PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARWARGA DI KECAMATAN JOHAR BARU, JAKARTA PUSAT
Abstract
Abstrak -- Angka kepadatan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sementara tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Wilayah dengan angka kepadatan penduduk yang tinggi disertai dengan besarnya angka pengangguran dapat memunculkan berbagai potensi kerawanan, salah satunya adalah konflik sosial. Kecamatan Johar Baru yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Lingkungan hidup yang kurang sehat di wilayah ini, kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, dan rusaknya pergaulan banyak anak-anak muda di wilayah ini merupakan faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik tawuran antarwarga yang selalu hanya dikarenakan hal-hal yang sepele dan tidak jelas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori peran, teori identitas sosial, teori konflik, dan teori resolusi konflik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih perlu ada optimalisasi peran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Pusat masih belum tepat sasaran. Kurang optimalnya peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tawuran antarwarga di wilayah Kecamatan Johar Baru ini dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan hanya dapat menyelesaikan konflik dalam jangka pendek, dan masih meninggalkan kondisi negative peace, bukan positive peace.
Kata Kunci: peran, pemerintah DKI Jakarta, kepadatan penduduk, konflik sosial, tawuran, Johar Baru
Abstract -- Population density figures are increasing from year to year while not accompanied by the availability of employment causing high unemployment. Regions with high population densities accompanied by large unemployment rates can create various potential vulnerabilities, one of which is social conflict. The Johar Baru sub-district located in the Central Jakarta Administrative City is one of the regions with a very high population density. Unhealthy environment in this region, population density, low education level, high unemployment, and damage to the association of many young people in this region are the factors that trigger the occurrence of conflict between citizens who are always only because of things that trivial and unclear. This study aims to determine the role of the government in resolving inter-community conflicts in Johar Baru Subdistrict, Central Jakarta. This research is a qualitative research using role theory, social identity theory, conflict theory, and conflict resolution theory. The results of this study indicate that there is still a need to optimize the role of the Provincial Government of DKI Jakarta. The results of this study indicate that the role of the government, both the DKI Jakarta Provincial Government and the Central Jakarta City Government are still not on target. The lack of optimal role of the government in resolving conflict between residents in the Johar Baru Subdistrict area is due to efforts that have only been able to resolve conflicts in the short term, and still leave negative peace conditions, not positive peace.
Keywords: role, DKI Jakarta government, population density, social conflict, brawl, Johar Baru
References
Daftar Pustaka
Buku
Ahmadi, Abu. 1999. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2017. Kecamatan Johar Baru dalam Angka Tahun 2017. Jakarta Pusat: BPS Jakarta Pusat.
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2015. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta
Malik, Ichsan. 2017. Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
___________. 2007. Training Manual Peace Building and Conflict Prevention. Jakarta: Serap.
Mangum, Maruice, Aray Block Jr. 2018. Social Science: Social Identity Theory and Public Opinions toward Immigration.
Mashud, Mustain. 2015. Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Pranadamedia Press.
Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña. 1994. Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook. Sage Publications. United States of America.
Nugroho, Riant. 2014. National Security Policy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Stoner, A.F. James. 1982. Manajemen. Jakarta: diterjemahkan Erlangga.
Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
Tadie, Jerome. 2009. Wilayah Kekerasan di Jakarta. Depok: Masup Jakarta
Tajfel, Henri. 1982. Social Psychology of Intergroup Relations, Annual Review, dalam http://web.comhem.se/u52239948/08/tajfel86.pdf diakses pada 14 Agustus 2018.
Tesis
Utami, DIta Rahma. 2015. “Pencegahan Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.” Tesis Magister. Bogor: Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.
Jurnal
Aji, Dwi Sembodo. 2017. “Kontrol Sosial Keluarga dan Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Keterlibatan Pemuda dalam Tawuran Warga di Johar Baru, Jakarta Pusat.” Jurnal Sosiologi MASYARAKATVol.22, No.2: 159-184.
Darmajanti, Linda. 2012. The Art of Violence: Arts Reconstruction of Violence Culture in Multicultural Community Urban Poor Jakarta. Depok: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Dharmawan, Arya Hadi. 2006. Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat). Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.
Gartiria Hutami & Anis Chariri, Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)
Mauliate, Abiram Benhard. 2014. ”Wilayah Tawuran dan Wilayah Damai Tawuran Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.” Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Depok: Universitas Indonesia.
Miller, W.B. 1982. Crime by Youth Gangs and Groups in the United States. Report to The Office of Juvenile Justice and Deliquency Prevention, National Institute for Juvenile Justice and Deliquency Prevention. Washington DC, US Department of Justice, dalam https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cyggus.pdf diakses pada 3 Agustus 2018.
Rahardjo, Mudja. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.
Sumarno, Setyo. 2014. Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru–Jakarta Pusat. Jakarta, dalam https://media.neliti.com/media/publications/52936-ID-problema-dan-resolusi-konflik-sosial-di.pdf diakses pada 7 Agustus 2018.
Laporan
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2014. Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) DKI Jakarta. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
Badan Standardisasi Nasional. 2004.Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Bandung: BSN.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Data Pokok Kementrian Dalam Negeri Tahun 2017. Jakarta: Pusat Data dan SIstem Informasi Sekretariat Jenderal
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia.
Peraturan Perundang-Undangan
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
