Implementasi Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kodam II Sriwijaya
Abstract
Abstrak -- Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi penting pada organisasi pemerintah termasuk juga di lingkungan TNI AD, namun hingga saat ini keberadaan organisasi pengadaan barang dan jasa masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Fungsi pengadaan barang dan jasa saat ini masih ditangani oleh panita yang dibentuk dan bekerja secara temporer (tidak permanen). Sistem seperti ini memiliki banyak kelemahan dan berakibat pada rendahnya kinerja Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kodam II Sriwijaya. Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas, maksud penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi Perpres 54 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kodam II Sriwijaya. Adapun korelasi penelitian ini dengan Program Studi Strategi Pertahanan Darat adalah diharapkan tesis ini dapat dijadikan refrensi dalam pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kodam II Sriwijaya. Metoda penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam (verstehen) terhadap fenomena yang diteliti. Analisis SWOT dilakukan dengan berdasarkan dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan terhadap para narasumber, maka didapatkan data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT. Berdasarkan teori Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
Kata Kunci: ULP, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Abstract -- Procurement of goods and services is one of the important functions in government organizations as well as within the Army, but until now the existence of procurement organizations are still not getting adequate attention. The procurement function is currently being handled by a committee that was formed and worked in temporary (not permanent). Such a system has many weaknesses and result in a lower performance of the Procurement Services Unit (ULP) in Kodam II Sriwijaya. According to the problems stated above, the purpose of this study is to provide an overview of how the implementation of Presidential Decree 54 of 2010 on the Procurement Services Unit (ULP) in the procurement of goods and services in Kodam II Sriwijaya. The correlation of these studies by the Defense Army's Strategic Studies Program is hoped that this thesis can be used as a reference in the discharge of Procurement Services Unit of goods and services in the procurement process of goods and services at the level of military command. Qualitative research methods used in this study with the aim to gain a deep understanding (verstehen) of the phenomenon. SWOT analysis is done on the basis of observations and interviews that have been made to the informant, the obtained data are then analyzed using SWOT analysis approach. Based on the theory of George C.Edward III, there are four variables that determine the success of the implementation of a policy, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure.
Keywords: ULP, Perpres 54 Tahun 2010
References
Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin, 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
Abidin Zainal Said, 2004. Kebijakan Publik. Yayasan Pancursiwuh, Jakarta.
Afan Gaffar, 1999. Politik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar, Jakarta.
Ahmadjayadi, Cahyana, 2010. Disertasi "Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik". Unpad. Bandung.
Anderson A. James, 1984. Publish Making. Winstone, New York.
Bungin, Burhan, 2005, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Charles O. Jones, 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan). Rajawali Press, Jakarta.
Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Ditapradana, Indrawan. 2012. Tesis “Kajian Terhadap Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, untuk Menemukenali Penyimpangan, Manipulasi dan Korupsi yang Terjadi.” Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Congresional Quarterly Press. Washington DC:
Emzir, 2010. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Gulo, W, 2002, Metodologi Penelitian. Gramedia, Jakarta.
Islamy, M. Irfan, 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Koentjaraningrat, 1997, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Nugroho Dwijowijoto, Rian, 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Mustika Zed, 2004, Metode Penelitian, Jakarta Yayasan Pendidikan Nasional.
Rangkuty, Freddy, 2006. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Sugiyono, 2009, Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Indonesia.
Sunggono, Bambang, 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, Adrian, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Sinar Grafika, Jakarta.
Tjakraatmadja, Jaan Hidajat dan Donald Crestofel Lantu, 2006, Knowledge Management, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Bandung.
Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akba, 2011, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.
Usman, Rianse, 2012, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta.
Peraturan-peraturan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Barang dan Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang dan Jasa Pemerintah.
Permenhan No. 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
Wawancara
Mayor Inf Yunik Hartono, Myr Inf Safriadi Fen dan PNS M. Zen, ketua dan anggota Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kodam II Sriwijaya.
