IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAHANAN LAUT DALAM MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DI PULAU NIPA
Abstrak
Abstrak - Paper ini merupakan gambaran akan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 yang difokuskan pada Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura dan juga merupakan area ekonomi penting internasional (Zona Ekonomi Khusus). Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan berdasarkan empat faktor yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur organisasi, diketahui bahwa kebijakan tersebut tergolong efektif dan mendukung pembangunan sektor ekonomi (pertahanan mendukung ekonomi). Salah satu wujud konkrit dengan ditempatkannya instalasi pertahanan yang mendukung keamanan aktifitas ekonomi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No 68 Tahun 2016. Kendala yang dihadapi adalah sangat minimnya anggaran dan sumberdaya manusia dalam mendukung penerapan kebijakan pemerintah. Pemahaman pemerintah daerah sebagai penyeimbang antara porsi pertahanan dan ekonomi di Pulau Nipa merupakan isu penting yang harus dihadapi.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pertahanan mendukung ekonomi, PP No 68 Tahun 2014, Pulau Nipa.
Abstract - This paper provide an overview of implementation of Government Rule Number 68 Year 2014 where focusing on Nipa Island that directly adjacent to Singapore and also important as international economic area (Special Economic Zone). With policy implementation theories approach based on four factor including: 1) communication, 2) resources, 3) disposition, and 4) organizational structure, it is knownthat the policy is effective for supporting the development of economic sector (defense supports economy). The concrete form could be shown with placing of defence installation that supported the security of economic activities. Some obstacles of Government Rule Number 68 Year 2014 were faced with low financing support and human resources abilities. Understanding of local government for obligation proportions in balance of defence and economic activities in Nipa Island was one of important issue.
Keywords : Defense supports economy, Government Rule Number 68 Year 2014, Nipa Island, policy implementation.
Referensi
Daftar Pustaka
Badan Informasi Geospasial (BIG) & Ikatan Geograf Indonesia (IGI), (2015). Paradigma Geomaritim : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi. Jakarta
Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media
Miles & Huberman. (2009). Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI-Press
Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
Purwanto, (2013). Penguatan Pertahanan Negara di Laut Melalui Pemberdayaan Wilayah Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau. Tesis. Universitas Pertahanan. Bogor
Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Wahab, S.A. (2014). Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik. Jakarta : Bumi Aksara
Widiyanta, D., (2010). Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007). Jurnal Informasi, 36 (2) : 59-68
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/456
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
