PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA

Abstract

Bela Negara merupakan salah satu strategi nasional yang penting dalam menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan. Bela Negara sesuai amanah Undang-Undang NKRI 1945 merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Upaya Bela Negara bagi warga negara dapat dilakukan salah satunya melalui profesi . Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan professional karir yang duduk dalam pemerintahan dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diembannya. Berbagai ancaman yang di hadapi bangsa Indonesia semakin kompleks dan berkembang termasuk ancaman radikalisme yang memiliki dampak dan spektrum yang luas. Salah satu upaya dalam menangkal penyebaran paham radikalisme di kalangan pegawai Aparatur Sipil Negara adalah melalui jalur pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal. Tujuan penelitian ini berusaha untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendidikan Bela Negara di lingkungan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam upaya menangkal penyebaran paham radikalisme. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan Pendidikan Bela Negara yang di lakukan di lingkungan pegawai ASN belum di sertai dengan adanya Grand Design secara nasional, dan pendidikan Bela Negara yang dilakukan di lingkungan pegawai ASN baru pada tingkat dasar dan secara bertahap baru pada tahun 2020 pendidikan Bela Negara akan di implementasikan secara bertingkat dan berlanjut pada diklat Pendidikan Kepemimpinan Pengawas dan Pendidikan Kepemimpinan Administrator. Upaya menangkal penyebaran paham radikalisme di lingkungan pegawai ASN tidak hanya efektif melalui jalur pendidikan namun harus dibarengi dengan adanya fungsi pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal agar upaya penangkalan tidak lagi hanya bersifat pasif reaktif namun dapat di ubah menjadi aktif partisipatif. Kolaborasi pengawasan eksternal melalui jalur pengaduan masyarakat di portal Lapor! dan ADUASN.ID di barengi dengan upaya penguatan tugas dan fungsi pengawasan internal Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP).