Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal Dengan Pemilik Tambang Batuan Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Gerakan Jalur Tambang, Tahun 2017-2018)

Abstract

Abstrak -- Latar belakang penelitian ini akibat adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar jalur angkut tambang. Kerusakan jalan akibat muatan truk tronton yang berlebihan membuat jalanan berdebu. Ditambah lagi tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sehingga, tidak dapat dipungkiri kondisi seperti ini juga turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi. Selama ini masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi dan tuntutan, terkadang sudah sampai tahap gesekan antar kelompok. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik yang terjadi di kawasan jalur angkut tambang Parung Panjang telah sampai pada tahap ke 4 dari tahapan konflik yaitu pada tahap images and coalitions, sehingga peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam proses pencegahan konflik agar tidak terjadi peningkatan eskalasi diwilayah tersebut. Sedangkan, peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini dalam pencegahan konflik belum bekerja secara maksimal. Peran pemerintah daerah juga belum maksimal dalam melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga, langkah awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menata ulang jalur keluar masuk kendaraan angkut tambang.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Konfik Horizontal, Pencegahan Konflik

Abstract -- The background of this research is due to the impact felt by the community around the hauling road. Road damage due to excessive load of trailer truck makes the streets dusty. Coupled with the level of traffic accidents resulting in fatalities. So, it is undeniable that this condition also contributes to escalating conflict. During this time the community has taken several actions and demands, sometimes it has reached the stage of friction between groups. This study uses a qualitative methodology with a descriptive approach. The results showed that the potential conflict which occurred in Parung Panjang hauling area reached at stage 4 of the conflict stage, namely in the images and coalitions stage, so the role of Regional Government is very much needed in the conflict prevention process so that escalation would not occur in the region. Meanwhile, the role that is currently carried out by Bogor District Government in conflict prevention has not worked optimally. The role of the regional government is also not maximized in carrying out conflict management properly, as indicated by the lack of an oncoming to the conflicting parties. So, the first step that can be taken by the government is to rearrange the in and out points of the quarry transport vehicle.

Keywords: Role, Local Government, Horizontal Conflict, Conflict Prevention