Evaluasi Kebijakan Dukungan High Speed Diesel (HSD) untuk Operasi KRI di Wilayah Kerja Lantamal III Jakarta Tahun 2013-2015
DOI:
https://doi.org/10.56555/sps.v3i2.9Abstract
Absatrak--TNI Angkatan Laut bertugas untuk melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum,dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Lantamal III sebagai pendukung operasi pengamanan wilayah yuridiksi Nasional diwilayahnya membutuhkan alutsista KRI handal yang siap tempur. Kebutuhan yang sangat mendasar bagi operasionalisasi KRI adalah ketersediaan bahan bakar minyak jenis HSD. Selama ini, dukungan HSD sangat kurang hingga berdampak terhadap operasional KRI. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pedekatan kualitatif. Untuk evaluasi kebijakan digunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Badjuri dan Yuwono (2002) yang meliputi pencapaian tujuan dan akuntabilitas kebijakan yang telah diimplementasikan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang akan datang. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan dukungan HSD masih bersifat terbatas, akuntabilitas dalam proses perencanaan masih belum sesuai, serta kondisi yang ada belum dijadikan bahan masukan untuk penentuan kebijakan selanjutnya. Di sisi lain,akibat dari kurangnya dukungan HSD dalam operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III telah mengakibatkan reaksi dari setiap instansi untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing sesuai kepentingannya.Guna mengoptimalkan kebijakan dukungan HSD, maka perencanaan dalam merumuskan dukungan anggaran untuk HSD KRI agar dimaksimalkan. Dukungan dalam bentuk bentuk kuantum sehingga sasaran gelar operasional KRI yang direncanakan dapat dilaksanakan. Selain itu diperlukan peningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas sehingga kebijakan dapat diterapkan secara optimal.
Kata kunci: evaluasi kebijakan, dukungan HSD KRI, Lantamal III
Abstract--- Indonesian Navy as a part of Indonesian Armed forces has main tasks as follow, to conductsea defense, law enforcement, and security at the sea jurisdiction of the Republic of Indonesia. It is based on national and international laws. Readiness and mainstay of weapon-system is required for supporting the security of national sea jurisdictions. The basic need of Indonesian warship for sea operation activity is a fuel and its type is high speed diesel (HSD). Therefore, if we lack of HSD, it will has implications for warships operation.Qualitative method has used in this research for analyzing the policy of HSD supply for warships operation. This research uses Policy Evaluation Theory from Badjuri and Yuwono (2002) which is composed of the achievement of goals, accountability, and giving inputs for the next policy. The ways to collect data are interviews, observations and literature study. The result of this research has prevail about the achievement of goals are limited and the planning section is unaccountability. It does not appropriate with the capability, and they did not use the policy evaluation as inputs of the next policies. In the meantime, insufficient of HSD to operate Indonesian warships in areas of the 3th Navy Main Base has caused reactions from every institutions to generate their own policies. To maximize the policy of HSD supply is needed the good formulation of planning and should use quantum as a requirement form. In the end, increasing controls and accountability could make optimum of the policy.
Keywords: Policy Evaluation, Indonesian warship fuel supply, Naval BaseReferences
Daftar Pustaka
Buku
Adi.(2011). Peran komando armada RI kawasan barat dalam operasi keamanan mengatasi illegal fishing di Laut Natuna. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.
Alkin, M. C. (2004). Evaluation roots. London: Sage Publication, Inc.
Arikunto, S. &Jabar, C. S. A. (2010). Evaluasi program pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang.
Bungin, Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga University Press, Surabaya.
Creswell, J.W. (2010). Research design. pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Edisi ketiga.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn, W. (2004). Public policy analysis. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Dye, T. R. (2002). Understanding public policy. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda-karya.
Mahan, A.(1890)The influence of sea power upon history. dalam www.seapower.co.au
Sekaran, U. (2006). Metodologi penelitian untuk bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Simanjuntak, P. J. (2011). Manajemen dan evaluasi kinerja. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
Singarimbun, M. &Effendi, S. (2012). Metode penelitian survei. Jakarta: LP3ES.
Sugiono (2009). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Alfabeta
Tilaar, H. &Nugroho, R. (2008).Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tunas, B. (2010). Memahami dan memecahkan masalah dengan pende-katan sistem. Jakarta: PT. Nimas Multima.
Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Weiss, C. H. (2004). Evaluation research: Methods for assessing program effectiveness. New Jersey: Prentice Hall.
Wibayu.(2012).Implementasi dukungan logistik bahan bakar minyak kapal perang Republik Indonesia (KRI) dalam operasi keamanan laut di armada RI kawasan barat: Studi gelar operasi taring pari 2010–2012. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.
Winarno, B. (2008). Kebijakan publik: Teori dan proses. Jakarta: Buku Kita.
Regulasi
Republik Indonesia, 2004 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Republik Indonesia, 2004 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI
Mabes TNI (2014). Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan TNI No Kep/946/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014
Downloads
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
