‘IANFU’ DI INDONESIA DAN NIHILNYA REKONSILIASI

Abstract

Pada masa Perang Dunia II, Jepang menerapkan sistem perbudakan seksual dan kekerasan sistematis melalui pembangunan rumah bordil atau ianjo dengan melakukan perekrutan secara paksa terhadap perempuan-perempuan lokal di wilayah yang didudukinya, termasuk Indonesia. Para perempuan yang menjadi korban sistem tersebut disebut sebagai ‘ianfu’. Pasca Perang Dunia II, Indonesia sebagai negara salah satu tempat para korban ‘ianfu’ berada belum berhasil menerapkan sikap dan kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak para mantan ‘ianfu’. Padahal, pemenuhan hak mereka sebagai korban konflik merupakan hal yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi konflik. Ditambah lagi, para korban terus melakukan tuntutan terhadap Jepang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sikap dan kebijakan Pemerintah Jepang yang selanjutnya. Artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis sikap serta kebijakan Jepang atas permasalahan ‘ianfu’. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mewawancara narasumber serta melakukan studi literatur melalui buku, tulisan ilmiah, dan artikel. Dengan menggunakan pendekatan studi resolusi konflik dan perdamaian melalui teori imposed peace milik Clark dan Johnson & Johnson dan rekonsiliasi konflik milik Ho-Won Jeong, penulis berkesimpulan bahwa sikap dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang hingga sekarang, ditambah dengan sikap dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai permasalahan ‘ianfu’ hingga saat ini telah memaksakan perdamaian kepada para korban dan belum berhasil mencapai tahapan rekonsiliasi dengan diabaikannya pemenuhan hak-hak para korban mantan ‘ianfu’ serta terjadinya penyangkalan tanggung jawab oleh Pemerintah Jepang.

Kata Kunci: Indonesia, Jepang, ‘IANFU’, Korban, Perbudakan Seksual, Rekonsiliasi