IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAHANAN LAUT DALAM MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DI PULAU NIPA

Authors

  • Dhonny Armandos Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan
  • Yusnaldi Yusnaldi Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan
  • Purwanto Purwanto Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

Abstract

Abstrak - Paper ini merupakan gambaran akan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 yang difokuskan pada Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura dan juga merupakan area ekonomi penting internasional (Zona Ekonomi Khusus). Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan berdasarkan empat faktor yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur organisasi, diketahui bahwa kebijakan tersebut tergolong efektif dan mendukung pembangunan sektor ekonomi (pertahanan mendukung ekonomi). Salah satu wujud konkrit dengan ditempatkannya instalasi pertahanan yang mendukung keamanan aktifitas ekonomi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No 68 Tahun 2016. Kendala yang dihadapi adalah sangat minimnya anggaran dan sumberdaya manusia dalam mendukung penerapan kebijakan pemerintah. Pemahaman pemerintah daerah sebagai penyeimbang antara porsi pertahanan dan ekonomi di Pulau Nipa merupakan isu penting yang harus dihadapi.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pertahanan mendukung ekonomi, PP No 68 Tahun 2014, Pulau Nipa.

 

Abstract - This paper provide an overview of implementation of Government Rule Number 68 Year 2014 where focusing on Nipa Island that directly adjacent to Singapore and also important as international economic area (Special Economic Zone). With policy implementation theories approach based on four factor including: 1) communication, 2) resources, 3) disposition, and 4) organizational structure, it is knownthat the policy is effective for supporting the development of economic sector (defense supports economy). The concrete form could be shown with placing of defence installation that supported the security of economic activities. Some obstacles of Government Rule Number 68 Year 2014 were faced with low financing support and human resources abilities. Understanding of local government for obligation proportions in balance of defence and economic activities in Nipa Island was one of important issue.

 

Keywords : Defense supports economy, Government Rule Number 68 Year 2014, Nipa Island, policy implementation.

Author Biographies

Dhonny Armandos, Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

Program Studi Keamanan Maritim
Universitas Pertahanan

Yusnaldi Yusnaldi, Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

Program Studi Keamanan Maritim
Universitas Pertahanan

Purwanto Purwanto, Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

Program Studi Keamanan Maritim
Universitas Pertahanan

References

Daftar Pustaka

Badan Informasi Geospasial (BIG) & Ikatan Geograf Indonesia (IGI), (2015). Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi. Jakarta

Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media

Miles & Huberman. (2009). Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI-Press

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Purwanto, (2013). Penguatan Pertahanan Negara di Laut Melalui Pemberdayaan Wilayah Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau. Tesis. Universitas Pertahanan. Bogor

Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Wahab, S.A. (2014). Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik. Jakarta : Bumi Aksara

Widiyanta, D., (2010). Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007). Jurnal Informasi, 36 (2) : 59-68

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/456

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Downloads

Published

2017-12-30