IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBARAN KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I GUNA MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA
Abstract
Indonesia adalah negara kepulauan luas yang memiliki SDA dan SDM serta melekat multidimensi unsur SARA. Perkembangan ancaman internal dan eksternal yang semakin kompleks sehingga memerlukan sistem pertahanan negara yang tangguh dan mampu menimbulkan deterrence effects. Peran Kogabwilhan untuk memadukan interopabilitas TNI sehingga dibentuk Kebijakan Penyebaran Kogabwilhan. LCS termasuk ancaman regional yang berpotensi menjadi ancaman nasional sehingga perlu penguatan pangkalan dengan dibentuknya Kogabwilhan I. Tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyebaran Komando Gabungan Wilayah I guna mendukung sistem pertahanan negara dan menganalisis kendala-kendalanya. Metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuisioner. Proses analisis data dimulai setelah data terkumpul. Kemudian kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa analisis implementasi kebijakan penyebaran Kogabwilhan I guna mendukung sistem pertahanan negara sudah terlaksana sehingga memberikan dampak bagi publik dengan munculnya pandangan masyarakat wilayah barat mengenai Kogabwilhan I secara positif. Analisis kendala-kendala pada implementasi kebijakan penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I guna mendukung sistem pertahanan negara terletak pada jumlah personil yang belum terpenuhi dari jumlah yang tersedia, keterbatasan fasilitas dan sarana-prasarana, serta komunikasi dan koordinasi dengan instansi selain TNI yang masih mengalami hambatan tertentu.References
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Keppres Nomor 27. (2019). tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A.
Keputusan Panglima TNI. (2018). Nomor Kep/555/VI/2018 Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Ma, S. (2006). China’s Multilateralism and the South China Sea Conflict: Quest for Hegemonic Stability?. The National University of Singapore.
Marsetio. (2018). Sengketa Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Indonesia. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan J. S. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3. United States of America: SAGE Publications Inc.
Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan J. S. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3. United States of America: SAGE Publications Inc.
Moeldoko. (2019). Pemindahan Pusat Pemerintahan: Analisis dan Perspektif Pertahanan & Keamanan. 1-14.
Mukarom, Z. dan M. W. L. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Perpang TNI Nomor 30. (2020). Organisasi dan Tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.
Rinovsky, R. (2020). PangkogabWilhan 1 Melakukan Pantauan Udara Di Perbatasan Laut Natuna Utara. https://wartakepri.co.id/2020/06/25
/pangkogabwilhan-1-melakukan- pantauan-udara-di-perbatasan-laut- natuna-utara/(Diaksespada1 September 2020 Pukul 02.00 WIB).
Risdhianto, A. (2014). Kajian Triwulan I I TA 2014, Pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan serta Dampaknya terhadap Indonesia. Bandung: Seskoad.
Sari, H. P. (2020). TNI Bentuk Komando Gabungan Tugas Terpadu, Atasi Covid-19 di empat Wilayah. https://nasional.kompas.com/read/ 2020/03/23/13543531/tni-bentuk- komando-gabungan-tugas-terpadu- atasi-covid-19-di-4- wilayah?page=all. (Diakses pada 1 September 2020 Pukul 02.24 WIB).
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
Tim Penyusun BPPI. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Tim Publikasi Admin. (2018). Panglima TNI: TNI Siap Antisipasi Keamanan
Kawasan Asia Pasifik. https://tniad.mil.id/panglima-tni-tni- siap-antisipasi-keamanan-kawasan- asia-pasifik/ (Diakses 22 Juli 2020
Pukul 01.31 WIB).
Undang-Undang Nomor 34. (2004). Tentang Tentara Nasional Indonesia.