KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I DALAM MENDUKUNG TUGAS UTAMA TNI
DOI:
https://doi.org/10.33172/jspd.v9i1.11101Abstrak
Kogabwilhan I merupakan salah satu Kotamaops TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI yang dibentuk untuk mengantisipasi berbagai kerawanan yang muncul, baik potensi ancaman yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dapat mengganggu keamanan nasional maupun sebagai kekuatan pemulih terhadap gangguan. kondisi keamanan negara akibat kekacauan keamanan di wilayahnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Namun, kesiapannya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kebijakan Kogabwilhan I dalam mendukung tugas pokok TNI. (2) Menganalisis Kendala Kogabwilhan I dalam mendukung tugas pokok TNI. (3) Menganalisis Strategi Kogabwilhan I dalam mendukung tugas pokok TNI. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analitik eksploratif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara terstruktur, studi literatur dan dukungan lainnya yang berkaitan dengan organisasi, operasional dan sumber daya manusia serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi, operasional dan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam kesiapan operasional Kogabwilhan I. Kesimpulan penelitian adalah bahwa kesiapan organisasi, operasional dan sumber daya manusia merupakan hal utama yang perlu diperhatikan oleh Kogabwilhan I agar mendukung tugas pokok TNI. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mendukung operasional organisasi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional
Referensi
Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Bakrie, Conni Rahakundini. 2007. Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Bucur–Marcu, Hari, Philipp Fluri, and Todor Tagarev (Eds.). (2009).
Defence Management: An Introduction. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DECAF).
Diwan, Parag. 1999. Communication Management. Jakarta: Erlangga.
Edward III, George and Merilee S. 1980. Implementing Public Policy.
Washington: Congressional Quarterly Press.
Hayat, Hayat. 2018. Buku Kebijakan Publik. Malang: Intrans Publishing.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Marsetio. 2018. Sengketa Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Indonesia. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press.
Miles, Matthew B.; A. Michael Huberman; dan J. Saldaña (2014).
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edition 3. United States of America: SAGE Publications Inc.
Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. Manajemen
Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Siagian, Sondang P. 1995. Analisis serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.
Bandung: Alfabeta.
Suharsaputra, Uhar. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama.
Sunggono, Bambang.1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: PT. Karya Unipress.
Supriyatno, Makmur dan Yusuf Ali. (2018). Pengantar Manajemen
Pertahanan. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
Supriyatno, Makmur. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Syahruddin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus. Bandung: Nusa Media.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Tim
Penyusun BPPI. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Tippe, Syarifudin. 2015. Ilmu Pertahanan; Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi. Jakarta: Salemba Humanika.
Tjilen, Alexander Phuk. 2019. Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Progam Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Bandung: Nusa Media.
Udoji, Chief J.O. 1981. The African Public Servant as a Public Policy Maker. Public Policy in Africa. Addis Abeba: Africa Association for Public Administration and Management.
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
Ma, S. (2006). China’s Multilateralism and the South China Sea Conflict: Quest for Hegemonic Stability?. (Master Thesis). National University of Singapore: Singapore.
Parmohonan Siregar. 2016. Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pembuatan KTP Elektronik pada Kantor Catatan Sipil Bekasi Selatan. Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
Armandos, Dhonny, Yusnaldi, dan Purwanto. 2017. Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa. Jurnal Prodi Keamanan Maritim. Vol.3, No.2, pp.39-56.
Gumilar, Nugraha. 2015. Ilmu Pertahanan dan Pendidikan Bela Negara dalam Pembangunana Wilayah Perbatasan. Majalah WiRA: Media Informasi Kementerian Pertahanan. Vol. 54, No. 38, pp. 5-14.
Gupta, S. 2015. The Nine Dash Line and Its Basis in International Law. China-US Focus. Hong Kong: China-United States Exchange Foundation.
Maksum, Ali. 2017. Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan. Jurnal Sospol. Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017), pp. 1-25.
Moeldoko. 2019. Pemindahan Pusat Pemerintahan: Analisis dan Perspektif Pertahanan & Keamanan. Artikel Staf Presiden Republik Indonesia. Pp. 1-14.
Risdhianto, Agung. 2014. Kajian Triwulan 2014 Pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan serta Dampaknya Terhadap Indonesia. Bandung: Seskoad.
Santoso, Imam Totok. 2020. Aksi Agresivitas China Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI. Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 41, pp 36-46.
Subekti. 2014. Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada POLRI di Wilayah DKI Jakarta dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Tugas Perbantuan Oleh Kodam Jaya. Jurnal Pertahanan. Vol. 4, No. 1, pp. 1-31.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
Peraturan Panglima Tentapa Nasional Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tugas Staf Kebijakan Strategis Dan Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/447/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
Admin Publikasi. 2019. Panglima TNI : Pembentukan Kogabwilhan Upaya Pembangunan Kekuatan TNI. https://tni.mil.id/view-160593-panglima-tni-pembentukan-kogabwilhan-upaya-pembangunan- kekuatan-tni.html (Diakses 29 November 2022 Pukul 20.50 WIB).
Narwawan, Faisal. 2020. Vandem Wonda dan 4 Anggota OPM Nyatakan Diri Kembali Ke NKRI. http://papuainside.com/vandem-wonda-dan- 4-anggota-opm-nyatakan-diri-kembali-ke-nkri/ (Diakses pada 1 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB).
Rinovsky, Riky. 2020. PangkogabWilhan 1 Melakukan Pantauan Udara Di Perbatasan Laut Natuna Utara. https://wartakepri.co.id/2020/06/25/pangkogabwilhan-1-melakukan- pantauan-udara-di-perbatasan-laut-natuna-utara/ (Diakses pada 1 Desember 2022 Pukul 20.16 WIB).
Sari, Haryanti Puspa. 2020. TNI Bentuk Komando Gabungan Tugas Terpadu, Atasi Covid-19 di empat Wilayah. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/13543531/tni -bentuk- komando-gabungan-tugas-terpadu-atasi-covid-19-di-4- wilayah?page=all. (Diakses pada 1 Desember 2022 Pukul 20.16 WIB
Tim Penyelarasan BPHN. 2019. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tni.pdf (Diakses pada 28 Desember 2022 Pukul 20.47 WIB). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Tim Publikasi ADmin. 2018. Panglima TNI: TNI Siap Antisipasi Keamanan Kawasan Asia Pasifik. https://tniad.mil.id/panglima-tni-tni-siap- antisipasi-keamanan-kawasan-asia-pasifik/ (Diakses 22 November 2022 Pukul 20.31 WIB).
Wijayanto. Panglima Kogabwilhan II Fokus Penanganan Covid-19 di Jatim,https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/29/196424/pangli ma-kogabwilhan-ii-fokus-penanganan-covid-19-di-jatim (Diakses pada 25 November 2020 Pukul 20.41 WIB).
