapan batas laut. Kesimpulan penelitian ini adalah penetapan toponimi Laut Natuna Utara akan mempertegas identitas Bangsa Indonesia diwilayah tersebut serta adanya toponimi digunakan untuk keselamatan navigasi pelayaran..

ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA MARITIM DARI PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM (STUDI KASUS : PENYELUNDUPAN PENYU DI BALI)

Andri Octapianus Purba, Desi Albert Mamahit, Panji Suwarno — Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000

Abstrak – Terdapat 7 jenis penyu di dunia dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Jangka waktu terakhir ini Penyu telah mengalami penurunan jumlah populasi dan bahkan beberapa spesies terancam kepunahan. Ancaman yang paling besar bagi penyu di Indonesia adalah penyelundupan. Upaya dalam perlindungan penyu serta ekosistemnya perlu diperkuat dengan Implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun dengan masih maraknya kegiatan penyelundupan penyu, daging penyu serta telur penyu di Bali membuat implementasi undang-undang yang melindungi penyu perlu dianalisis kembali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Bali, menganalisis dampak dari Implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 yang belum optimal dan menganalisis langkah yang di tempuh pemerintah dalam upaya pengawasan dan melindungi penyu sebagai salah satu sumberdaya maritim. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Bali sudah dilakukan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih terjadinya kegiatan penyelundupan penyu baik dari dalam dan luar Bali. Sumberdaya yang digunakan dalam proses implementasi ini masih kurang dari yang diharapkan oleh seluruh instansi terkait, dimana dalam hal ini masih kurangnya Sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas. Dampak implementasi yang belum optimal mengakibatkan masih adanya kasus penyelundupan penyu yang dilakukan. Kasus-kasus penyelundupan penyu yang terjadi bukti bahwa belum optimalnya implementasi undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Dalam proses implementasi ini pemerintah provinsi Bali sudah melakukan langkah dalam meningkatkan perlindungan penyu di Bali, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No.243/2000 untuk memperketat perlindungan penyu di Provinsi Bali. Secara nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode 2016-2020.

PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN BUDAYA MASYARAKAT PESISIR LABUAN TERHADAP KEAMANAN MARITIM

Wiwin Djueriah — Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000

Abstrak – Untuk menghadapi dan mengantisipasi situasi, diperlukan pengembangan teknologi informasi komunikasi guna menjaga keamanan maritim yang bebas dari segala ancaman, gangguan maupun hambatan. Penggunaan teknologi informasi komunikasi ini tak luput peranan dari masyarakat maupun aparat yang berperan aktif dalam menciptakan keamanan maritim guna menjaga kedaulatan NKRI. Wilayah Labuan merupakan wilayah yang sangat dekat dengan selat sunda dan merupakan wilayah yang sangat strategis karena merupakan jalur transportasi laut internasional. Sehingga wilayah ini rawan akan ancaman, gangguuan maupun hambatan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil kuisioner dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi komunikasi dan budaya masyarakat Labuan terhadap keamanan maritim. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di kecamatan Labuan yang terbagi di 3 desa yaitu desa Labuan, desa Caringin dan desa Teluk dengan jumlah sampel 120 orang. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh teknologi informasi komunikasi dan budaya keamanan maritim terhadap keamanan maritim. Dapat diketahui pada tabel nilai sig = 0.000 < 0.05, sehingga H0 ditolak, yang berarti variabel-variabel bebas X1 (Teknologi informasi komunikasi) dan X2 (Budaya masyarakat pesisir Labuan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

PARTISIPASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN ISU PERUBAHAN IKLIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM

Kasta Rosyada, Trismadi Trismadi, Abdul Rivai Ras — Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000

Abstrak - Perubahan iklim merupakan isu global yang membutuhkan konsensus internasional dalam penanganannya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mempunyai kepentingan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor kemaritiman, namun pemenuhan Nationally Determined Contributions Indonesia belum memenuhi targetnya dan upaya mendorong keterkaitan laut dalam perubahan iklim masih perlu diadvokasi karena laut merupakan sektor yang sangat rentan dan menjadi faktor penentu dalam perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana partisipasi pemerintah Indonesia dalam kerjasama perubahan iklim di sektor kemaritiman dan mengetahui dan menganalisa peran aktif pemerintah Indonesia dalam upaya adaptasi untuk menunjang keamanan maritim. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif melalui wawancara dengan pihak terkait untuk dapat memperoleh data normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia konsisten untuk terus mengikuti tren penanganan isu perubahan iklim pada tatanan global namun belum memiliki ambisi untuk pencapaian target dan kepentingannya. Meskipun narasi akan pentingnya keberadaan laut sudah mulai diadvokasi, hal tersebut masih memerlukan waktu dan proses dalam jangka panjang untuk dapat diterapkan melalui tata kelola iklim internasional. Upaya mitigasi dan adaptasi pada sektor kelautan dapat menjadi kontribusi utama bagi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia memiliki potensi Karbon Biru yang penting bagi dunia, namun hal tersebut belum didukung oleh penelitian dan pengembangan serta kesedian data lebih lanjut terhadap potensi Blue Carbon. Pada Conference of Parties (COP) 25 urgensi laut mulai diangkat dan Indonesia mulai mengadvokasi akan pentingnya keberadaan laut sebagai upaya penanganan perubahan iklim.