Strategi dan Kampanye Militer (SKM)

SINERGITAS TNI, POLRI DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGANAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN TERORISME DI PAPUA GUNA MENGATASI POTENSI DISINTEGRASI BANGSA UNTUK MENDUKUNG KEUTUHAN WILAYAH NKRI

Jamaluddin, Sri Sundari, Haetami — Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0000

Pemekaran wilayah administrasi di Papua masih dibayangi ancaman keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme yang menuntut pemisahan diri dari NKRI. Permasalahan pertahanan dan keamanan di Papua menjadi sangat kompleks, yang juga melibatkan bidang politik, ekonomi, diplomasi dan lainnya. Oleh karena itu, sinergitas yang tercermin dari adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara TNI, Polri dan Instansi Terkait sangat penting untuk diwujudkan agar tercipta keterpaduan, keselarasan langkah tindakan yang ditempuh dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme. Penelitian menganalisis sinergitas TNI, POLRI dan instansi terkait dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme di Papua guna mengatasi potensi disintegrasi bangsa dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah NKRI?. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari informan yang relevan. Hasil penelitian adalah Komunikasi TNI, Polri dan Instansi Terkait masih belum terintegrasi dengan baik, dimana komunikasi antar stakeholder ini masih dilakukan secara sektoral oleh masing-masing Satgas yang dibentuk. Koordinasi juga masih bersifat sektoral, karena belum ada pengintegrasian pola operasi yang digelar secara bersama-sama sehingga seringkali di lapangan terjadi ketidakterpaduan dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat keberhasilan operasi dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme. Kerjasama baru berfokus pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai pendekatan kesejahteraan sehingga belum ada konsepsi strategi terpadu penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme secara lintas sektoral yang disusun. Selain itu, dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata dan Terorisme yang dilaksanakan TNI, Polri dan Instansi Terkait masih terbatas

STRATEGI PENGAMANAN TAMU NEGARA PADA KEGIATAN KENEGARAAN DI WILAYAH NKRI GUNA MENCIPTAKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG HARMONIS DALAM RANGKA OMSP

Rudi Setiawan, Sungkunen Munthe — Fri, 14 Jun 2024 00:00:00 +0000

Latar belakang penelitian adalah Paspampres saat ini menghadapi kondisi penugasan dan kegiatan pengamanan yang padat, tetapi terkendala dalam hal dukungan personel, alutsista dan lainnya. Padahal dalam pengamanan, Paspampres tidak boleh ada kegagalan atau kelemahan dalam sistem keamanan yang diterapkan. Sehingga, permasalahan penelitian adalah tanggung jawab yang besar ini belum sesuai ideal dihadapkan segala kemungkinan ancaman, gangguan, dan kesalahan yang mungkin terjadi di lapangan. Penelitian bertujuan membahas bagaimana pengamanan tamu negara pada kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI guna menciptakan hubungan internasional yang harmonis. Prosedur penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi. Teknik analisis menggunakan model interakfit yang akan mengolah data ampsi titik jenuh. Hasil penelitian ditemukan Integrasi, sinkronisasi antara organisasi pengamanan VVIP sudah berjalan baik tetapi masih perlu koordinasi lebih detail terkait dengan aturan - aturan pengamanan VVIP. Kendala yang menghambat efektivitas koordinasi antara lain kompleksitas birokrasi struktur organisasi yang memperpanjang proses pengambilan keputusan, aliran informasi dan mengurangi efisiensi koordinasi. Serta komunikasi antara Paspampres dalam pengarahan dan penempatan personel dengan keinginan dari Delegasi Tamu Negara. Kesimpulan penelitian adalah tugas pengamanan tamu negara telah dilaksanakan dengan baik oleh Paspampres. Pengamanan tamu negara dilaksanakan dengan mewujudkan peningkatan koordinasi antara kementrian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan; sinkronisasi organisasi pengamanan VVIP; peningkatan pengamanan venue dan tempat menginap tamu negara; peningkatan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan; peningkatan peliputan media internasional pada kegiatan kenegaraan di Indonesia. Saran penelitian adalah agar diwujudkan dukungan regulasi, anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia pengamanan VVIP serta mewujudkan kerjasama dan koordinasi antar unsur yang efektif dan efisien.

STATEGI PENINGKATAN OPERASI KEAMANAN LAUT KOARMADA I GUNA PENEGAKAN HUKUM DI ALKI I DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Jani Sujani, Hariyo Poernomo, Dwi Hartono — Fri, 14 Jun 2024 00:00:00 +0000

Dinamika dan potensi ancaman di jalur ALKI I menjadi permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia. Sebagai archipelago state, Indonesia harus mampu menyediakan jaminan keamanan dan keselamatan di wilayah perairannya. Koarmada I telah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I secara rutin tiap tahun, akan tetapi kondisi keamanan masih tetap terjadi di wilayah ALKI I. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang peningkatan Operasi Keamanan Laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data: studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan masalah terkait regulasi/payung hukum, terbatasnya alutsista yang dimiliki Koarmada I, Kompleksitas masalah keamanan laut di ALKI I, dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung operasi keamanan laut di ALKI I. Sedangkan sinergi antar unsur ditunjukan dengan penggunaan bersama dan sharing data dalam aplikasi pemantauan keamanan laut antara Puskodal Koarmada I dan unsur penegak hukum di laut dalam pelaksanaan operasi keamanan laut saat ini. Kesimpulan penelitan adalah Koarmada I telah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I tetapi membutuhkan peningkatan yang dapat dilakukan dengan strategi pembentukan dan revisi regulasi yang sesuai dengan kondisi pelanggaran hukum di perairan ALKI I, disertai pening kapasitas dan kompetensi SDM Koarmada I; Mewujudkan suatu kekuatan alutsista yang bisa mengcover seluruh perairan ALKI I; Mewujudkan perbaikan dan peningkatan kerjasama dan meningkatkan sinergi dengan Lembaga pemerintahan terkait dalam penegakan hukum perairan Indonesia; Meningkatkan kapasitas sarana prasarana yang dapat mendukung operasi pengamanan dan penegakan hukum di perairan ALKI.