Pelibatan Aparat TNI Dalam Tugas Perbantuan Kepada Polri (Studi Kasus Konflik Penertiban Komplek Kalijodo di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016)

Abstract

Abstrak -- Penelitian ini membahas konflik yang terjadi dalam penertiban Komplek Kalijodo yang terkenal sebagai tempat premanisme, perjudian ilegal, tempat penjualan minuman keras, peredaran narkoba, dan sebagai lokasi prostitusi karena berada di tanah milik negara, yang hendak dikembalikan fungsinya oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menjadikannya sebagai Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Dalam penertiban Komplek Kalijodo Pemprov DKI Jakarta mendapat perlawanan keras dari masyarakat yang terdampak sehingga melibatkan Polda Metro Jaya yang diback-up aparat TNI dari Kodam Jaya dalam pengamanannya. Penelitian ini menggunakan  metodologi kualitatif-deskriptif analitis untuk menganalisis eskalasi konflik yang terjadi dengan menggunakan teori eskalasi konflik Glasl dan menganalisis legalitas pelibatan aparat TNI dalam membantu pengamanan penertiban tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan eskalasi konflik dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo mencapai tahap 6 (Strategy Of Threat) pada tahapan teori eskalasi konflik Glasl dan legalitas pelibatan Aparat TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penertiban Komplek Kalijodo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kata Kunci: Penertiban Komplek Kalijodo, Eskalasi Konflik, Aparat TNI, Tugas Perbantuan.

Abstract -- This study talks about the conflict happened in the Kalijdo Complex relocation which was known for its thuggery, illegal gambling, alcohols, drugs distribution, and prostitution. Kalijodo complex is located on the government land which the initial function as open green space and child-friendly public space will be restored by the local government. The affected community opposed the relocation effort by the local government, resulting in the involvement of the Polda Metro Jaya with TNI personnel from the Kodam Jaya as a back-up for security purpose. The method of this study is a descriptive analyze-qualitative method. The aim of this study is analyzing the conflict escalation that happened in the relocation with Glasl conflict escalation theory, and analyzing the legality of Indonesia Arm Forces, from the Kodam Jaya, intervention in helping the Polda Metro Jaya on securing the relocation process. The result of this study shows that the case of Kalijodo Complex relocation is on the 6th level of Glasl conflict escalation theory (strategy of threat), and the legality of the intervention of Kodam Jaya in the aid-giving assignment towards the Polda Metro Jaya in the Kalijodo complex relocation’s security and orderliness based on the UU No. 34 the year 2004 and the UU No. 2 the year 2002.

Key Words: Kalijodo Complex relocation, conflict escalation, Indonesia Arm Forces personnel, aid-giving assignment