STRATEGI BSSN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN SIBER TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa manusia kepada era baru dalam berkomunikasi. Munculnya internet pada tahun 1990-an telah merevolusi dunia hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan TIK dan internet, setiap negara kemudian mulai memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik di negaranya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia mulai mengembangkan proyek e-government pada tahun 2003 yang atas dasar Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Dalam perkembangannya, ditemukan hambatan dan masalah serta perlunya pengamanan terhadap sistem e-gov tersebut. Hingga pada akhir 2018 dimana pemerintah menerbitkan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres semakin mengakselarasi penerapan e-gov / SPBE di Indonesia menuju i-government (integrated government). Namun tentunya, seiring dengan penerapan SPBE secara nasional maka ancaman siber pun akan semakin besar. BSSN merupakan salah satu anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional yang memiliki tanggung jawab dalam pengamanan SPBE dan harus menyusun regulasi, kebijakan dan strategi dalam mengamankan SPBE Nasional. Penelitian ini membahas strategi BSSN dalam mengamankan SPBE dari ancaman siber serta hambatan dan tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dari informan diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori ilmu pertahanan, teori strategi, konsep e-government dan konsep ancaman siber. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan strategi pengamanan SPBE oleh BSSN mengalami beberapa hambatan, yaitu regulasi atau kebijakan yang sedang dirancang sehingga strategi belum bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan SPBE di Indonesia sudah mulai berjalan namun pengamanannya sendiri masih belum siap dikarenakan keterbatasan regulasi dan strategi yang masih belum berjalan.