POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Sebagai salah satu alat penting dalam pemerintahan suatu negara, lokasi ibukota suatu negara menjadi hal yang harus dipertimbangkan dengan baik. Ibukota suatu negara akan menjadi tolak ukur dan cerminan di mata dunia internasional dalam memandang prospek, maupun nilai dari negara tersebut. Untuk itu, negara akan menjaga kondisi ibukota mereka dengan meminimalisasi maupun mengontrol permasalahan yang ada. Jika permasalahan - permasalahan sudah tidak bisa dikelola lagi, pemindahan (relocation) dapat menjadi pilihan. Kasus serupa telah terjadi di sejumlah negara seperti Nigeria, Brazil, Kazakhtan, Malaysia, dan negara lainnya. Indonesia pada tahun 2019 lalu sudah mencanangkan pemindahan Ibukota. DKI Jakarta ke Kalimantan yang menimbulkan beragam reaksi. Menimbang kondisi Indonesia yang merupakan negara multikultural dan rawan konflik sosial, pemindahan ibukota ini menjadi salah satu agenda yang memerlukan kajian mendalam, khususnya bidang sosial. Pada tulisan ini, penulis bertujuan untuk menganalisis potensi konflik sosial mengenai pemindahan Ibukota Indonesia dan upaya pencegahannya dalam bingkai pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif-analisis, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber dari pemerintahan Kalimantan dan Akademika terkait. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi lebih lanjut, peneliti menggunakan beberapa teori diantaranya adalah; konsep keamanan nasional, konsep perubahan sosial, teori konflik sosial, dan teori kebutuhan manusia. Penelitian ini kemudian membuktikan bahwa terdapat potensi konflik sosial dalam agenda pemindahan ibukota yang disebabkan perubahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya potensi ini dapat dicegah dengan upaya pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas, tahapan pemindahan yang matang, serta program lainnya yang menjaga kestabilan dalam masyarakat.