Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah Daerah dalam Menangani Konflik Sosial di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus : Konflik Sosial antara Suku Samawa dengan Suku Bali Tahun 2013)
Abstract
Abstrak - Sistem deteksi dini dan resolusi konflik merupakan upaya pencegahan dan respon dini terhadap konflik yang muncul di masyarakat. Sistem ini telah tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang penanganan konflik. Pada 2013, di kabupaten Sumbawa terjadi konflik sosial antara suku Samawa dengan suku Bali. Penyebab konflik yakni adanya kesenjangan ekonomi yang kemudian memunculkan kecemburuan sosial oleh suku Samawa sebagai suku asli kepada suku pendatang yakni suku Bali. Konflik ini kemudian mengalami eskalasi pada 22 Januari 2013 yakni ketika munculnya kejanggalan di tubuh Arniati setelah mengalami kecelakaan bersama kekasihnya I Gede Eka yang berasal dari suku Bali. Kejadian ini kemudian memicu tindakan anarkis yang dilakukan oleh suku Samawa terhadap suku Bali dengan melakukan perusakan, pembakaran dan penjarahan. Konflik ini seharusnya tidak mengalami eskalasi apabila stakholders dapat menjalankan sistem deteksi dini konflik dengan optimal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana implementasi sistem deteksi dini konflik oleh pemerintah daerah NTB dalam mencegah konflik sosial antara suku Samawa dengan suku Bali di Sumbawa pada 2013. Selain itu, dibahas juga mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi sistem deteksi dini konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak optimalnya implementasi sistem deteksi dini konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dalam mencegah konflik sosial di Sumbawa pada 2013.
Kata Kunci : Konflik sosial, Implementasi Kebijakan, Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik
Abstract - Early warning and conflict resolution system is to detect and to respons the escalation of conflict that arise in the community. This system has been listed in the ministerial decree number 7 of 2012 regarding the handling of social conflicts. In 2013, in the district of Sumbawa has occured social conflicts between Samawa ethnic and Balinese ethnic. The causes of the conflict is economic inequality is felt by ethnic Samawa as the indigenous ethnic of Sumbawa againts ethnic Balinese as immigrant communities. Besides, this conflict escalated on January 22, 2013 when Arniati’s family find irregularities in her body after she got an accident with his boyfriend, I Gede Eka as Balinese ethnic. This incident extends to anarchic acts conducted by ethnic Samawa. Therefore this conflict should not be escalated if stakholders can implement the early warning systems. This study aims to analyze how the implementation of an early warning conflicts system by NTB local governments to preventing social conflicts between ethnic Samawa and ethnic Balinese in Sumbawa in 2013. In addition, this research considerations about supporting and obstacles factors in the implementation of the system. The method used is qualitative. The results of this research shows the implementation of early warning and conflict resolution by NTB local government in tackling social conflict in Sumbawa did not run optimally.
Keywords: Social Conflict, Policy Implementation, Conflict Early Warning and Conflict Resolution System
References
Daftar Pustaka
Buku, Jurnal dan Artikel
Amrullah, et al. (2013). Menguak Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa. Depok : Insos Books.
Arnado, Mary Ann M., 2012, Women’s Involvement in Conflict Early Warning Systems: Moving From Rhetoric to Reality in Mindanao, Centre for Humanitarian Dialogue.
Asnawi. (2008). Agama dan Konflik Sosial Di Lombok Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Sentra Media.
Creswell, J. W. (2009). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fischer. Martina. (2011). Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice. Advancing Conflict Transformation. The Berghhof Handbook II. Opladen/Framington Hills. Barbara Budrich Publishers.
Kriyanto, R. (2006). Teknik Praktik: Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana.
Malik, Ichsan. (2013). Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. In L. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (p. 4). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, R. (2014). Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nugroho, Bimo et al. (1999). Politik Media Mengemas Berita, Institut Studi Arus Informasi. Institut Studi Arus Informasi: Yogyakarta.
Ria. (5 Februari 2013). Pasca Konflik, Sumbawa Kembali Kondusif.
Sumber: http://linjamsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=75
Rohwerder, Brigitte, 2015, Conflict Early Warning and Early Response, GSDRC (Government, Social Development, Humanitarian, Conflict).
Stone, Marianne, 2009, Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis, Published in France Columbia University, School of International and Public Affairs – New York, USA, Security Discussion Papers Series 1
Sugiyono. (2012). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan, H. N. (2003). Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
Tim CEWERS ITP. (2006). Membangun Kapasitas untuk Sistem Peringatan & Tanggapan Dini Konflik Berbasis Jaringan. Jakarta: Institut Titian Perdamaian.
Wawancara
Agus Prasiswandy, KANIT IV INTELKAM Kabupaten Sumbawa, wawancara tanggal 28 Otober 2016
Hikmawan, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Sumbawa, wawancara tanggal 21 Oktober 2016
Lalu Suharmaji, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa, wawancara tanggal 2 November 2016
Lalu Perwira Bhakti, Kapten Inf NRP Kabupaten Sumbawa, 1 November 2016
M. Natsir, Ketua FKDM Provinsi NTB, wawancara tanggal 11 November 2016.
M. Ridha, Pimpinan Harian Umum Gaung NTB, wawancara tanggal 24 Oktober 2016
Muhammad Keniti, Wartawan Media Online, wawancara tanggal 1 November 2016
Muhammad Nasution, Kapolres Sumbawa, wawancara tanggak 27 Oktober 2016.
Yudiana Dwi M., Kepala Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan, wawancara tanggal1 November 2016
Dokumen Lembaga
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2006
Peraturan Gubernur NTB Nomor 31 Tahun 2008
Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 540 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012
Peraturan Gubernur No. 324 A Tahun 2006
PP NO. 16 Tahun 1960 Tentang Bantuan Militer
Inpres No. 2 Tahun 2013
