STRATEGIC PLANNING MEMPERTAHANKAN OPINI WTP BPK RI MENUJU GOOD GOVERNANCE DI TNI AD
DOI:
https://doi.org/10.33172/jspd.v6i2.992Abstract
Abstrak-TNI AD mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi, guna mendukung kebijakan pemerintah good governance. Namun terdapat sebuah fenomena TNI AD mendapatkan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK RI pada 2013-2017, dan WTP namun dengan Penekanan Suatu Hal (PSH) pada 2018. Atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan perlu adanya Strategic Planning dalam bidang Kebijakan Pimpinan, organisasi, Personel, APIP. Tujuan dari Penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Strategic Planning TNI AD Mempertahankan Opini WTP BPK RI Menuju Good Governance. Langkah yang dapat dilaksanakan Kebijakan Pimpinan dalam mendorong Opini BPK RI diantaranya dengan mengadakan MoU dengan BPKP, Penyiapan Kasatker dalam menghadapi DIPA Satker Daerah Serta Revisi Regulasi yang tidak aplikatif yang kesemuanya berbasis akan teknologi. Dalam Aspek Organisasi, perlu Role Model Organisasi yang mendukung Opini WTP BPK RI antara lain Validasi, Pembentukan Badan Perencanaan Pusat, Disadaad (Dinas Pengadaan AD) dan UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Bararang) tingkat Satker dan Efisiensi Organisasi. Dalam segi personel diperlukan Sistem Perekrutan Berbasis Keilmuan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan dengan Penataran dan Pendidikan serta Jenajng Karier yang linier bagi Pejabat Perencanaan . Untuk bidang APIP, diperlukan adanya Pemeriksaan berbasis Teknologi serta Sinkronisasi Metode Pemeriksaan dengan BPK RI serta Peningkatan Kemampuan APIP terutama di wilayah. Kesimpulan dengan Strategic Planning dalam bidang Kebijakan Pimpinan,Organisasi, Personel dan APIP akan dapat mendorong Opini WTP BPK RI sehingga manajemen TNI AD menjadi lebih baik menuju Good Governance yang menjadi tuntutan Pemerintah..
Kata Kunci: Strategic Planning, Opini WTP BPK RI, Good GovernanceReferences
Buku
Louis A.Allen. Management and organization, 1958, hlm. 110.
Harold Koontz dan Cyril O’Donnel. Management Principal 1968, hlm. 120.
DRUCKER, PETER. Pengantar Manajeman Jakarta: Erlangga,1982. hlm. 102.
Stoner, James. Function Of Management. 1996, hlm. 85.
Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis (terjemahan). (Jakarta: UI Press, 2005). hlm. 30.
Sugiyono, 2013, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta). hlm. 85.
Dressler, Gary, Human. Resource Management Global Edition 12 e. hlm. 60.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Cetakan Kelima. Jakarta: Indonesia Tera, 2009. hlm. 40.
PERMENHAN NO 18 tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara. hlm. 38.
Postur TNI AD No Postur TNI AD Peraturan Kasad Nomor Perkasad/99.b/XII/2012 tanggal 9 Desember 2014 tentang Revisi II Postur TNI AD Tahun 2010-2029. hlm. 46.
Permenhan RI No. 16 tahun 2014 tentang Sistem Program dan anggaran. hlm. 48.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Peraturan UU No : 9c/HP/XIV/05/2018
Sumber Bagan SPP Hanneg no 31 tahun 2018
Perpang no 55 tahun 2015 tentang Organisasi TNI
Pokok Pokok Kebijakan Kasad tahun 2019. hlm. 80.
Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. 12.B Tahun 2017 Rencana Strategis TNI AD Tahun 2015-2019. hlm. 102.
Kebijakan Perencanaan Tahun 2020 No 17 tahun 2019 Tanggal 22 Mei 2019. hlm. 89.
Tesis/Disertasi
Rifai, Sholeh. Pengelolaan Pembangunan Dan Aset Hasil Pembangunan Untuk Pencapaian Opini Yang Lebih Baik. 2015.hlm. 55.
Panijo. Peran APIP Dalam Percepatan Pencapaian WTP.2016.hlm 100-101
Sanjaya, Natta. Strategi pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meraih Opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten.2016. hlm. 90.
Yasmin, Anifa. Perbandingan Kinerja Pemerintah Kabupaten / Kota Yang Memperoleh Opini WTP Dan Non WTP. 2017. hlm. 99-101
Setyawati, Heny Strategi Pencapaian Opini WTP pemerintah Kabupaten Bondowoso Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 2017. hlm. 70.
Trisnawati, Elsa Analisis Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Bandung 2014-2016. 2018. hlm. 108.
Sumber Lain
Sumber Paparan Irjenad Pada Rapim TNI AD tahun 2019
Internet
Sumber www. BPKRI.co.id https://tniad.mil.id/profil/organisasi/
