ANALISIS RESOLUSI KONFLIK PEMBANGUNAN FLY OVER MALL BOEMI KEDATON (MBK) DI BANDAR LAMPUNG

Abstract

Konflik kepentingan antarpemerintah daerah seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan pembangunan baik fisik dan non-fisik yang jika tidak ditangani dengan tepat, akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah. Pembangunan fly over Mall Boemi Kedaton di Bandar Lampung sempat menimbulkan konflik antara Walikota Bandar Lampung dan Gubernur Lampung. Pembangunan fly over yang dilakukan oleh Walikota Bandar Lampung ini dilakukan di ruas jalan nasional, sehingga membutuhkan izin tertulis dari Kementerian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif diaksanakan pada bulan September 2019 hingga November 2019 bertempat di Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi konflik yang terjadi pada pembangunan fly over MBK di Bandar Lampung: (1) Wewenang Jalan dan Perizinan, (2) Hibah Jalan Nasional, (3) Pemberitaan Media Massa, dan (4) Tahun Politik. Konflik terjadi karena adanya tumpang tindih wewenang yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu juga karena kurangnya koordinasi antara Walikota Bandar Lampung dan Gubernur Lampung terkait dengan perizinan pengelolaan jalan nasional, serta persyaratan pembangunan yang harus disesuaikan dengan Kementerian.