IMPLEMENTASI TAHAPAN OFSET PERTAHANAN PADA PENGADAAN SIMULATOR SUKHOI DAN DEGAUSSING DI KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Siti Lutfiyanah,, Jupriyanto Jupriyanto, Danardono Sulistyo Adji

Abstract


Abstrak - Pengadaan Alpalhankam dengan mekanisme ofset pertahanan merupakan salah satu langkah pemerintah agar Industri Pertahanan dapat mandiri. Dengan mekanisme ofset diharapkan Industri Pertahanan dapat belajar teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi Alpalhankam untuk kemandirian Industri Pertahanan di masa mendatang. Pengadaan Simulator Sukhoi dan Degaussing merupakan salah satu pengadaan dengan mekanisme ofset pertahanan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Ada 3 (tiga) tahapan yang harus  dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dalam pengadaan tersebut; pra-implementasi, implementasi, dan paska implementasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2014. Saat ini, pengadaan tersebut masih berada pada tahap pertama yaitu pra-implementasi. Penelitian ini menganalisa apakah tahapan ofset pertahanan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada tahapan ofset pertahanan pengadaan Simulator Sukhoi dan Degaussing  dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan. Data diambil dari analisa dokumen pengadaan, studi literatur, dan wawancara. Temuan dalam penelitian ini adalah implementasi tahapan ofset pertahanan pada pengadaan simulator Sukhoi dan Degaussing yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan ofset pertahanan yang sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Penelitian ini berfokus kepada tahapan pra-implementasi pengadaan simulator Sukhoi dan degaussing. Penelitian tentang tahapan pengadaan Alpalhankam lain dibutuhkan agar mendapat hasil yang lebih kaya tentang pelaksanaan implementasi tahapan ofset pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan.

Kata kunci: ofset pertahanan, pengadaan Alpalhankam, Simulator Sukhoi, degaussing, implementasi kebijakan, PP. No. 76 tahun 2014

 

Abstract - Defense equipment procurement by using defense offset mechanism is a government step towards self-reliant defense industry. By defense offset mechanism, it is expected that defense industries can learn required technology needed in the development of defense equipment technologies for future defense industries. Procurement of Sukhoi simulator and Degaussing is one of the defense procurement by offset mechanism that is being conducted by the Ministry of Defence. There are three (3) phases to be implemented in the procurement; pre-implementation, implementation, and post implementation. This is based on Government Regulation No. 76/2014. Currently, the procurement is still at the first stage; pre-implementation. This study analyzes whether this defense offset phase has been implemented in accordance with applicable laws and regulations. This study uses a qualitative approach with case studies on the stages of defense offset procurement conducted in Sukhoi simulator and degaussing procurements by using the framework of policy implementation. Data was drawn from analysis of procurement documents, literature, and interviews. The study shows that pre-implementation stage in the procurement of Sukhoi simulator and Degaussing is in accordance with Government Regulation No. 76/ 2014. This study shows that the defense offset phase is in conformity with the existing policy. However, further researches on implementation stages on other defense equipment procurements are still needed in the future.

Keywords: defense offset, defense equipment procurement, sukhoi simulator, degaussing, policy implementation, government regulation no. 76/2014 


Full Text:

PDF

References


Buku

Bitzinger, Richard A. 2009. The Modern Defense Industry. California: Praeger Security

Brandt, Craig M. 2005. Fundamentals of Miltary Logistics: A Primer of the Logistic Infrastructure. Ohio: Defense Institute of Security Assistance Management

Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Gaffar, Afan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar.

Gerston, Larry N. 2010. Public Policy Making: Process and Principles. London: M. E. Sharpe

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy for the Developing Countries. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Purwanto, Erwan A & Sulistyastuti, Dyah R. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Rogerson. 1995. “Incentive Models Of The Defense Procurement Process”. Handbook Of Defense Economics, hal. 318

Sadler, Todd & Hartley, Keith. 2007. Handbook of Defense Economics Vol 2, hal. 963, 982, dan 1161

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad

Wahab, Solichin A. W. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Wahyuni, Sari. 2012. Qualitative Research Method: Theory and Practice. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Yusgiantoro, Purnomo. 2014. Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Jurnal

A.T. Kearney. (2013). GCC-Defense Offset Programs: The Thrillion-Dollar Opportunity

Bureau of Industry and Security. 2009. Ofsets in Defense Trade. Fourteenth Study Conducted Pursuant to Section 309 of the Defense Production Act of 1950, as Amended U.S. Department of Commerce

Choi, Hee Jun. (2009). Technology Transfer Issues and a New Technology Transfer Model. The journal of Technology Studies

DAPA (2011). Defense Project Management Regulations, ROK Defense Acquisition Procurement Administration

DISAM. (1996). The Management of Security Assistance. The Defense Institute of Security Assistance Management, 16th Edition

Guest, Greg, et.al. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. Sage Publication

Kirchwehm, Heinz. (2014). Why Failed So Often the Offset Part of a Defence Procurement Deal? – A Case Study Based Examination. Business Management and Strategy, Vol. 5, No. 2

Muradi. 2008. Praktik-praktik Defense Ofset di Indonesia.

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/praktik_defense_ofset_indonesia.pdf, diakses pada 9 September 2015

Weida, W. (1986), Paying for Weapons: Politics and Economics of Counter trade and Offsets, Frost & Sullivan Press

Yang, Chyan dan Colonel Wang, Tsung-Cheng. (2006). Interactive Decision-Making for the International Arms Trade: the Ofset Life Cycle Model. The DISAM Journal

Perundang-undang

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Doktrin Pertahanan Negara 2014

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008

Peraturan Menteri Pertahanan 19 tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama

Peraturan Menteri Pertahanan No. 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden No. 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Daring/Online

Defense ofsets: From ‘contractual burden’ to competitive weapon, http://www.mckinsey.com/insights/public_sectordefense_ofsets_from_contractual_burden_to_competitive_weapon, diakses pada 1 Juli 2015

Menhan RI : Meski Pejabat Telah Berganti Namun Cita-Cita Renstra Bangkuathan Harus Terus Berjalan, http://puskompublik.Kemhan.go.id/post-menhan-ri---meski-pejabat-telah-berganti-namun-citacita-renstra-bangkuathan-harus-terus-berjalan.html, diakses pada 7 Juli 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My StatCounter