IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA GUNA MENJAMIN KEAMANAN ALUR LAUT KEULAUAN INDONESIA II DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI
Abstract
Sejak Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang- cabangnya di perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima wilayah choke points. Dibutuhkan dukungan sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan kebijakan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), di tahun 2017 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang KKI sebagai panduan Kementerian dan Lembaga dalam melakukan tanggung jawab kegiatan masing-masing. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah indonesia terkait pertahanan maritim di wilayah ALKI II sebagai bagian dari implementasi kebijakan PMD. untuk pendekatan permasalahan dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan aspek persepsi pemangku kepentingan di K/L dalam memahami makna dari PMD dan pertahanan maritim pada Perpres No.16/2017 KKI, namun belum sepenuhnya selaras dan belum ada pembahasan dan formulasi cara-cara spesifik untuk penyelarasan persepsi. Pada aspek implementasi kebijakan dalam perspektif manajemen pertahanan K/L telah melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan, pada tataran umum dan ketiadaan landasan formal teknis untuk menjalankan kebijakan. Saran, dibuat landasan formal level kementerian khusus berdasarkan tahapan manajemen pertahanan oleh K/L terkait dan membuat identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, ALKI II, Manajemen Pertahanan, Poros Maritim Dunia
References
Buku dan Artikel Ilmiah
Bernhard Limbong, (2015). Poros Maritim. Penerbit Margareta pustaka 2015. Jakarta.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
Laksamana TNI {Purn} Agus Suhartono, INDONESIA POROS MARITIM DUNIA" TOPIK BAHASAN "KEDAULATAN MARITIM
INDONESIA" Presentasi dalam Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional, Universitas Padjadjaran Bandung, 9-10 Juni 2015.
Nainggolan, Poltak Partogi. (2015). Kebijakan PMD Joko Widodo Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
Tri Sulistyaningtyas, Susanto, Dicky R.Munaf.2015.Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Di Bidang Keamanan Dan Keselamatan Laut. Jakarta: Gramedia pustaka utama 2015.
Ade Supandi. Laksamana (Purn) TNI Jurnal Pertahanan Kepala Staf Angkatan Laut. 2015. Pembangunan Kekuatan Tni Al Dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia The Indonesian Navy Force Planning To Support Indonesian Vision As World's Maritime Fulcrum. Jakarta.
Arman Tjoneng. 2017. Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Poros Maritim Dunia.
Syailendra, Emirza Adi. (2017). A Non- balancingAct: Explaining Indonesia’s Failure to Balance Against the Chinese Threat. Journal Asian Security.
L. Tri Wijaya Nata Kusuma, Antara Jokowi, Tol Laut Dan Poros Maritim Dunia, https://geotimes.co.id/opini/antara- jokowi-tol-laut-dan-poros-maritim- dunia/
Lidya Christin S, Politik Internasional Menilik Alur Laut
Kepulauan Indonesia II
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/
kolom-1/politik-internasional/413- menilik-alur-laut-kepulauan- indonesia-ii
Etty R. Agoes, Diplomasi Maritim dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos) 1982, Presentasi dalam Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional, Universitas Padjadjaran Bandung, 9-10 Juni 2015.
Hikmahanto Juwana, Mewujudkan Visi Poros Maritim dalam Perspektif Hukum, Media Indonesia, Rabu, 15 Oktober 2015.
Peraturan Perundng-undangan
The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Perpres 16/2017dan
Pembangunan Maritim Indonesia, dalam http://maritimnews.coM/2017/05/pe rpres 162017-dan-pembangunan- maritim indonesia/
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia.
Lain-lain Kamus Besar Bahasa Indonesia
