INTEROPERABILITY PESAWAT TERBANG TANPA AWAK DAN KAPAL PERANG UNTUK PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

Authors

  • Ari Sutopo Universitas Pertahanan RI

DOI:

https://doi.org/10.33172/skm.v8i2.1520

Abstract

Ancaman pertahanan yang cukup serius di ALKI 1 membutuhkan perhatian dari TNI. Potensi ancaman pelayaran internasional, pelanggaran wilayah territorial,illegal loging, konflik perbatasan negara yang ada di wilayah ALKI 1 harus diantisipasi dengan operasi pengamanan oleh TNI AL dan TNI AU. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi interoperabilitas PTTA TNI AU dengan KRI dalam operasi pengamanan ALKI 1. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan berdasarkan interoperabilitas aspek teknis masih terdapat keterbatasan dalam hal koordinasi, komunikasi, penggelaran dan system interoperabilitas antara KRI dan PTTA masih terbatas berupa transfer data audio dengan frekuensi radio saja, sehingga belum mendukung terwujudnya system Network Centric Warfare (NCW). Dari aspek procedural Sistem pengendalian terpadu matra udara dan laut menggunakan system data link dengan cara transfer voice terbatas. Dari aspek interoperabilitas manusia terdapat keterbatasan jumlah SDM Pengawak PTTA serta jumlah skadron udara PTTA ini sendiri. Kesimpulan penelitian dari tinjauan aspek teknis, procedural dan manusia,interoperabilitas PTTA TNI AU dan KRI TNI AL dalam rangka operasi pengamanan ALKI 1 masih belum optimal. Strategi pemanfaatan PTTA dalam operasi pengamanan ALKI 1 dalam rangka menjaga kedaulatan negara adalah dalam rangka menangkal dan menindak setiap ancaman yang mengganggu kedaulatan NKRI termasuk pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan laut. Sumber daya yang digunakan adalah seluruh gelar Koarmada 1 dan Koopsau 1 selaku unsur penindak dapat terintegrasi dalam operasi pengamanan ALKI 1.

References

Datumaya, Wahyudi. (2017) Meraih Interoperabilitas TNI AU Sebuah Pendekatan

Ilmiah Sederhana. Journal Angkasa Cendekia, hal. 18-33.

Handini, Wulan Pri dan Danang Risdiarto. (2019). Kedaulatan Wilayah Udara di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 2, Agustus 2019 hlm. 277–292.

Huntington, Samuel P. (2003). The Clash of Civilizations and Remaking of World Order, (eds. Terjemah), Yogyakarta: Penerbit Qalam.

Indrawan, Jerry. (2015). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. Jurnal Pertahanan Agustus 2015. Volume 5: Nomor 2.

Buntoro, Kresno. (2014). Alur Laut Kepulauan Indonesia, prospek dan Kendala. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lestari, Annisa. (2013). Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka : Tawaran Proliferation Security Initiative 2006-2008. Tesis Ilmu Hubungan Internasional. Depok: Universitas Indonesia.

Liss, Carolin. (Februari 2007). The Privatisation of Maritime Security-Maritime Security in Southeast Asia: Between a rock and a hard place?”. Asia Research Centre: Working Paper No.141.

Halkis, M., & Haq, M. S. (2021). Phenomenology Approach in the Development of Cyber-Physical Systems (CPS) National Defense. Technium Social Sciences Journal, 17(1), 581–591. Retrieved from

https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/2552.

Hura, M. (2000). A Broad Definition of Interoperability. California: Rand Corporation.

Ken Booth.(1977).Navies and Foreign Policies. New York.

Munaf, D., & Susanto.(2012). Sistem Operasi Tersinergi BAKAMLA sesuai dengan Undang-Undang Hakim, C. Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia? Tragedi Aru, Insiden Bawean, dan... Journal sosioteknologi. Jakarta: Red and White Publishing.

________________. (2014). Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

________________. (2015). Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Sistem Peringatan Dini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PP Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal & Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.

Pasaribu, Firmandes, Syaiful Anwar, Tatar Bonar. (2017). Penggunaan Sistem Unmanned Aerial Vehicle dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Interoperabilitas Skadron Udara 51 TNI AU dan Direktorat Topografi TNI AD). Jurnal Strategi Pertahanan Udara Vol 3 No 2.

Priyono, Eddy.(2011). Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Sebagai Salah Satu Komponen Kekuatan Udara. Jurnal INDEPT, Vol 1, No. 2, J.

Rusmfeld, Donald H. (2003). Tranforming the Military. Foreign Affairs. May/June.

Santoso, Tri Bowo Budi. (2014). “Pengaruh Interoperabilitas Alutsista dalam Sistem K4IPP terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Militer di Indonesia”. Universitas Pertahanan

Sops Koarmada I. (2020). Laporan Operasi ALKI 1.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Sutopo, A. (2022). INTEROPERABILITY PESAWAT TERBANG TANPA AWAK DAN KAPAL PERANG UNTUK PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA. Strategi Dan Kampanye Militer (SKM), 8(2), 77–100. https://doi.org/10.33172/skm.v8i2.1520