PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGANI SEPARATIS DI PAPUA

Abstract

Konflik Papua diawali pada tahun 1961 ketika Belanda berkeinginan membentuk negara Papua Barat. Adanya pemutarbalikan fakta dari sebagian tokoh Papua terhadap perjanjian New York tahun 1963, menjadikan tonggak lahirnya ide-ide separatis untuk memisahkan diri dari NKRI. Kasus pelanggaran HAM yang tidak kunjung terselesaikan, rasa termarginalisasi serta rasa terdiskriminasi orang Papua menambah deretan panjang permasalahan di Papua sampai dengan saat ini. Permasalahan kesejahteraan dan stabilitas keamanan di Papua sampai belum dapat diselesaikan dengan cukup baik, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Terlebih ketika pemerintah mengganti label KKB Papua menjadi Kelompok Separatis Separatis Papua (KSTP), membuat stabilitas keamanan di Papua menjadi lebih dinamis. Di satu sisi masyarakat Papua belum terbentuk dan terbina untuk membentuk suatu pertahanan wilayah yang mengakibatkan kendala bagi satuan-satuan TNI/Polri dalam menangani kasus-kasus KSTP ini, sehingga diperlukannya operasi teritorial terpadu yang dapat melibatkan seluruh stakeholder terkait di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelibatan tokoh-tokoh Papua, strategi pembinaan teritorial dan adanya indikator keberhasilan operasi teritorial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas keamanan di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi untuk mengungkap suatu fenomena yang didasarkan oleh kesadaran dari beberapa individu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan perlu adanya suatu kebijakan untuk mengangkat seluruh tokoh Papua sebagai duta/kader yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Sehingga operasi teritorial yang dilaksanakan oleh TNI akan terus berpijak terhadap kultur atau kearifan lokal di papua itu sendiri