Efektivitas Pelaksanaan Tugas Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan DKI Jakarta dalam Mendukung Kebijakan Pertahanan Negara

Authors

  • D. Pantinovan Program Studi Strategi Pertahanan Udara Universitas Pertahanan

DOI:

https://doi.org/10.33172/jspu.v3i2.66

Abstract

Abstrak - Kemhan adalah salah satu dari tiga kementerian utama yang menjadi leading sektor dalam hal pembinaan kemampuan pertahanan negara namun masih belum memiliki instansi vertikal di daerah sebagaimana dua kementerian utama lainnya. Tujuan penelitian ini untuk : pertama, menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta, kedua, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas, dan ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian menunjukkan bahwa setelah hampir lima tahun dibentuk, PTP Kemhan hingga saat ini masih bersifat adhoc atau sementara dan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya bila dihadapkan pada Kepmenhan/Permenhan yang mengatur tentang Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No 3 tahun 2002. Hal ini mengakibatkan Perwakilan PTP Kemhan belum dapat melaksanakan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem pertahanan negara yang kuat dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal1) belum didapatnya persetujuan tertulis dari Kempan dan RB terkait organisasi PTP Kemhan di daerah, 2) belum dilibatkannya pejabat Kepala Perwakilan PTP Kemhan dalam Forkopimda dan faktor internal berupa; 1) program kerja, 2) keterbatasan jumlah personel yang mengawaki 3) dan fasilitas pendukung. Upaya yang dilaksanakan adalah; 1) mengupayakan Perwakilan PTP Kemhan menjadi PTP Kemhan 2) Berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta serta 3) melaksanakan optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk mencapai efektivitas yang diinginkan dan percepatan pembentukan PTP Kemhan, agar Kemhan menyiapkan negosiator dan publikasi media massa, memprioritaskan upaya masuk ke Forkopimda, melaksanakan penguatan sisi program kerja, personel dan fasilitas.     

Kata kunci: Efektivitas, Perwakilan PTP Kemhan, Kebijakan Pertahanan Negara

Abstract - Kemhan is one of the three main ministries that are the leading sectors in terms of the country's defense capacity building but still do not have vertical agencies in the region as well as the other two ministries. The purpose of this study is to: firstly, analyze how the effectiveness of the implementation of the duties of PTP Kemhan DKI Jakarta Representative, secondly, to analyze what factors affect the effectiveness, and thirdly, how to increase effectiveness in carrying out its duties. This research uses qualitative descriptive approach where data collected through interview and literature study. In the research shows that after almost five years of establishment, PTP Kemhan until now still adhoc or temporary and not yet effective in carrying out its duties when faced with the Minister / Minister of Finance which regulates the Desk PPKP / Representative PTP Kemhan as mandated by Law No. 3 In 2002. This resulted in the PTP Kemhan Representative not being able to implement the synchronization of the central government's defense policy with the policy of the Regional Government in building a strong state defense system well. This condition is caused by external factors 1) the lack of written approval from Kempan and RB related to the organization of PTP Kemhan in the region, 2) the inclusion of the officers of PTP Kemhan Representative in Forkopimda and internal factors in the form of; 1) work program, 2) limited number of personnel manning 3) and supporting facilities. Efforts are implemented are; 1) to seek Representative PTP Kemhan PTP Kemhan 2) Coordinate with the Government of DKI Jakarta and 3) implement the optimization of the implementation of the task. To achieve the desired effectiveness and acceleration of the establishment of PTP Kemhan, Kemhan should prepare negotiators and mass media publications, prioritize efforts to enter Forkopimda, strengthen the work program, personnel and facilities.

Keywords : Effectiveness, Representative of PTP Kemhan, National Defense Policy

 

Author Biography

D. Pantinovan, Program Studi Strategi Pertahanan Udara Universitas Pertahanan

Program Studi Strategi Pertahanan Udara Universitas Pertahanan

References

Daftar Pustaka

Buku

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Creswell, John W. 2003. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Penterjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

David, Fred R. 2008. Strategic Management. Manajemen Strategis. Konsep. Edisi 10. Penerjemah : Ichsan Setiyo Budi. Jakarta : Salemba Empat.

Gibson, Ivansevich, and Donelly. 1995, Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Jilid 2, Jakarta: Binarupa Aksara.

Guttman, Robert H. and Pattie Maes, 1998. Cooperative vs. Competitive Multi-Agent Negotiations.

Hadjito, Dydiet. 2001.Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

J. Supranto. 2009. Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.

Kersten, Gregory E et. Al. 2002. E-negotiations: Towards Engineering of Technology-based Social Processes.

Lexy J., Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Martono, Nanang. 2015. Metode Penelitian Sosial. Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moenir, A S. 1997. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian, Jakarta: PT Gunung Agung.

Moekijat. 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju.

Moekijat. 2008. Analisis Jabatan. Bandung: CV. Mandar Maju.

Ndraha,Taliziduhu. 2000. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.

Oliver, David. 2010. How To Negotiate Effectively. Kogan Page.

Prawirosentono, Suyadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kebijakan Kinerja Karyawan. Kiat Mambangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta: BPFE.

Paurobally, S., Turner, P.J. and Jennings, N. R. 2003. Automating negotiation for m-services IEEE Trans on Systems, Man and Cybernetics (Part A).

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. Pengantar Manajemen. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Richard M. Steers. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga

Siswanto. 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: CV Alfabeta.

________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: CV Alfabeta.

________. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.

________. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.

Suharno. 2009. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta.

Steers Richard. M. 2005. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga

Stephen P. Robbins. 2015. Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi, Jakarta: Arcan.

Tika, Moh. Pabundu. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin, Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan/Perundangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan.

Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 18 tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan.

Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 1 tahun 2017 tentang Perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah.

Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/012/VIII/1988 Tentang Penetapan Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah.

Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor KEP/1019/M/XII/2011, Road Map Reformasi Birokrasi, Kemhan RI, 2012.

Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan.

Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/342/M/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan.

Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/520.a/VI/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan.

Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/1255/M/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016.

Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/47/M/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan.

Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/435/M/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017.

Surat Keputusan Nomor : Skep/1357/VIII/ 1988 Tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah.

Naskah Sinergitas Komponen Pertahanan Negara Dalam Pembangunan Di Daerah Guna Mendukung Hanneg, 2016. Jakrta : Kemhan.

Surat Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Nomor : R/1264/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perkembangan Reklamasi di P. Batam.

Internet

http://belanegara.kemhan.go.id/ diklatbelanegara/opini/3.

http//www.beritamalukuonline.com/2015/06/ketinggian-jembatan-merah-putih-ambon.html

http://www.jakarta.go.id

http://kodamjaya-tniad.mil.id.

http://www.menpan.go.id.

http://www.menpan.go.id/kedeputian-reformasi-birokrasi/60-berita/1350-bpkp-pangkas-149-jabatan-struktural-menjadi-auditor.

Downloads

Additional Files

Published

2017-07-21