SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN TNI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN
Abstract
Berdirinya Propinsi Timor-Timur sebagai Negara merdeka terlepas dari Indonesia Tahun 1999 dengan nama Negara Republic Demokratic of Timor Leste (RDTL) menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Propinsi Perbatasan Negara. Cakupan wilayah perbatasannya terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor yang mana keempat kabupaten merupakan perbatasan darat dan Kabupaten Alor sebagai satu-satunya wilayah perbatasan laut. Permasalahan timbul dengan kasus illegal entry dan illegal Fissing yang terjadi di wilayah perairan selat Ombay mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana semakin banyak masyarakat kabupaten Alor yang memasuki wilayah Timor-Leste tanpa menggunakan dokumen resmi dan melakukan aktifitas dagang ikan illegal.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori sinergitas dari Sofyandi dan Gamiwa (2007:160). Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Dalam fungsi komunikasi, planning, organizing, staffing dan leading menjadi faktor pendukung dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan. Faktor controlling menjadi faktor penghambat dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan dimana pemerintah daerah dengan TNI masih belum bisa untuk melakukan kegiatan pengawasan secara terpadu dan terstruktur di wilayah perbatasan maritim dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia; dan (2) Faktor controlling dalam koordinasi menjadi faktor penghambat koordinasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dimana kedua lembaga tersebut tidak berada dalam garis komando yang sama namun mempunyai hubungan keterkaitan yang sama dalam pengelolaan dan pengawasan di wilayah perbatasan. Sementara itu baik pemerintah daerah maupun TNI sama-sama mengalami kekurangan anggaran, SDM serta fasilitas atau sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bersama di wilayah maritim, sehingga kedua lembaga tersebut masing-masing berkoordinasi ke pusat terkait peningkatan dana, anggaran maupun personil di tiap-tiap lembaga.
Kata kunci: komunikasi, koordinasi, sinergitas, wilayah perbatasan
References
Buku
A. S. Moenir. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Adhitama, Tias Satri, Wahyu Ilaihi, Lukman Hakim, Yusuf Amrozi. 2013. Komunikasi Dakwah. CV. Mitra Media Nusantara. Sidoarjo.
Adnyana, Putu J. 2017. Sinergitas TNI Angkatan Laut dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut melalui Peningkatan Kesadaran Bela Negara (Studi di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Batam Island). Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta. Volume 3 Nomor 1.
Agrawal, Arun and Lemos, Maria Carmen. 2007. A. Greener Revolutiaon in The Making ? Environmental Govermance in the 21st Century.
Agus Dwiyanto. 2001. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public administration Research and Theory. Published by Oxford University Press.
Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Adminsitration Research and Theory. Published by Oxford University Press.
Arfan Ikhsan Lubis. 2009. Akuntansi Keperilakuan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Awaluddin Djamin dalam hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Bumi Aksara.
Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor. 2015. Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah. Kalabahi: BPP Kab. Alor.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor (BAPPEDA). 2016. Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Alor Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Kalabahi: BAPPEDA.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.
Balogh, Stephen, dkk. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public administration Research and Theory.
Balogh, Stephen, dkk. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory.
Bucur-Marcu, H., Fluri, P and Tagarev, T. 2009. Defence Management: An Introduction (Geneva: Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces. Geneva.
Buku Putih Pertahanan. 2015. Kementerian Pertahanan Indonesia
Bungin. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Covey, Stephen R. 1993. The 7 Habits of Higbly Effective People. London : Simon & Schuster
Creswell, J. W. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Darmaputra, Rizal. 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Keamanan. Jakarta : IDSPS Press.
Deardorff, D and Williams, G. 2006. Synergy Leadership in Quantum Organization. Neperville: University of DeVry/Keller Graduate School of Management
Dearfdorff, D.S., & Williams, G. 2006. Synergy Leadership in Quantum Organization. Fesserdarff Consultants.
Djam’an Satori, Aan Komariah, 2011, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.
Djody, Setyawan. 2009. Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
DR. H. Inu Kencana Syafiie, M. Si. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
Fluri & Shalamanov, eds. 2002. In Chief, Transparency in Defense Policy, Military Budgeting and Procurement. Geneva/sofia : DCAF and GCMA.
Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan. Gava Media. Yogyakarta.
Handayaningrat. 1989. Manajemen Konflik. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Hasibuan, Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
Hidayat, Muhammad N. 2015. Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara. Jurnal Paradigma.Volume 4 Nomor 2.
Irwan, Lahnisafitra. 2002. Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak. Tesis Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.
J.G. Starke Q.C. 2006. Pengantar Hukum Internasional (Introduktion to Internasional law). Jakarta: Sinar Grafika.
James F. Stoner, Charles Winkel. 1986. Manajement. Jakarta, Erlangga
Kurnia, Mahendra Putra, 2001. Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial. Universitas Brawijaya Press. Malang.
Lasker, R, D., Weiss E, S., dan Miller, B. 2001. Partnership Synergy : A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage. New York : Academy of Medicine
Lewis, R. E. dan Heckman, R.J. 2006. Talent Management: A Critical Review. Human Resource Management Review.
Mikael, Inversen. 2012. Concepts of Synergi-Towarrds a Clariffication. Denmark : Departement of Industrial and Economics Strategy, Copenhagen Business School.
Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition. California: SAGE Publication Inc.
Moleong, L.J. 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya offset, Bandung.
Muradi. 2015. Pengelolaan pengamanan perbatasan Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan 1(1):26 – 34.
Nana Syaodih, Sukmadinata. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pengetahuan baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta
Onong uchana Effendy. 2006. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
Pemerintah Kabupaten Alor. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2014-2019. Kalabahi.PEMDA Alor.
Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019
Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Peraturan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Praditya, Oktyan. 2012. Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah di Kelurahan sekaran Kota semarang. Unnes Public Health Journal Vol 1-2. Semarang. UI-Press.
Purwanti, Nurul D, 2016. Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM
Raco, J. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
Risal, Muhammad. 2017. Dinamika Keamanan Maritime Indonesia Pasca Kemerdekaan Timor Leste. Jurnal Hubungan Internasional. Volume 5 Nomor 1.
Rusfiana, Yudi. 2017. Sinergi Pemerintah Daerah dan Komando Kewilayahan TNI-AD dalam Membangun Kawasan Perbatasan Negara NKRI-RDTL. Jurnal Sosial dan Pembangunan.
Sarjito, Aris. 2018. Efektivitas Kebijakan Minimum Essential Force Komponen Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Jurnal Manajemen Pertahanan. Volume 4 Nomor 2.
Soekarno, 2007. Dasar-dasar Manajemen cetakan ke XIV. Jakarta : Miswar.
Sofyandi, Herman dan Iwa Gumiwa. 2007. Perilaku Organisasional. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Stuart, Robert D & Moran 2007. Library and Information Center Management. Seventh Edition. London: Libraries Unlimited.
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Supriyanto, Makmur. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Supriyatno, Makmur & Yusuf Ali. 2018. Pengantar Manajemen Pertahanan. Bogor: Universitas Pertahanan.
Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
