Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan Oleh Nelayan di Perairan Teluk Lampung

Abstract

Abstrak -- Wilayah perairan Lampung memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dengan produktifitas ekosistem yang tinggi. Mengingat potensi sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan aset yang dapat menunjang perekonomian negara, maka wilayah perairan yang luas menjadi tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengamankannya dari segala aktifitas pelanggaran di perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegak hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan di Perairan teluk Lampung ditinjau dari perspektif sosiologisnya, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta koordinasi yang dilakukan antara DKP Provinsi Lampung, TNI AL dan Dit Polair Polda Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara sebagai sumber data primer dan pengumpulan dokumen, buku serta jurnal serta materi audio dan visual sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertama, ditinjau dari perspektif sosiologisnya, kegiatan penangkapan menggunakan bom ikan merupakan tradisi yang ilegal secara hukum dan tergolong tradisi yang disfungsional yang tetap dipertahankan sehingga dibutuhkan kearifan lokal untuk mencegah dan menghukum pelakunya; kedua, Peran DKP dalam penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan adalah peranan nyata yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti pembinaan, penyuluhan dan koordinasi; dan ketiga, koordinasi yang dilakukan oleh DKP Provinsi Lampung, TNI AL dan Dit Polair Polda Lampung sudah terjalin cukup baik dalam hal patroli pengawasan di perairan namun dibutuhkannya kepercayaan, kepemimpinan serta kolaborasi agar terwujud koordinasi yang baik antara penegak hukum.

Kata Kunci : Peran; Penegakan Hukum; Bom Ikan; Teluk Lampung

Abstract -- Lampung waters have marine and fisheries resources are large with high ecosystem productivity. Given the potential for fisheries and marine resources is an asset that can support the country’s economy, the broad waters become liable to the management and safekeeping of all activities in the waters violations. This study aims to analyze the role of law enforcement against blast fishing by fishermen in the waters of The Gulf of Lampung in terms of sociological perspective, role of marine and Fisheries Agency of Lampung Province and coordination between DKP Lampung Province, Navy and Directorate of Polda Lampung Polair. The method used in this research is descriptive analysis with qualitative approach. Data collection techniques is made by observation and interview as the primary data source and collection of documents, books and journals as well as audio and visual material as a secondary data source. This research was conducted in November 2016 in the Province of Lampung. The results of this study found that the first, in terms in sociological perspective, fishing activity using fish bombs is a tradition that is legally and illegaly classified as dysfunctional tradition that is maintained so that the local wisdom needed to prevent and punish perpetrators; second, the role of the DKP in law enforcement against blast fishing by fishermen is the Anacted Role performed in accordance with the duties and functions such as coaching., counseling and coordination; and third, coordination conducted by DKP Lampung Province, Navy, Directorate of Polda Lampung Polair already established quite well in terms of surveillance patrol in the waters, but the need for trust, leadership and collaboration in order to realize better coordination between law enforcement agencies.

Keywords : Role, Law Enforcement, a Bomb Fish, The Gulf of Lampung