Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan

PENINGKATAN KAPABILITAS INSTRUKTUR ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME TERHADAP CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NIRMILITER

2024-01-15T01:26:56+00:00

Radikalisme merupakan ancaman nyata yang bersifat non militer dan merupakan salah satu bagian dari berbagai masalah Pekerja Migran Indonesia dimana memerlukan suatu upaya preventif untuk meminimalisir berbagai persoalan yang terjadi sebelum PMI berangkat bekerja ke luar negeri. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) merupakan salah satu layanan BP2MI yang bertujuan untuk memberikan informasi secara terpadu bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum bekerja ke luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapabilitas instruktur OPP BP2MI dalam penyampaian materi pencegahan paham radikalisme terhadap CPMI, upaya serta faktor pendukung dan penghambat peningkatan kapabilitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ,observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kapabilitas instruktur OPP BP2MI dalam pencegahan paham radikalisme belum memiliki kapabilitas yang baik dari sisi pengetahuan ,keterampilan dan sikap. Peningkatan kapabilitas ini memerlukan upaya kerjasama antara BP2MI dan BNPT dalam penyelenggaraan pelatihan bagi instruktur OPP. Adapun faktor pendukungnya antara lain kerjasama yang baik antar instansi,jumlah penempatan yang besar sehingga menuntut kemampuan instruktur serta perkembangan teknologi informasi yang mempermudah upaya tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belum terdapat instrumen penilaian bagi para instruktur yang telah mendapat pelatihan serta belum terdapat kerjasama yang dituangkan secara formal antara BNPT dan BP2MI dalam upaya pencegahan paham radikalisme terhadap CPMI. Oleh karena itu peningkatan kapabilitas instruktur OPP BP2MI dalam pencegahan paham radikalisme perlu ditindaklanjuti agar langkah pencegahan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi guna mendukung pertahanan nirmiliter

EFEKTIVITAS PENGAMANAN PERBATASAN DARAT RI-MALAYSIA DI NUNUKAN DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

2024-01-15T02:06:06+00:00

Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia memiliki panjang 2.019 km membentang dari Tanjung Datu di sebelah barat hingga pulau Sebatik di sebelah timur. Panjangnya Garis batas darat dengan Malaysia banyak menimbulkan permasalahan di perbatasaan kedua negara dari pelanggaran lintas batas, kegiatan illegal dan isu-isu perbatasan. Penelitian ini membahas tentang Efektifivitas Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Nunukan Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan tugas dan rekrutmen personel Satgas Pamtas, kendala dan strateginya. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) Kesiapan dan Rekrutmen Rersonel Satgas Pamtas RI-Malaysia sudah sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1481/XII/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan, namun masih perlu ditingkatkan pada penyiapannya ditingkat kotama, (2) Kendala yang dialami berupa kurangnya sarana dan prasarana, belum dapatnya mengimplementasi kebijakan pertahanan negara, Pengaturan regulasi kewenangan Satgas, lemahnya penegakan hukum, kearifan lokal pada perdagangan lintas batas, (3) Strategi yang dilakukan mempedomani Permenhan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, kolaborasi, koordinasi ketat dengan semua instansi, memaksimalkan, menerapkan Protap Satgas disetiap kegiatan, mengefektifkan kegiatan Binter Terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini, efektivitas pelaksanaan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia di Nunukan dipengaruhi oleh kesiapan dan rekrutmen personel Satgas yang dilaksanakan ditahap perencanaan dan persiapan, latihan sesuai dengan Proglatsi, dukungan sarana dan prasarana yang lengkap, regulasi yang baik dan mengefektifkan kegiatan Binter yaitu kegiatan fisik dan non fisik, maka kendala yang dialami dapat diatasi melalui upaya strategi guna efektivitas pelaksanaan tugas Satgas Pamtas untuk mencapai tujuan yang diharapka

MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN PERTAHANAN DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK BERGABUNG PADA KOMPONEN CADANGAN

2024-01-15T01:34:42+00:00

Kementerian Pertahanan mencatat sekitar 10.000 orang telah mendaftarkan diri masuk dalam Komponen Cadangan (Komcad). Jumlah tersebut hanya sekitar 0.0156% masyarakat yang menunjukkan minat bergabung pada Komcad dengan asumsi 67 Juta penduduk memenuhi syarat. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen strategi komunikasi Kementerian Pertahanan ditinjau dari aspek komponen komunikasi untuk mengoptimalkan rekrutmen Komcad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi komunikasi; tantangan dan hambatan; serta strategi komunikasi Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung pada Komcad. Adapun metode penelitian ini adalah analitis kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategi komunikasi meliputi perencanaan strategi (planning), pengaturan organisasi komunikasi (organizing), pelaksanaan strategi yang mengandalkan komunikator berkapasitas (actuating), serta pengawasan dan evaluasi strategi yang dilakukan secara simultan (controling). Manajemen strategi komunikasi Kemhan belum optimal karena adanya tantangan dan hambatan seperti keterbatasan anggaran, keragaman persepsi masyarakat, tantangan media interaktif, karakteristik target komunikan, pemerataan sosialisasi, dan pelaksanaan strategi yang belum sempurna. Strategi komunikasi perlu dilaksanakan lebih baik untuk meningkatkan minat masyarakat bergabung pada Komcad

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PANGKALAN UDARA GATOT SOEBROTO GUNA MENDUKUNG TUGAS POKOK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DALAM RANGKA PERTAHANAN NEGARA

2024-01-15T01:38:17+00:00

TNI AD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan. Untuk mendukung berjalannya tugas pokok TNI AD dibutuhkan unsur udara yaitu Puspenerbad yang merupakan satuan pendukung mobilitas tempur TNI AD yang mengoperasikan sarana penerbangan yang dimiliki TNI AD. Puspenerbad mempunyai badan pelaksana salah satunya yaitu Lanudad Gatot Soebroto yang terletak di Provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Way Kanan, dengan tugas dan fungsi utama yaitu pengendalian pangkalan udara dan pelayanan operasi penerbangan. Maka dari itu, perlu dilakukannya pengelolaan yang efektif agar tercapainya tugas pokok TNI Angakatan Darat yang dijalankan oleh Lanudad Gatot Soebroto. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengelolaannya Lanudad Gatot Soebroto sudah mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat yang dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi utama Lanudad dengan menerapkan fungsi manajemen mulai dari fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengerahan (actuating), dan pen- gendalian (controlling) terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Lanudad Gatot Soebroto. Salah satu variabel efektivitas yaitu beban kerja dengan kurangnya SDM yang hanya 65% terpenuhi dan banyaknya sarana dan prasarana yang tidak tersedia tentunya menambah beban kerja dan mengganggu efektivitas pengelolaan Lanudad Gatot Soebroto. Maka dari itu dilakukan upaya peningkatan SDM serta sarana dan prasaran baik peningkatan secara kulaitas maupun kuantitas, dengan harapan bisa menjadikan pengelolaan Lanudad Gatot Soebroto menjadi lebih efektif guna mendukung tugas pokok TNI AD yang dijalankan oleh Lanudad Gatot Soebroto.

RESPONS ANCAMAN SIBER OLEH PERTAHANAN SIBER INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN TALLINN MANUAL 2.0

2024-01-15T01:41:27+00:00

Masifnya penggunaan teknologi berbasis digital sesuai dengan revolusi industri 4.0 menghadirkan ancaman baru yang dikenal dengan ancaman siber. Ancaman ini apabila tidak dapat direspons dengan baik maka akan mengancam kedaulatan negara. Sejumlah negara di dunia memaksimalkan potensi pertahanan sibernya untuk dapat merespons setiap ancaman siber. Penelitian ini dmaksudkan untuk menganalisis kondisi kemampuan pertahanan siber Indonesia, meninjaunya berdasarkan Tallinn Manual 2.0, dan merekomendasikan upaya peningkatan kemampuannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kondisi kemampuan pertahanan siber saat ini masih memerlukan perbaikan berdasarkan enam faktor dari Six-Ware Cyber Security Framework (SWCSF) yaitu brainware, software, hardware, firmware, infrastructureware, dan budgetware. 2) Tinjauan terhadap aturan yang ada dalam Tallinn Manual 2.0 menghadirkan tantangan baru bagi pertahanan siber Indonesia seperti kedaulatan, yurisdiksi, uji tuntas, perilaku permusuhan, keamanan kolektif, penggunaan kekuatan, dan hukum pertanggungjawaban internasional. 3) Upaya strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan siber Indonesia antara lain: pembentukan SDM yang adaptif dan pembentukan prajurit siber, peremajaan dan penambahan perangkat keras, kemandirian produk pertahanan siber, pemutakhiran dan pembuatan kebijakan baru, penguatan infrastruktur jaringan komputer Kemhan/TNI dan diplomasi siber; dan alokasi anggaran yang sesuai dengan peningkatan postur pertahanan siber. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kemampuan pertahanan siber Indonesia dalam merespons ancaman siber masih memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut juga dihadapkan pada tantangan yang muncul dari tinjauan berdasarkan Tallinn Manual 2.0. Hal tersebut membutuhkan upaya strategi agar tercapai pertahanan siber Indonesia yang mampu merespons setiap ancaman siber dengan baik.

PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

2024-01-15T02:10:02+00:00

Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara adalah jabatan fungsional keahlian yang merupakan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tugas melakukan analisis Pertahanan Negara dalam rangka mendukung sistem Pertahanan Negara. Untuk menciptakan kinerja yang optimal dari para pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara, maka pejabat tersebut harus terus berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi kinerjanya melalui peningkatan kompetensi dan memotivasi dirinya agar dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti adakah pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara, dengan menggunakan satu variabel terikat yaitu kinerja serta dua variabel bebas yaitu kompetensi dan motivasi. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menghasilkan Uji t dan uji F.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kompetensi terhadap kinerja dengan koefisien regresi sebesar 1,211 dan adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja dengan koefisien regresi sebesar 1,130 serta menghasilkan kontribusi kompetensi terhadap kinerja sebesar 66,7%, dan kontribusi motivasi terhadap kinerja sebesar 76,4%. Sedangkan kontribusi kompetensi dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja sebesar 77,4%. Sehingga disimpulkan bahwa kontribusi kompetensi memperoleh hasil lebih kecil dibandingkan dengan motivasi, untuk itu disarankan perlunya perhatian lebih pengembangan kompetensi guna memberikan peningkatan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada setiap pejabat Analis Pertahanan Negara, adanya dukungan dari pimpinan dan pemberian izin dalam rangka melaksanakan program pengembangan kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal guna mencapai kinerja serta tujuan organisasi.

PENINGKATAN INDEKS BELA NEGARA MAHASISWA DALAM MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME DAN PATRIOTISME DI UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NIRMILITER

2024-01-15T02:14:25+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penurunan partisipasi masyarakat di Jawa Barat pada Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Salah satu penyebabnya adalah Jawa Barat menjadi provinsi dengan desa/kelurahan yang menjadi lokasi tawuran pelajar terbanyak nasional. Permasalahan penelitian yaitu adanya penurunan indeks bela negara mahasiswa yang mengakibatkan banyaknya penyimpangan sosial yang terjadi yang merupakan salah satu ancaman nirmiliter. Tujuan penelitian yaitu menganalisis peningkatan indeks bela negara sebagai upaya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme pada mahasiswa yang dilakukan di Universitas Jenderal Achmad Yani guna mendukung pertahanan nirmiliter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix method dengan desain eksploratoris sequential. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bela negara di UNJANI sudah terwujud dengan baik sesuai dengan program yang direncanakan oleh pihak kampus. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Bela Negara (IBN), nilai rata-rata dari keseluruhan aspek bela negara sudah sangat baik yaitu sebesar 3,94. Namun sebagian besar indikator bela negara pada mahasiswa perlu dilakukan perbaikan sedang dan menyeluruh dibuktikan dengan grafik Spider Plot pada nilai-nilai bela negara. Strategi peningkatan indeks bela negara mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani berfokus pada mahasiswa UNJANI yang sudah mengikuti program Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan (LDKK). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan bela negara pada mahasiswa sudah diimplementasikan dengan baik namun masih ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan, hasil pengukuran IBN berada pada kategori sangat baik, serta strategi peningkatan indeks bela negara ini mengarah pada sikap mahasiswa agar dapat menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri masing-masing sebagai langkah mendukung pertahanan nirmiliter.

PENENTUAN HIERARKI PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PENINGKATAN NASIONALISASI PELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DENGAN MENGGUNAKAN MULTI CRITERIA DECISION ANALYSIS (STUDI PELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT AT

2024-01-15T02:17:27+00:00

Di era globalisasi saat ini, permasalahan yang timbul bagi negara kita adalah memudarnya semangat nasionalisme. Pemerintah sudah seharusnya menyikapi permasalahan ini sebagai ancaman yang serius bagi ketahanan bangsa dan segera menentukan kebijakan agar tidak terlambat. Untuk mengatasi masalah nasionalisme akibat globalisasi, perlu mengambil kebijakan yang terstruktur dengan melihat kepada prioritas penentuan kebijakan melalui penelitian menggunakan MCDA. Penelitian MCDA digunakan untuk memberikan pengamatan secara komprehensif dari suatu permasalahan mulai dari aspek yang paling terdampak globalisasi sampai prioritas upaya penanggulangan. Tujuan dari penelitian adalah menentukan bobot dari aspek sikap perilaku sebagai dampak globalisasi, bobot perbuatan negatif akibat perubahan sikap perilaku pelajar dan upaya penanggulangan dampak globalisasi tersebut. Dari perbedaan bobot akan disusun suatu hierarki untuk setiap level. Disain penelitian yang digunakan adalah Kuasi Kuantitatif yang mengacu kepada metode kuntitatif dan kualitatif. Penelitian dilaksanakan terhadap pelajar di SMA dan SMK wilayah kota Cimahi dengan responden adalah tenaga pendidik dan pelajar. Hasil penelitian menunjukan prioritas pertama dari hierarki kebijakan adalah peningkatan nilai agama menurut pelajar secara umum, tenaga pendidik, pelajar SMA dan pelajar perempuan. Sedangkan pelajar SMK dan pelajar laki-laki memilih sistem pendidikan yang berwawasan nasional sebagai prioritas pertama. Diharapkan dengan mengetahui prioritas kebijakan maka tindakan yang diambil pembuat kebijakan lebih efektif dan efisien dalam mengatasi dampak penurunan nasionalisme dikalangan pelajar khususnya dan pemuda umumnya.

PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL GUNA MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN PERTAHANAN

2024-01-15T02:20:19+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki di Kementerian Pertahanan. Permasalahan ini akan berdampak pada tujuan organisasi yaitu tidak tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dibutuhkan APIP yang kapabel agar tujuan organisanya itu tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kapabilitas APIP APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Kapabilita APIP. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kapabilitas APIP Kementerian Pertahanan belum mencapai level 3 dan masih tahap self assesment, Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman tentang kapabilitas APIP (IA-CM), belum optimalnya komitmen pimpinan, belum adanya jenjang karir APIP serta terbatasnya anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui rekrutmen yang sesuai dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan komitmen dari pimpinan, mengkaji dan menerapkan aturan jenjang karir untuk APIP yang sesuai untuk lingkungan Kemhan/ TNI serta meningkatkan anggaran pengawasan dan non pengawasan. Kesimpulannya adalah Kapabilitas APIP Kementerian Pertahanan perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang baik yang akan meningkatkan tata kelola Kementerian Pertahanan.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI BADAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

2024-01-15T02:23:44+00:00

Penelitian ini dilakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara deskriptif dan verifikatif gaya kepemimpinan, iklim organisasi, motivasi dan kinerja pegawai. Sampel penelitian berjumlah 72 karyawan dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian deskriptif membuktikan bahwa gaya kepemimpinan, iklim organisasi, motivasi dan kinerja dipersepsikan baik namun terdapat indikator yang perlu ditingkatkan. Hasil penelitian verifikasi membuktikan bahwa secara simultan gaya kepemimpinan, iklim organisasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Namun secara parsial hanya variabel iklim organisasi yang tidak berpengaruh terhadap kinerja.

MODEL KEPEMIMPINAN DALAM MERESPONS ANCAMAN SIBER DI INDUSTRI PERTAHANAN

2024-01-15T02:27:55+00:00

Ancaman siber menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keamanan nasional dan ketahanan organisasi dalam industri pertahanan, sehingga memerlukan strategi yang efektif dan penerapan ketahanan oleh para pemimpin. Penelitian ini mengeksplorasi respons kepemimpinan dalam mengatasi ancaman siber di bidang pertahanan, dampaknya terhadap ketahanan siber, dan strategi untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi dalam organisasi pertahanan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk menganalisis model dan strategi kepemimpinan dalam merespons ancaman siber di industri pertahanan, dengan memanfaatkan data sekunder dari makalah akademis, laporan industri, dan publikasi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam industri pertahanan melibatkan kerangka keamanan siber yang kuat, pelatihan berkelanjutan, budaya ketahanan, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Hal ini meningkatkan ketahanan keamanan siber, mempercepat deteksi ancaman, dan mendorong manajemen risiko yang proaktif. Studi ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi ancaman siber di industri pertahanan, menekankan perlunya strategi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan siber.