Strategi E-Government Brunei Darussalam Dalam Menanggulangi Ancaman Siber

Abstract

Abstrak -- Latar belakang penelitian ini adalah bahwa e-government merupakan sebuah sistem administrasi pemerintahan yang sangat vital peranannya dalam komunikasi global internasional, dan sangat menentukan kemajuan dari sebuah negara. Namun demikian, sistem administrasi pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut juga mengundang ancaman terutama ancaman yang berasal dari ranah siber. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis strategi E-government Brunei Darussalam dalam menanggulangi ancaman siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif disertai data-data yang didapatkan dari hasil paparan dan juga wawancara selama kunjungan Kuliah Kerja Luar Negeri di Brunei Darussalam oleh perwakilan Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT), IT Protective Security Services (ITPSS), dan Prime Ministre Office (PMO) Brunei Darussalam, yang merupakan subjek penelitian terkait strategi e-government Brunei Darussalam dalam menanggulangi ancaman siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi e-government Brunei Darussalam dalam menanggulangi ancaman cyber ancaman cyber dilaksanakan secara bertahap yaitu diawali dengan penetapan aturan hukum mengenai penyalahgunaan komputer pada tahun 2000, diikuti dengan pendirian Tim Tanggap Darurat Komputer Nasional Brunei (BruCERT) pada tahun 2004, pengenalan Program Kewaspadaan Etika Internet dan Cyber Security pada tahun 2009, dan pengembangan kerangka keamanan siber nasional pada tahun 2014. Semua terintegrasi dalam satu kebijakan bersama yang disebut sebagai Wawasan Brunei 2035. Sehingga, peran serta aktif dan juga strategi yang berkesinambungan dari pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan e-government tersebut akan sangat menentukan masa depan Indonesia di masa yang akan datang. 

Kata kunci: e-government, Brunei, ancaman siber  

Abstract -- The background of this study is that e-government is a government administration system that is vital to its role in international global communication, and greatly determines the progress of a country. However, the government administration system that utilizes Information and Communication Technology also invites threats, especially threats originating from cyberspace. This research was carried out with the aim of analyzing Brunei Darussalam's E-government strategy in overcoming cyber threats. This study uses descriptive qualitative research methods accompanied by data obtained from the presentations and interviews during the overseas field study visits in Brunei Darussalam by the representatives of the Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT), IT Protective Security Services (ITPSS), and the Prime Ministers Office (PMO) of Brunei Darussalam, which is the subject of research related to Brunei Darussalam's e-government strategy in overcoming cyber threats. The results of this study indicate that the Brunei Darussalam e-government strategy in overcoming cyber threats was carried out in stages, beginning with the establishment of a legal rule on computer abuse in 2000, followed by the establishment of the Brunei National Computer Emergency Response Team (BruCERT) in 2004, introduction of the Internet Ethics and Cyber Security Awareness Program in 2009, and the development of a national cyber security framework in 2014. All are integrated into a common policy called as Wawasan Brunei 2035. Thus, active participation as well as a sustainable strategy of the Indonesian government in implementing e-government will determine the future of Indonesia in the future.

Keywords: e-government, Brunei, cyber threat