RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP IKAN JENIS CANTRANG DI KOTA TEGAL

Abstract

Kota Tegal merupakan kota bahari, karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga penduduk di perbatasan Laut Jawa bekerja sebagai nelayan. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Pukat Hela terdiri dari pukat hela dasar, pukat hela pertengahan, pukat hela kembar berpapan, dan pukat dorong. Sedangkan Pukat Tarik terdiri dari pukat tarik pantai dan pukat tarik berkapal yakni dogol, scottish seines, pair seines, payang, cantrang, dan lampara dasar. Nelayan Kota Tegal mayoritas sebagai nelayan tangkap dengan alat tangkap ikan jenis cantrang, menolak Peraturan Menteri tersebut sehingga menimbulkan konflik antara nelayan Kota Tegal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan penelitian untuk menganalisis resolusi konflik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: resolusi konflik kebijakan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal melalui adanya diskresi Presiden tentang diperbolehkannya nelayan cantrang melaut kembali tanpa batasan ukuran GT dan adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 523/0005592 tanggal 13 Maret 2019 tentang Pemberian Izin Melaut dan Rekomendasi Perpanjangan Kapal Ikan 10 GT s/d ? 30 dengan Alat Tangkap Cantrang di Jawa Tengah. Kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, belum dapat diterapkan di Kota Tegal karena mayoritas nelayan dengan alat tangkap ikan jenis cantrang, sedangkan nelayan Kota Tegal diizinkan untuk melaut menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang karena adanya diskresi Presiden dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.

Kata Kunci: Alat Tangkap Ikan, Cantrang, Kebijakan Publik, Nelayan, Resolusi Konflik