PEMBIAYAAN HIJAU (GREEN FINANCING) DAN ATURAN KEBIJAKAN PADA ENERGI TERBARUKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Abstract

Energi merupakan sebuah modal utama sebuah bangsa dalam mencapai visi dan misinya. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat seiring meningkatkan penduduk. berkembangnya industri, kebutuhan akan keamanan dan pertahan serta pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, energi sebagai komoditas yang strategis dan harus selalu tercukupi sering kali terkendala dalam aspek ketersediaan (Availablitiy) secara khusus bagi energi-energi fossil. Pemerintah terus berupaya dalam memenuhi ketersedian tersebut namun bukan tanpa halangan. Arah pembangunan yang berwawasan lingkungan mengharuskan pemerintah bertransisi menjadi energi yang lebih ramah lingkungan disisi lain energi ramah lingkungan yakni Energi Baru Terbarukan (EBT) masih memiliki kendala atas tingginya biaya, akses biaya, tingginya teknologi, dan payung hukum yang belum mapan. Salah satu alternatif pembiayaan energi terbarukan adalah Green Sukuk. Green Sukuk merupakan hutang yang mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan salah satunya adalah proyek EBT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencoba membahas mengenai Green Sukuk sebagai alternatif pembiayaan Energi Terbarukan serta aturan kebijakan yang mendukung Green Sukuk, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam oleh pemangku kepentingan dan penelitian ini menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai green sukuk untuk EBT belum ada, namun dalam draft RUU EBT terdapat kalimat “sumber pembiayaan lainnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan” dapat dijadikan landasan kebijakan sementara dalam melakukan investasi green sukuk EBT. Green sukuk dalam pembiayaan pengembangan EBT memiliki dampak yang besar bagi ketahanan energi khususnya dalam aspek ketersediaan dan keberlangsungan.