KEBIJAKAN STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Authors

  • Mayang Agneztia Parasasti Universitas Pertahanan RI

DOI:

https://doi.org/10.33172/spl.v7i2.855

Abstract

Luas perairan Indonesia yang mencapai 6.400.000 km2, dengan panjang garis pantai sebesar 108.000 km2, serta posisi silang yang strategis, menyebabkan Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di Kawasan. Luasnya perairan yang dimiliki Indonesia berimplikasi terhadap belum dapat tercapainya keamanan laut yang maksimal oleh pemerintah. Padahal jika dilihat dari perspektif ekonomi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari sumber daya lautnya. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasikan Kebijakan Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Ekonomi. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai strategi kelautan Indonesia, yang mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kebijakan ini kemudian direfleksikan dalam beberapa konsep yaitu: Ekonomi Biru, Kesadaran Domain Maritim, Poros Maritim Dunia, Wawasan Nusantara.

References

Alhusain, Achmad Sani, & Mauleny, Ariesy Tri, dkk. (2019). Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis?. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Anugerah, P.T. (2017). Maritime Domain Awareness Concept. Jurnal Keamanan Maritim, Vol.2. No.1.

Clausewitz. C. V. (1948). On War Terjemahan. New York: Oxford University Press.

COLP, C. F. (2005). US National Plan to Achieve Maritime Domain Awareness. New Hampshire: Rhodes Academy.

Dahuri, R. (2018). Menuju Inndonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Bogor: PT. Roda Bahari.

DEKIN. (2019, September 10). Perikanan Indonesia. Retrieved from bumn.go.id: https://bumn.go.id/perikananindonesia/berita/82/Dewan.Kelautan.Indonesia.

Hermawan, Tofan, Prakoso, Lukman Yudho, & Sianturi, Dohar. (2020). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Dampak Dan Upaya Pemerintah Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol.6, No.3, 284.

Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. Jurnal Asia Pasific Studies, 18.

Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2017). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017: Kebijakan Kelautan Indonesia. Retrieved from Kemenko Kemaritiman: https://maritim.go.id/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf

Kuncoro, F. (2015). Membangun Kekuatan Nasional dengan Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. Jurnal Pertahanan, Vol.5, No.2, Agustus.

Mahan, A.T. (2011). The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783. London: Years Book Ltd.

Marsetio, D. (2014). Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Bandung: Alfabeta.

Supriyono. (2019). Stretegi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Maritim di Wilayah Perairan RI. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol.2, No.5, 116.

Widyoutomo, A. (2020). Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Maritim, Vol.1, No.1, Februari.

Downloads

Published

2022-01-25

How to Cite

Parasasti, M. A. (2022). KEBIJAKAN STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, 7(2), 159–173. https://doi.org/10.33172/spl.v7i2.855

Issue

Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Strategi Pertahanan Laut

Section

Articles

License

Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)