ENCLAVE OECUSSE-TIMOR LESTE DI WILAYAH KOREM 161/WIRASAKTI, NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA

Abstract

Keberadaan Satgas Pamtas TNI yang melaksanakan keamananan perbatasan dan Korem 161/Wirasakti yang menyelenggarakan pembinaan teritorial masih belum optimal dalam memberi jaminan terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan negara negara RI–RDTL Enclave kota Oecusse di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penyelesaian masalah batas negara RI–RDTL Enclave Oecusse di Sektor Barat Provinsi NTT guna terwujudnya kedaulatan negara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian pada faktor yang menghambat penyelesaian masalah batas negara RI–RDTL adalah Kurangnya dukungan anggaran baik di Pemerintah Daerah maupun di Korem 161/Wirasakti, Kondisi sarana prasarana yang belum memadai, Koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan masih rendah. Kemudian, pada hasil penelitian pada peran aktif Korem 161/Wirasakti dalam penyelesaian masalah batas negara RI–RDTL adalah dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pembinan territorial, serta berperan partisipatif sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik wilayah perbatasan negara. Hasil penelitian pada strategi yang digunakan adalah dengan mengoptimalkan pembinaan territorial dan mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat. Kesimpulan yang dapat dilakukan Korem 161/Wirasakti adalah Mendorong terwujudnya Border Security Mangement di Perbatasan Darat RI-RDTL; Mengoptimalkan pembinaan ruang kewilayahan pertahanan di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL; Meningkatkan kemampuan territorial personel Korem 161/Wirasakti; Meningkatkan jumlah personel Satgas Pamtas TNI di wilayah perbatasan darat RI-RDTL; Meningatkan anggaran pembinaan teritorial dan anggaran Satgas Pamtas TNI; Mendukung pembangunan daerah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengamanan wilayah perbatasan dan Mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat.