Pelibatan Aparat TNI Dalam Tugas Perbantuan Kepada Polri (Studi Kasus Konflik Penertiban Komplek Kalijodo di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016)
Abstract
Abstrak -- Penelitian ini membahas konflik yang terjadi dalam penertiban Komplek Kalijodo yang terkenal sebagai tempat premanisme, perjudian ilegal, tempat penjualan minuman keras, peredaran narkoba, dan sebagai lokasi prostitusi karena berada di tanah milik negara, yang hendak dikembalikan fungsinya oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menjadikannya sebagai Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Dalam penertiban Komplek Kalijodo Pemprov DKI Jakarta mendapat perlawanan keras dari masyarakat yang terdampak sehingga melibatkan Polda Metro Jaya yang diback-up aparat TNI dari Kodam Jaya dalam pengamanannya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif analitis untuk menganalisis eskalasi konflik yang terjadi dengan menggunakan teori eskalasi konflik Glasl dan menganalisis legalitas pelibatan aparat TNI dalam membantu pengamanan penertiban tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan eskalasi konflik dalam kasus penertiban Komplek Kalijodo mencapai tahap 6 (Strategy Of Threat) pada tahapan teori eskalasi konflik Glasl dan legalitas pelibatan Aparat TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penertiban Komplek Kalijodo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Kata Kunci: Penertiban Komplek Kalijodo, Eskalasi Konflik, Aparat TNI, Tugas Perbantuan.
Abstract -- This study talks about the conflict happened in the Kalijdo Complex relocation which was known for its thuggery, illegal gambling, alcohols, drugs distribution, and prostitution. Kalijodo complex is located on the government land which the initial function as open green space and child-friendly public space will be restored by the local government. The affected community opposed the relocation effort by the local government, resulting in the involvement of the Polda Metro Jaya with TNI personnel from the Kodam Jaya as a back-up for security purpose. The method of this study is a descriptive analyze-qualitative method. The aim of this study is analyzing the conflict escalation that happened in the relocation with Glasl conflict escalation theory, and analyzing the legality of Indonesia Arm Forces, from the Kodam Jaya, intervention in helping the Polda Metro Jaya on securing the relocation process. The result of this study shows that the case of Kalijodo Complex relocation is on the 6th level of Glasl conflict escalation theory (strategy of threat), and the legality of the intervention of Kodam Jaya in the aid-giving assignment towards the Polda Metro Jaya in the Kalijodo complex relocation’s security and orderliness based on the UU No. 34 the year 2004 and the UU No. 2 the year 2002.
Key Words: Kalijodo Complex relocation, conflict escalation, Indonesia Arm Forces personnel, aid-giving assignment
References
Daftar Pustaka
Buku
Badan Pusat Statistik Kota Administrasi jakarta Utara (2016). Statistik Daerah Kecamatan Penjaringan 2016. Katalog BPS 1101002. 3175010
Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat (2016). Statistik Daerah Tambora 2016. Katalog BPS 1102002. 3174050.
Creswell, John C. (2015). Penelitian Kualitiatif & desain riset, Memilih di antara Lima Pendekatan. Edisi Ke-3. Cetakan I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ho-Won Jeong, (2010), Conflict Management and Resolution: An Introduction. Routledge: New York, Hal. 03
Malik, Ichsan. et.al (2016), Buku Pelatihan Asesor, Konflik Tenurial Dan Hutan Adat (Paktha). Direktorat Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
Moleong, Lexy J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya
Murti, Krishna. (2004). Geger Kalijodo, Kisah Polisi Dan Mediasi Konflik. Ideapress, Jakarta.
Noor, J. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Renier, G.J. 1997. History its purpose and method (terjemahan Muin Umar). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sulistyo, Hermawan. (2009). Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society. Jakarta: Pensil 324
Wibawa, Samodra. (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
Widjojo, Agus (2007). Reformasi TNI. Dalam Al Araf, Anton Aliabbas (eds). TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik. Penerbit: Bandung: Program Magister Studi Pertahanan ITB
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Cetakan Kedua, CAPS. Yogyakarta
Jurnal, Dokumen, Naskah, Paper
Prasetyono, Edy. (2005). Keamanan Nasional: Tataran Kewenangan, Penggunaan Instrumen Keamanan, dan Keamanan Manusia. WPI 062. CSIS Working Paper Series. Jakarta.
Subekti, dkk (2016). Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada Polri Di Wilayah DKI Jakarta. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
Surat DR (HC) A.M. Fatwa, anggota DPD RI/MPR. No. 129/AMF/V/2016. Tanggal 2 Mei 2016. Tentang Keterlibatan TNI Dalam Penggusuran Rakyat.
Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. No. B/1124/M/VI/2016. Tanggal 23 Juni 2016.Tentang Jawaban Surat DR (HC) A.M. Fatwa Tentang Keterlibatan TNI.
Undang-Undang, Perpres, Inpres, PP, Permen, Perda, Perkasad, Perkap, Pergub
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja,dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.
Surat Kabar Online
Antara News. Com. Khairany, Rr Comea. 4 Mei 2015. Pemprov DKI bentuk pokja "5 tertib Jakarta"
http://www.antaranews.com/berita/494332/pemprov-dki-bentuk-pokja-5-tertib-jakarta. Diakses pada 13 Oktober 2017, pukul 12.37 Wib.
Kompas.Com. Aziza, Kurnia Sari. 23 Februari 2016. Ahok Katakan Gugatan Warga Kalijodo Ke PTUN Tak Hambat Penertiban.
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/23/10051081/Ahok. Katakan.Gugatan.Warga.Kalijodo.ke.PTUN.Tak.Hambat.PenertibanDiakses 24 agustus 2017.
