Sinergi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dengan Komando Distrik Militer 1013/Muarateweh dalam Penyusunan Rencana Wilayah Pertahanan
DOI:
https://doi.org/10.33172/jspd.v3i3.136Abstract
Abstrak -- Penataan wilayah merupakan suatu hal yang harus disinergikan dan berintegrasi dari dua perspektif penataan pandangan yang berbeda. Perspektif pandangan pemerintah selaku pengayom wilayah melaksanakan penyusunan wilayah berdasarkan kepada segi prosperity approach (Pendekatan Kesejahteraan) masyarakat sedangkan satuan komando kewilayahan TNI AD menyusun penataan wilayah yang berdasarkan berdasarkan pendekatan perspektif security approach (Pendekatan keamanan pertahanan). Kedua perbedaan tata cara penyusunan wilayah tersebut telah memiliki regulasi tersendiri berdasarkan aturan perundang – undangan yang berbeda dan penyelarasannya juga telah tercantum dalam aturan perundang-undangan lainnya.
Tesis ini mencoba menganalisis sinergitas secara kualitatif mengenai sinkronisasi yang terjadi antara kodim 1013/Muarateweh sebagai salah satu instansi satuan komando kewilayahan TNI AD dengan Pemda Barito Utara sebagai satuan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan penyusunan sebuah rencana penataan wilayah yang terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidak optimalan yang mengakibatkan tata cara penyusunan wilayah berjalan tidak sinkron dan selaras dilihat dari segi pendekatan yang berbeda ( Prosperity approach dan Security Approach). Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang signifikan dalam rangka mewujudkan unsur – unsur pendukung sebuah sinergitas dalam penyusunan rencana wilayah antara Pemda dan Kodim selaku satuan komando kewilayahan.
Kata kunci: Sinergitas, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Wilayah Pertahanan, Prosperity Approach, Security Approach
Abstract -- The area Design is a common process that should be synergized and integrated within the differences of viewpoint institution. Both of that perspectif for planning are prosperity approch from the goverment institution and security approach as military institution. Those perspectif are having their own regulation, meanwhile the synergized terms also determain inside the other regulation to syncronized each other.
This tesis tries to analyzed with qualitatif research methode the form of synergy and some problem constraints that occur between territorial units with local government within implementation of Area planning design that based on differences perspective of interest (Goverment and Military) especially in Muarateweh regency between Kodim 1013 / Muarateweh as the territorial command upon Muarateweh area with Muarateweh Goverment as the District Government of Muarateweh. The results of this research implies that the synergy to make an area planning spatial design are not syncronized as well from both perspectif betwen local goverment and territorial Army institution. The coordination and communication between local goverment and territory command instituion are needed in order to establish the supporting element of the synergy process within area planning design.
Keywords: Synergi, The Area Design Planning Distric, The deffense area design, Prosperity Approach, Security Approach
References
Daftar Pustaka
Buku
Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta,.
Bogdan, R.C dan Taylor. 2002. Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu -Ilmu Sosial. Surabaya: Usaha Nasional.
Borg, W.R. dan Gall, M. D. (1983). Educational Research An Introduction. New York: Longman.
Creswell, 2010, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Hatten, Kenneth J.,2006, Effective Strategic Management, Prentice Hall,. Engelwoods Cliff.
Hendriansyah, Haris. (2012). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Lasker RD, Weiss EE, Miller R, 2011, A Practical Framework For Studying and Strengthening The Collaborative Advantage, Yournal Partnership Synergy, New York Academy Of Medicine, 179 – 205.
Marrus, Stephanie K. 2002 Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information. Wiley. USA.
Moleong, J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosda karya.
Husaini Usman. (2014), Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, Edisi Keempat, Bumi Aksara: Jakarta.
Kencana Inu. (2011), Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta: Jakarta
James A.F. Stoner R Edward Freeman. 1992, Manajemen Teori, Edisi Keempat, Jakarta: Intermedia.
Sugiyono, 2012 Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D, Alfabeta Bandung.
Robinson Tarigan. 2012. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
Stephen P Robbins, 1994. Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi, Jakarta.
Supriyatno B, 2009, Manajemen Tata Ruang, CV Media Brilian, Tanggerang.
Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono (2010). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tjandra, Riawan. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Tarigan, Robinson, 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Peraturan dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2).
Republik Indonesia, 2002. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-undang No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang RI No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana Kerja Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian negara/lembaga.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.
Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008 / M.PPN / 01 / 2007-050 / 264.A / SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008.
Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas Nomor 2400/.M.PPN/05/2003, Tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda Tahun-2004).
Mabesad, 2009, Buku Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat.
Mabesad, 2011. Bujuk Petunjuk Pembinaan Teritorial Mabesad TNI AD, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Perkasad/106/XII/2011, Tanggal 7 Desember 2011, Mabesad, Jakarta.
Mabesad, 2004. Buku Petunjuk Lapangan Komando Distrik Militer Mabesad TNI AD, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Perkasad/25/IV/2004, Tanggal 29 April 2004, Pusterad, Jakarta.
Mabesad, 1997. Buku Petunjuk Sisrendal Pembinaan Teritorial Mabesad TNI AD, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/152/IV/1997, Mabesad, Jakarta.
Naskah yang tidak diterbitkan
Naskah seminar Dede Mariana (2006), Sinergitas TNI dan Pemda dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Retrieved March 26, 2015, from http://pustaka.unpad.ac.id/sinergitas_tni_dan_pemerintah_daerah.
Letkol Ctp. Juni Suburi. 2001. Konsep Wilayah Tanah Usaha sebagai Dasar
Penataan Suatu Wilayah. Download dari www.buletinlitbang@dephan.go.id
Agus Topani (2006), Optimalisasi Penyelenggaraan RTRW Pertahanan Darat Dalam Rangka Menyiapkan Dan Mewujudkan Sishanta Pada Masa Damai. Retrieved March 25, 2015, from http:// tniad.mil.id/
