STATEGI PENINGKATAN OPERASI KEAMANAN LAUT KOARMADA I GUNA PENEGAKAN HUKUM DI ALKI I DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.33172/skm.v10i1.14837Keywords:
Operasi keamanan laut, Komando Armada I, penegakan hukum di laut, Alur Laut Kepulauan Indonesia IAbstract
Dinamika dan potensi ancaman di jalur ALKI I menjadi permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia. Sebagai archipelago state, Indonesia harus mampu menyediakan jaminan keamanan dan keselamatan di wilayah perairannya. Koarmada I telah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I secara rutin tiap tahun, akan tetapi kondisi keamanan masih tetap terjadi di wilayah ALKI I. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang peningkatan Operasi Keamanan Laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data: studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan masalah terkait regulasi/payung hukum, terbatasnya alutsista yang dimiliki Koarmada I, Kompleksitas masalah keamanan laut di ALKI I, dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung operasi keamanan laut di ALKI I. Sedangkan sinergi antar unsur ditunjukan dengan penggunaan bersama dan sharing data dalam aplikasi pemantauan keamanan laut antara Puskodal Koarmada I dan unsur penegak hukum di laut dalam pelaksanaan operasi keamanan laut saat ini. Kesimpulan penelitan adalah Koarmada I telah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I tetapi membutuhkan peningkatan yang dapat dilakukan dengan strategi pembentukan dan revisi regulasi yang sesuai dengan kondisi pelanggaran hukum di perairan ALKI I, disertai pening kapasitas dan kompetensi SDM Koarmada I; Mewujudkan suatu kekuatan alutsista yang bisa mengcover seluruh perairan ALKI I; Mewujudkan perbaikan dan peningkatan kerjasama dan meningkatkan sinergi dengan Lembaga pemerintahan terkait dalam penegakan hukum perairan Indonesia; Meningkatkan kapasitas sarana prasarana yang dapat mendukung operasi pengamanan dan penegakan hukum di perairan ALKI.
References
Booth, K. (1977). Navies and Foreign Policy. (ed.1). London:Routledge.
bakamla.go.id. (2024). Tugas dan Fungsi. Diakses dari https://www.bakamla.go.id/profile/job_and_function diakses pada 19 November 2024
koarmada1.tnial.mil.id (2024). Wilayah Tanggungjawab Komando Armada I. diakses dari https://koarmada1.tnial.mil.id/laman/wilayah-tanggungjawab-komando-armada-i diakses pada 19 November 2024
Law.ui.ac.id (2018). “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia”. diakses dari https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/
Hart, Liddle. H. (2001). Strategy (2nd Edition). New York, NY: Frederick Praeger Publisher
Susmoro, Harjo, Amril, Oke Dwiyana. (2019). Peran Pushidrosal Dalam Turut Mewujudkan Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. Jakarta: Pushidrosal.
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditentukan:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jani Sujani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.