KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN DI BANDARA INTERNASIONAL ELTARI KUPANG

Abstract

Abstrak - Diera globalisasi dan modernisasi saat ini yang membutuhkan kecepatan pergerakan roda perekonomian masyarakat, maka jasa angkutan udara menjadi perioritas utama dalam pergerakan manusia dan barang.   Wilayah provinsi NTT memiliki 14 bandar udara yang terdiri dari 13 Bandara UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) di bawah Kemhub serta 1 Bandara Internasional El Tari dibawah pengelolaan PT Angkasa Pura I.   Khusus untuk Bandara El Tari merupakan Bandara yang sangat strategis dan menjadi pintu gerbang utama penerbangan di wilayah NTT serta menghubungkan ke 13 Bandara di wilayah kepulauan serta akan melayani rute Internasional Kupang-Dili–Darwin. Dihadapkan dengan potensi ancaman dan gangguan keamanan, maka penguatan sistem keamanan bandara yang melibatkan sipil dan militer sangat diperlukan.  Saat ini masih terdapat permasalahan yang meliputi; belum adanya sinkronisasi dan penyusunan aturan pelaksana sebagai payung hukum, belum adanya kesatuan komando, kendali dan koordinasi dari setiap instansi yang terlibat, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana pendukung dan ketersediaan tenaga manusia yang memiliki standart kemampuan dan ketrampilan.    Untuk  itu diperlukan langkah strategis yang melibatkan pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan sistem keamanan dibandara.

Kata Kunci: Kerjasama, Sipil-Militer, Keamanan Bandara.

Abstract - In the globalization and modernization era which requires the speed movement of the economy, air transport services become the main priority in the movement of people and goods. East Nusa Tenggara Province has 14 airports comprising 13 UPBU Airport under the Ministry of Transportation and 1 International Airport named El Tari under the management of PT Angkasa Pura I. El Tari Airport is a very strategic airport and the gateway major flights in the East Nusa Tenggara region as well as it connects 13 airports in the archipelago region and will serve the Kupang-Dili-Darwin International route. Faced with potential threats and security disturbances, the strengthening of airport security systems involving civilian and military forces is essential. Currently there are still problems that include; the absence of synchronization and the formulation of implementing rules as legal umbrella, the lack of unity of command, control and coordination of each agency involved, not optimal fulfillment of supporting infrastructure facilities and availability of human resources who have the standard of ability and skill. For that needed a strategic step involving decision makers at the central and regional levels in order to manage the security system in the airport.

Keywords: Cooperation, Civil-Military, Airport Security.