Implementasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI Dr. Soeharso-990 pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
DOI:
https://doi.org/10.33172/skm.v3i1.22Abstract
Abstract - Indonesia’s archipelago stretch among 17,499 islands. The conditions on the social status of the society, which are exist in the small islands, are still underdeveloped and they need better health care assistance. The Auxiliary Medical Ship, KRI dr. Soeharso-990 is one of the important means to increase the degree of health in those islands. However, its ability as a Second Class Medical Ship has not been exploited well, the health services are still insufficient and sometimes used for other purposes outside its function. This thesis attempts to answer how the implementation of the Auxiliary Medical Ship KRI dr. Soeharso-990 and how its effectiveness in the health services on The Military Operations Other Than War (MOOTW). To assess the extent to which the implementation and effectiveness of the Auxiliary Medical Ship, the research used a qualitative approach in the period of study between 2014 and 2015. The results showed a very supportive factor of bureaucratic structure, but the communication factor, resources and implementer’s disposition do not support the programs and targets on implementation of Auxiliary Medical Ship on health care. The success of the programs and targets, as well as clear strategic goals are still being categorized as fair and sufficient.
Keywords: The implementation of Auxiliary Medical Ship, Effectiveness of Health Services, MOOTW
Abstrak - Kepulauan Indonesia merentang di antara 17.499 pulau. Kondisi status sosial masyarakat, yang ada di pulau-pulau kecil, masih terbelakang dan membutuhkan bantuan kesehatan yang lebih baik. The Auxiliary Medical Ship, KRI dr. Soeharso-990 adalah salah satu sarana penting untuk meningkatkan derajat kesehatan di pulau-pulau tersebut. Namun, kemampuannya sebagai Kapal Medis Kelas II belum dimanfaatkan dengan baik, layanan kesehatan masih belum mencukupi dan terkadang digunakan untuk tujuan lain diluar fungsinya. Penelitian ini mencoba untuk menjawab bagaimana penerapan KRI Medis Bantu Pelengkap dr. Soeharso-990 dan bagaimana keefektifannya dalam pelayanan kesehatan pada Operasi Militer selain Perang (MOOTW). Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dan keefektifan Auxiliary Medical Ship, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada periode studi antara 2014 dan 2015. Hasilnya menunjukkan faktor pendukung struktur birokrasi, namun faktor komunikasi, sumber daya dan Disposisi pelaksana tidak mendukung program dan target pelaksanaan Bantu Kesehatan Tambahan untuk perawatan kesehatan. Keberhasilan program dan target, serta tujuan strategis yang jelas masih dikategorikan adil dan memadai.
Kata kunci: Pelaksanaan Bantu Medis, Efektivitas Pelayanan Kesehatan, MOOTW
References
Daftar Pustaka
Buku
Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (edisi kedua). Jakarta: Bumi Aksara.
Abdurahmat. (2008). Efektifitas Organisasi (edisi pertama). Jakarta: Erlangga.
Agustino. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Azhar Kasim. (1989). Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi. Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI.
Azwar, Azrul. (1996). Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Sinar Harapan.
Campbell, J, P. (1989). Riset Dalam Efektivitas Organisasi (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Erlangga.
Depkes RI. (1990). Perawatan Kesehatan Masyarakat seri A: Petunjuk Pengelolaan Perawatan Kesehatan Masyarakat. Ditjen Binkesmas. Jakarta.
Dunn, William H. (1999). Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
Dunn, William H. (2000). Pengantan Analisis Kebijaksanaan Publik (edisi kedua). Yogyakarta: Gajah Mada University press.
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004). Komunikasi Pemerintahan, Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Eddy Herjanto. (2003). Manajemen Produksi dan Operasi (edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Edward III. (1980). Implementasi Public Policy. Washington DC: Congresional Quarter Press.
FR David. (2015). Stretegic Management: Concepts and Case (15 th Edition). Pearson.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded. (1949). Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea.
Gibson, et al. (1994). Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur dan Proses. (penerjemah P. Joerdan Walid) Cetakan ke 9. Jakarta: Erlangga,
Hidayat. (1986). Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hidayat. (1986). Definisi Efektifitas. Bandung: Angkasa.
Kementerian Kesehatan RI. (2015). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Jakarta
Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. (2008a). Manajemen Pemasaran. Jilid 1(edisi12). PT. Indeks.
Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. (2008b). Manajemen Pemasaran. Jilid 2, (edisi12). PT. Indeks.
Kraska J. (2011). Maritime Power and the Law of the Sea: Expeditionary in Woeld Politics. Oxford: Oxford University Press.
Kraska. (2011). Contemporary Maritime Pirary: International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea. Santa Barbara: Preager.
Lexy J. Moleong. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja RK.
Lubis, Hari SB dan Huseini, Martani. (1987). Teori Organisasi (Pendekatan Makro). Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI.
Mahan, Alfred T. (1974). The Influence of Sea Power Upon History (Staf Pendidikan dan Latihan TNI AL, Trans). (Original work published c.1889). Jakarta: Seskoal.
Martini dan Lubis. (1987). Teori Organisasi. Bandung: Ghalia Indonesia.
Mazmanian, Daniel H., & Paul A, Sabatier. (1983). Implementation and Public Policy. New York: Haper Collins.
Moleong, L, J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya,
Muhidin, Syarif. (1992). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
Nurdin Usman. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nurdin, Usman. (2004). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Pangestu, Subagya. (2000). Riset Operasi (edisi pertama). Yogyakarta: BPFE.
Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. ALFABETA
Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. California: Sage Publications.
Purdijatno, TE. (2010). Mengawal Perbatasan Negara Maritim. Grasindo.
Razak, Amran. (2010). Politik Kesehatan Gratis, Yogyakarta: Adil Media.
Ruhimat, Idin. S. (2010). Efektivitas Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Banjar. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7 No 3. Bogor
Rustomji dan Sapre. (1990). Manajemen Mutahir (terjemahan). Jakarta: PT. Gramedia,
Schermerhorn, John R. (1986). Produktivitas Tenaga Kerja. Jakarta: Perpustakaan Pusat.
Sharma, R,A. (1982). Organization Theory and Behavior. Mc New Delhi: Graw-Hill Publishing Company Limited.
Stoner, A F, James. (1982). Manajemen (second edition). penerjemah Erlangga. Jakarta: Erlangga.
Subaktio, Ari. (2007). Operasi Barbarossa 1941. Yogyakarta: Adil Media.
Sumaryadi, Nyoman. (2005). Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: CV,Citra Utama.
Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI. Jakarta: Dian Pratama.
Suryo Sakti H. (2009). Batas Negara Wilayah Indonesia Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan. Yogyakarta: Gava Media.
Syaukani, dkk. (2004). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tampubolon, P. Manahan. ( 2004). Manajemen Operasional, edisi pertama, Ghalia Indonesia.
Tangkilisan. (2003). Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Balairung.
Tangkilisan, Nogi Hessel. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Wasistiono. (2007). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.
Winardi. (1970). Azas-Azas Management. Bandung
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS.
Winarno, Budi. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Perundangan dan Peraturan
UUD 1945
UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Naskah yang tidak dipublikasikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit.
Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/173/XII tanggal 29 Desember 2011, tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Opspamwiltas,
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
Sumber Literature lainnya
Berita Nusantara Banyuwangi tanggal 12 Januari 2015
Buku Jurnal Olah Gerak KRI dr. Soeharso-990 oleh Letkol Laut (P) Ashari Komandan KRI dr. Soeharso tanggal 5 Januari 2016
e.jurnal.kopertis4.or.id,kesehatan_lingkungan_modul, Suyono dan Budiman
e.journal.unesa.ac.id/article/12444/37/article.docx (Asnawi Sujud 1990, 151)
Harian Kompas tanggal 12 Oktober 2015
Internet
http://www.depkes.go.id, Kementerian Kesehatan dan TNI AL Tanda Tangani MOU Penanganan Bencana, 11 Juni 2010
http://www.depkes.go.id, Program Indonesia Sehat Untuk Atasi Masalah Kesehatan, 3 Februari 2015.
http://www.kabarbisnis,25%, Penduduk Miskin tinggal di kawasan pesisir, Online, Jumat 30 Mei 2014.
http://www.profil-kesehatan-indonesia-2014, Profil Kesehatan Indonesia 2014
