Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Abstract
Abstrak – Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan konflik tambang emas yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. Konflik terjadi karena penolakan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT SMN. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik, eskalasi konflik Glasl dan teori peran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek telah sampai pada tahap images and coalitions sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan konflik terletak pada proses pencegahan konflik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang ada di lapangan serta memberikan fasilitasi dan koordinasi terhadap proses-proses penanganan permasalahan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dalam hal meredam potensi konflik dan pembangunan sistem peringatan dini. Pemerintah Daerah juga belum melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik.
Kata kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penanganan Konflik, Pencegahan Konflik.
Abstract – This research analyze about the role of Local Government of Trenggalek Regency in handling gold mine conflict which happened in Dukuh Village, Watulimo Subdistrict, Trenggalek Regency, East Java Province 2016-2017. This conflict occurred because of the community's rejection of mining activities of PT SMN. This research used conflict theory, conflict management theory and role theory with reference to Dynamic Framework of Prevention and Conflict Resolution. The research method used is qualitative descriptive analytical method. The result of the research shows that conflict dynamics in Trenggalek Regency is at the stage of images / coalitions so that it requires the role of Local Government in the process of settlement in the form of mediation. The role of the Local Government of Trenggalek Regency in the handling of conflicts lies in the process of conflict prevention which is done by collecting data and information related to existing problems in the field as well as providing facilitation and coordination to the process of handling the problems. However, in practice, there are still some actions that have not been fully implemented by the local government in terms of reducing the potential for conflict and the development of early warning systems. The local government has also not conducted conflict management well, which is indicated by the lack of approaches to the conflicting parties.
Keywords : Role, Local Government, Conflict Management, Conflict Prevention.
References
Daftar Pustaka
Buku
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Brown, M, E. (1996). The international dimentions of internal conflict. Massachussets : MIT Press.
Butler, Michael. (2009). International conflict management. New York : Routledge.
Chrisbiantoro., Azhar, Haris., & Munir, Syamsul. (2014). Tragedi Sape Bima : Mengungkap fakta pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jakarta : Kontras.
Coser, Lewis. (1956). The function of social conflict. New York : Free Press.
Creswell, John. (2015). Penelitian kualitatif dan desain riset : memilih diantara lima pendekatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Dwidjowijoto, R.N. (2007). Analisis kebijakan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo-Gramedia.
Fisher, Simon., Abdi, Dekha, I., Ludin, Jawed., Smith, Richard., Williams, Steve., & Williams, Sue. (2001). Mengelola konflik : Ketrampilan dan strategi untuk bertindak. Jakarta : The British Council, ZED Books.
Fisher, R. J. (2011). Methods of third party intervention. Opladen : Barbara Budrich Publishers.
Galtung, Johan & Webel. (2007). Handbook of peace and conflict studies. New York: Routledge.
Glasl, Friedrich. (1999). Confronting conflict. Bristol : Hawthorn Press. lihat juga dalam Thomas Jordan, F. Glasl. Konflik Management, ein handbuch fur fuhrungskrafte beranterinnen und berater (Resensi buku), International journal of conflict management, Vol. 8:2, 1997, hlm. 170-174.
Herdiansyah, Heris. (2014). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta : Salemba Humanika.
Jimung, Martin. (2005). Politik lokal, dan pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi daerah. Jakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
Karim, Mochammad, F. (2010). The end of the future : Rahasia di balik peperangan, kehancuran dan kiamat di masa depan. Jakarta : NF Media Center.
Malik, Ichsan. (2007). Bergerak bersama mencegah konflik. Jakarta : Institut Titian Perdamaian.
Mason, Simon & Sandra Rychard. (2005). Conflict analysis tools. Bern: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Conflict Prevention and Transformation Division (COPRET).
Miles, Matthew, B., Huberman, and Saldana, Johny (2014) Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Singapur: SAGE Publications Inc.,
Pasolong, Harbani. (2008). Kepemimpinan birokrasi. Bandung : Alfabeta.
Raho, Bernard. (2007). Teori sosiologi modern. Jakarta: Prestasi Pusaka.
Rusdiana. (2015). Manajemen konflik (ed 1). Bandung : Pustaka Setia.
Silaen, Victor (2006). Gerakan sosial baru : perlawanan komunitas lokal pada kasus Indorayon Toba Samosir. Yogyakarta. Ire Press p 236.
Stewart, Francis. (2002). Horizontal inequalities : A neglected dimention of development. QEH Working Paper Series No. 81. Oxford : Queen Elisabeth House.
Susan, Novri. (2014). Pengantar sosiologi konflik (ed. revisi). Jakarta : Prenada Media Grup (Kencana).
Tirtosudarmo. (2005). Demografi dan konflik : Kegagalan Indonesia melaksanakan proyek pembangunan bangsa. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Vaughn, Jacqueline. (2007). Conflict over natual resources : a references handbook. California : ABC Clio, Inc.
Weiss, Donald, H. (2008). Menyelesaikan konflik secara bijaksana. Jakarta : Kharisma.
Jurnal
Darmono, Bambang. (2010). Konsep dan sitem keamanan nasional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. XV, No. 1, April 2010 1 – 41.
Mahrudin. (2010). Konflik kebijakan pertambangan antara pemerintah dan masyarakat di kabupaten Buton. Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 1 Nomor 1 Agustus 2010, 187-204.
Nikitina, Natalia. (2014). Mineral resource dilemma : How to balance the Interest of government, local communities and abiotic nature. Journal of Environmental Research and Public Health. II, 8632-8644.
Ramadhan, Dian T., Arif, B., Soemarno, W., S. (2014). Resolusi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan (Studi kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 12 No. 2, 92-104.
Regus, Maximus. (2011). Tambang dan Perlawanan rakyat : studi kasus tambang di manggarai NTT. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 16, No. 1 Januari 2011: 1-26.
Satriani, Septi. (2015). Hubungan negara-warga dan demokrasi lokal : Studi konflik tambang di Bima. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 12 No. 2 Desember 2015. Jakarta: LIPI
Usboko, Ignasius. (2016). Role players analysis dalam konflik pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Politika, Vol. 7. No. 1 April 2016, 1- 21.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penerbitan Izin Lingkungan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/144/35.03.001.3/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/305/35.03.001.3/2017 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
