ASESMEN KINERJA PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION RUANG UDARA KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA UNTUK MENDUKUNG KEDAULATAN UDARA INDONESIA

Abstract

Negara Singapura sebagai otoritas pengatur lalu lintas pesawat yang termasuk wilayah teritorial Indonesia memberikan dampak terhadap kedaulatan udara Indonesia. Presiden Indonesia pada tahun 2015 telah memandatkan Kementrian dan Lembaga terkait untuk mengambil alih Flight Information Region (FIR) ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura, sebagai tindak lanjut dari UU Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 458 yang mengamanatkan wilayah udara Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain harus dilayani oleh lembaga nasional paling lambat 15 tahun sejak UU tersebut berlaku. Hingga penelitian ini selesai dilakukan Indonesia belum menjadi pengelola FIR Kepri dan Natuna. Untuk mencari tahu penyebab dan kendala dalam proses pengambilalihan tersebut, peneliti melakukan asesmen kinerja untuk mengetahui penyebab yang mendasari Indonesia belum mengelola FIR tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menilai kinerja Indonesia dalam upaya pengambilalihan FIR untuk merumuskan strategi yang akan direkomendasikan kepada instansi terkait. Penelitian ini menggunakan metode campuran. Data yang diperoleh melalui keterangan para informan selanjutnya dinilai dengan teknik asesmen Balanced Scorecard. Hasil asesmen dibahas menggunakan teori Kekuatan Nasional dan Kepentingan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan FIR memberikan keuntungan ekonomi dan militer bagi Singapura. Status dan Tren kinerja pemerintah Indonesia cenderung baik, namun terdapat ‘kelemahan’ pada indikator yang mewakili negosiasi dan kemampuan intelijensi dalam diplomasi serta perbedaan pendapat antara kelompok kerja dalam memandang FIR sebagai persoalan kedaulatan atau keselamatan. Kesimpulan penelitian adalah Indonesia sudah siap secara SDM dan sarana prasarana untuk mengoperasikan FIR Kepri dan Natuna. Hambatannya ada pada pihak Singapura yang tidak akan begitu saja melepas pengelolaan FIR karena keuntungan ekonomi yang didapatkan. Untuk itu negosiator yang diutus harus mampu mengawal konsep kedaulatan yang merupakan alasan utama pengambilalihan FIR dari Singapura