PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTARA ORGANISASI MASYARAKAT PEMUDA PANCASILA DAN FORUM BETAWI REMPUG DI JAKARTA TAHUN 2016-2018

Abstract

Keberadaan organisasi kemasyarakatan seharusnya merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tingkat keberagaman sosial yang tinggi, ormas yang berada di Jakarta menjadi beragam mulai dari ormas keagamaan, profesi, kepemudaan dan lainnya. Namun keberagaman ormas tersebut seringkali bergesekan yang diakibatkan oleh perseteruan pribadi serta kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran dan upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani konflik antara organisasi massa Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang sering terjadi di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pengambilan data meliputi teknik wawancara, penelitian lapangan dan studi pustaka yang melibatkan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Kemendagri, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta serta ormas Pemuda Pancasila dan FBR untuk memberikan fakta-fakta yang akurat dalam objek penelitian. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa: (1) Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memiliki peran dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan ormas melalui program-programnya yang bernuansa sosialisasi dan edukasi, (2) upaya penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR yang meliputi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaannya dirasa belum optimal karena tidak tepat sasaran. Sehingga pemerintah harus mereformulasikan program pembinaan ormas hingga pemantauan dan penanganan konflik dengan menambahkan subjek sasaran, yaitu level akar rumput.

Kata Kunci: Forum Betawi Rempug (FBR), Konflik, Ormas, Pemerintah, Pemuda Pancasila