Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi DKI Jakarta: Studi Kasus Pilgub Tahun 2017

Abstract

Abstrak -- Jakarta adalah episentrum pemerintahan, politik, bisnis dan ekonomi di Indonesia. Sehingga Jakarta menjadi wilayah multi etnis, suku, bangsa dan agama. Selain menjadi modal sosial hidup rukun, kondisi ini memiliki potensi benturan antar identitas. Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2014 mencatat Jakarta sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia. Namun, pilgub DKI Jakarta 2017 menghasilkan ketegangan di masyarakat akibat isu SARA dan tindakan penistaan agama. Masyarakat pun terpolarisasi berdasarkan pilihan politik dan terjadi gerakan massa. Konflik dan tindak kekerasan pun terjadi, misalnya penolakan kampanye, penolakan mensholati jenazah pendukung pasangan lain. Akibatnya indeks demokrasi Jakarta tahun 2016 turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik yang muncul pada pelaksanaan pilgub tahun 2017 serta bagaimana peran yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam melakukan upaya pencegahan konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari informan yang ditetapkan, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pencegahan konflik dilakukan secara sinergi pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sehingga potensi konflik dapat terdeteksi dan diredam sejak dini. Hasilnya di tengah polarisasi yang terjadi, pilgub berjalan aman dan lancar dengan tingkat partisipasi pemilu 75 – 77 % dari total DPT. Kesimpulan penelitian ini antara lain potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 meliputi isu SARA dan penistaan agama, netralitas ASN, profesionalitas penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu serta konflik kepentingan dan kekuasaan. Adapun peran Bakesbangpol dalam pencegahan konflik pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terdiri dari meredam potensi konflik dan membangun sistem deteksi dan peringatan dini konflik.

Kata kunci: peran, badan kesatuan bangsa dan politik, pencegahan, konflik, pemilihan gubernur

Abstract -- Jakarta is government, politics, business, and economic epicentrum of Indonesia. Thus, Jakarta becomes multi-ethnical, tribe, and religion. In addition for being social capital in living in harmony, this condition has potential conflict among identities. Since 2014, Indonesia Democratic Index showed that Jakarta is the most democratic province in Indonesia. However, Governor election in 2017 occurred high tension in the society caused by SARA issue and religion insults. Finally, the society was polarized based on the political choice and occurred mass movement. Conflict and violence occurred, such as campaign rejection and rejection of praying to bones which support other governor candidate. This caused the decrease of Jakarta Democratic Index in 2016. This research aims to analyze potential conflict may appear on Governor election in 2017 and how the role of National United and Politics Board to prevent the conflicts. The research uses qualitative method and using case study approach. The data was obtained from determined informant, then analyzed with the qualitative technique. The research result shows that the effort of conflict prevention was implemented in line between local government and involved stakeholders, so conflict potency can be detected and dimmed earlier. Thus on the polarized condition, government election run well with 75-77% recapitulation level of total DPT. The conclusion of the research is conflict potency on Jakarta Governor election 2017 involved SARA issue and blasphemy, public servant neutrality, professionalism of election organizers, and conflict of interest and sovereignty. Then, the role of Bakesbangpol in involving conflict prevention in Jakarta Governor election consisted of muffling potential conflict, creating detection system, and conflict early warning.

Key words: role, national united and politics board, prevention, conflict, governor election