Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/JKT)
DOI:
https://doi.org/10.56555/sps.v4i3.290Abstract
Abstrak -- Berdasarkan UU RI No.34 tahun 2004 Tentang TNI Tugas TNI AL, pada pasal 9 ayat (e); Melaksanakan Dawilhanla. Implementasi dari Dawilhanla adalah pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Binpotmar, yang dilaksanakan Lantamal III/JKT di Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini di wilayah pesisir yang diwakili oleh Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teliknaga dan Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk.Tujuan dari Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut adalah: Dalam perspektif kepentingan Hanneg bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Laut, dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Tujuan umum dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut oleh Lantamal III/JKT Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Di Kabupaten Tangerang, Banten. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran bela negara di wilayah pesisir masih rendah dikarenakan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir belum sesuai dengan teori strategi pemberdayaan yang disampaikan oleh Suharto dalam strategi pemberdayaan dengan 5P, selain itu juga pelaksanaan sinergitas tidak dilaksanakan secara berkesinambungan, hal tersebut belum sesuai dengan teori sinergitas menurut Hampdan-Turner dan menurut F.M. Hartanto. Kesimpulan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesadaran bela negara di wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang, belum berhasil.
Kata kunci: Lantamal III/JKT, Kesadaran Bela Negara, Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut
Abstract -- Based on the Republic of Indonesia Law No.34 of 2004 concerning TNI, the task of the Navy, in Article 9 paragraph (e); Carry out Dawilhanla. The implementation of Dawilhanla was empowerment of coastal communities through Binpotmar, which was carried out by Lantamal III / JKT in Tangerang Regency, Banten in this case in the coastal area represented by Tanjung Pasir Village, Teliknaga District and Tanjung Anom Village, Mauk District. The purpose of Organizing Empowerment of Marine Defense Areas is: In the perspective of Hanneg's interests, it aims to prepare the area of marine defense and its supporting forces early in order to win the war. In the perspective of public interest aims to help overcome community difficulties and improve the welfare of the maritime community. In the perspective of the interests of the TNI, it aims to achieve the main task of the Navy, in increasing awareness of defense of the state The general purpose of this study was to analyze the Empowerment Strategy of the Sea Defense Region by Lantamal III / JKT in Increasing the National Defense Awareness in Tangerang Regency, Banten. Research uses qualitative methods. Data obtained from the informants determined and then analyzed by qualitative analysis techniques. The results showed that awareness of defending the country in coastal areas was still low because in carrying out the empowerment of coastal communities not in accordance with the theory of empowerment strategies delivered by Suharto in empowerment strategies with 5P, besides that the implementation of synergy was not carried out continuously, it was not in accordance with the theory synergy according to Hampdan-Turner and according to FM Hartanto. The conclusion of the implementation of the strategy of empowering coastal communities in increasing awareness of defense of the country in coastal areas in Tangerang Regency has not been successful.
Key Words: Lantamal III / JKT, National Defense Awareness, Marine Defense Area Empowerment Strategy
References
Daftar Pustaka
Buku
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta, 2015).
Glueck William F & Jauch Lawrence R, 1989, “Manajemen dan Strategis Kebijakan Perusahaan”. Jakarta: Erlangga
Charles Hampden dan Turner. 1990. “Corporate Culture for Competitive Edge” A User Guide: London, The Economics Publication,p. 9-10.
Harmona Daulay, 2006. “Pemberdayaan Perempuan” Studi Kasus Pedagang Jamu di Gading Johor Medan. Jurnal Harmoni Sosial, Volume I Nomor I, September 2006
Slamet.2003. “Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi”. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
HAW, Widjaja.2003. “Otonomi Desa”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Anwas, Oos. M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Intenet
Adzkira ibrahim, “Pengertian Strategi dan Perbedaannya Dengan Taktik” diakses dari https://pengertiandefinisi.com/pengertian-strategi-dan-perbedaannya-dengan-taktik, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 21.00
Cashman.2014. Pengertian Sinergi adalah Membangun dan Memastikan Hubungan. Diakses dari https://prezi.com/omztodlpnnqj/pengertian-sinergi-adalah-membangun-dan-memastikan-hubungan/ pada tanggal 31 Juli 2018.
Rendra Drago, pengertian pemberdayaan, diakses dari https://www.scribd.com/doc/67984298/Pengertian-Pemberdayaan, pada tanggal 31 Juli 2018.
Eprints Stain Kudus, diakses dari http://eprints.stainkudus.ac.id/215/5/005.%20BAB%20II.pdf. Pada tanggal 31 Juli 2018.
Indonesiastudents.com, 4 Pengertian Pemberdayaan Menurut Para Ahli Lengkap, diakses dari http://www.indonesiastudents.com/pengertian-pemberdayaan-menurut-para-ahli/, pada tanggal 31 Juli 2018.
Bela Negara. Membangun Watak Bangsa. Diakses dari https://belanegarari.com/2009/03/02/nilai-nilai-bela-negara/ pada tanggal 1 Agustus 2018.
Peraturan/Undang-Undang
Peraturan Kasal Nomor Perkasal/39/VII/2011, tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
